Beberapa permasalahan dan kasus nyata di MBD mencerminkan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk mengkaji perlunya keberadaan pos lintas batas negara (PLBN) di MBD yang nantinya dapat memfasilitasi mobilitas masyarakat kedua negara.
Peluang dari pembangunan PLBN
Pembangunan PLBN di MBD dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. PLBN tidak hanya akan menjadi gerbang resmi untuk aktivitas lintas batas antar negara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan wilayah. Pembangunan PLBN di MBD dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya: pertama, meningkatkan potensi ekonomi. Hasil laut yang melimpah, perkebunan dan peternakan dari MBD dapat menjadi komoditas unggulan yang diekspor melalui PLBN. Selain itu, potensi wisata bahari seperti pantai eksotis di Wetar dan situs budaya di Kisar juga dapat menarik wisatawan internasional.
Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. PLBN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pelayanan dasar di pulau-pulau perbatasan, seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air bersir, fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ketiga, meningkatkan keamanan dan kedaulatan. Dengan adanya PLBN, aktivitas lintas batas akan lebih terpantau. Kantor imigrasi, karantina, dan bea cukai, serta aparat keamanan terkait dapat memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan regulasi, sehingga ancaman keamanan dapat diminimalkan.
Paradiplomasi untuk kerjasama yang lebih baik
Di luar pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas dasar, hubungan lintas batas di MBD juga memerlukan pendekatan diplomasi yang lebih inklusif melalui paradiplomasi. Konsep paradiplomasi menggambarkan aktivitas internasional yang dilakukan oleh aktor-aktor sub-nasional (non-negara), salah satunya pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung, melengkapi, mengoreksi dan menduplikasi diplomasi negara. Pemerintah daerah MBD dapat menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah daerah di Timor Leste untuk membahas masalah-masalah seperti misalnya kerjasama ekonomi lintas batas, menyelesaikan isu-isu lokal seperti perdagangan lintas batas dan aktivitas kekerabatan lintas batas, serta mempromosikan budaya kedua komunitas yang memiliki akar yang sama.
Paradiplomasi memungkinkan pemerintah daerah MBD dan pemerintah daerah di Timor Leste untuk menemukan solusi bersama tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antara masyarakat di kedua sisi perbatasan ini. Membangun komunikasi dan kerjasama sesama pemerintah daerah kedua negara bertetangga ini tidak harus menunggu perundingan batas laut antara Indonesia dengan Timor Leste yang entah kapan akan dimulai.
Penutup: perbatasan sebagai jembatan
Kawasan perbatasan seperti MBD adalah wajah Indonesia di mata dunia. Sayangnya, wajah ini sering kali belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah pusat. Pembangunan PLBN di MBD adalah langkah awal untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Jika dikelola dengan baik, MBD tidak hanya akan menjadi halaman depan Indonesia yang kuat, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara dua negara untuk tumbuh bersama. PLBN bukan sekadar gerbang, melainkan simbol dari komitmen pemerintah untuk tidak lagi memandang perbatasan sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan masa depan bangsa.
