Mohon tunggu...
Fauzan Satria Hibrizi
Fauzan Satria Hibrizi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa yang butuh banget kopi kalau nugas

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Lembaga Politik, Isu Politik, Kekuasaan, dan Permasalahannya

23 Juni 2023   22:27 Diperbarui: 23 Juni 2023   22:28 849
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

LEMBAGA POLITIK, ISU POLITIK KEKUASAAN, DAN PERMASALAHANNYA

 

Pengertian Ilmu Politik secara umum, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Bidang kajian ilmu politik meliputi:

Teori Ilmu Politik, meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ideide politik.

 Lembaga-lembaga politik, meliputi Undang-Undang Dasar, Pemerintahan Nasional, Pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.

Partai politik, meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi.

Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasiorganisasi internasional, administrasi internasional, dan hukum internasional.

Karena politik berhubungan dengan kekuasaan, maka ia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat secara alamiah membutuhkan suatu sistem peraturan untuk mengatur bermacam interaksi di dalamnya. Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia. Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan orde lama, Orde Baru, dan bahkan pada masa pra-kemerdekaan.

Pada mulanya, kegiatan politik hanya terpusat pada kelompok kelompok di parlemen, ini bertujuan untuk mempertahankan kepentingan kaum tertentu. oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, lambat laun partai politik berkembang dan menjalin hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dan masyarakat yang mempunyai paham dan kepentingan yang sama. menurut Miriam Budiharjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

 Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki. John Locke menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat banyak terjadi kepincangan antara penguasa dan yang dikuasai, yang memerintah dan yang diperintah. Karena itu harus dicari jalan keluar untuk mengatasi kepincangan itu, yaitu dengan mengadakan perjanjian diantara anggota yang merasa haknya dilanggar oleh penguasa. Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai.

Karena manusia dianggap sebagai makhluk yang berpolitik, yang membedakan dengan makhluk lainnya. Maka ia memiliki kemampuan mengatur kehidupan kelompok mulai dari yang kecil sampai pada kelompok yang besar, sampai pula kepada kelompok yang menembus batas-batas kebangsaan.

Peran dan Fungsi Lembaga Politik

Peran dan fungsi yang ada dalam lembaga politik, antara lain adalah sebagai berikut;

Memaksa Masyarakat

Lembaga politik berhak memaksa anggota masyarakat untuk menaati norma yang berlaku dalam lembaga politik. Lembaga politik memiliki alat kelengkapan seperti DPR, MPR, dan UUD untuk memastikan norma yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat.

Mengarahkan Masyarakat

Lembaga politik dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin atau aparat yang dianggap mampu menjalankan peran sebagai elite politik secara struktural. Upaya pengarahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye.

Menengahi Permasalahan

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sering terjadi perselisihan. Lembaga politik dapat menjadi penengah, misalnya Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagal penengah ketika muncul perselisihan dalam pemilihan kepala daerah.

Melindungi Masyarakat

Lembaga politik dapat menjadi pelindung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berbagai peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga di luar negeri dapat diatasi melalui lembaga pohtik, misalnya dengan mengeluarkan moratorium pengiriman TKI.

Menyalurkan Aspirasi Politik

Lembaga politik berfungsi menyusun dan menyalurkan aspirasi/tuntutan dalam bidang politik. Aspirasi dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam lembaga politik. Aspirasi dan kritik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat menciptakan iklim politik yang sehat.

Setiap orang berhak memberikan aspirasi politik salah satunya partai politik. Warga negara Indonesia memiliki kebebasan membentuk partai politik.

Membuat Kebijakan Umum

Lembaga politik bertujuan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain. Tujuannya untuk memilih kebijakan terbaik yang akan digunakan sebagai kebijakan pemerintahan.

Menerapkan Kebijakan

Lembaga politik berperan melaksanakan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Contoh penerapan kebijakan adalah pemberian kuota 30% bagi wanita untuk berpartisipasi dalam lembaga politik.

Mengatur Proses Politik

Lembaga politik mengatur proses dalam usaha pencapaian kedudukan politik tertentu melalui keanggotaan dalam suatu partai. Selanjutnya, setiap partai dapat melakukan kaderisasi agar dapat terjun dalam proses politik yang benar, misalnya melalui pemilihan wakil rakyat.

Pemisahan Kekuasaan pada Lembaga Politik

Lembaga politik lekat kaitannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga. Ketiga lembagatersebut memiliki hubungan sahng mendukung. Adapun ketiga lembaga yang dimaksud sebagai berikut.

  1. Eksekutif, yaitu lembaga politik yang bertugas menjalankan pemerintahan, misalnya presiden.
  2. Legislatif, merupakan lembaga politik yang bertugas membuat rancangan undang-undang, misalnya DPR.
  3. Yudikatif, merupakan lembaga politik yang menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif.

Lembaga sosial merupakan sebuah wadah demi mewujudkan pedoman tuntunan hidup dalam pola bertingkah dan berperilaku di masyarakat. Dalam lembaga sosial terdapat beberapa lembaga sosial dasar yang dibagi menjadi 5, salah satunya adalah lembaga keluarga.

Lembaga keluarga adalah lembaga dasar yang harus dipenuhi sejak manusia lahir yang dimana terdapat peran keluarga seperti, ayah, ibu dan saudara. Dalam hal ini, lembaga keluarga berperan penting dalam membentuk karakter dan memberi cara dalam membimbing anak perihal norma berkehidupan di masyarakat.

Peranan lembaga sosial dalam mengatasi isu seksualitas yang kian meningkat di kalangan remaja sangatlah penting demi menjamin masa depan mereka dan tercegahnya dari tindakan kriminalitas dan penyelewengan seksual.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun