Perbatasan Indonesia: Ujian Bagi Pemerintahan Prabowo Subianto

Mengintegrasikan Isu Perbatasan ke dalam Astacita

Salah satu tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa perbatasan tetap menjadi bagian dari agenda strategis nasional, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Astacita. Dalam konteks ini, isu Laut China Selatan dapat menjadi momentum untuk mengintegrasikan kembali kebijakan perbatasan ke dalam strategi pembangunan yang lebih luas.

Sumber: Koleksi Pribadi (Pos Lintas Batas Negara Badau, Kapuas Hulu)

Pembangunan kawasan perbatasan harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. PLBN yang telah dibangun di era Jokowi, misalnya, perlu dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus simbol kehadiran negara. Selain itu, pemerintahan Prabowo perlu melanjutkan pembangunan beberapa PLBN di kawasan perbatasan, baik PLBN darat maupun PLBN laut, untuk mempertegas kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis.

Penutup

Isu perbatasan di era pemerintahan Prabowo Subianto adalah ujian besar yang mencakup tantangan domestik dan geopolitik. Dalam konteks domestik, pemerintah harus memastikan bahwa kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas pembangunan, dengan integrasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Sementara itu, dalam ranah internasional, pemerintah perlu bersikap tegas dalam menjaga hak-hak berdaulat Indonesia, terutama di Laut China Selatan, yang menjadi ajang persaingan kepentingan global.

Perbatasan adalah wajah kedaulatan negara dan cerminan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintahan Prabowo Subianto dapat memastikan bahwa isu perbatasan tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.