Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan segera dimulai, kebijakan terkait perbatasan belum terlihat secara jelas menjadi prioritas utama. Program Astacita, yang menjadi visi Prabowo, lebih berfokus pada penguatan ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial, tanpa menyebutkan secara spesifik isu pengelolaan perbatasan. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat di kawasan perbatasan yang mengharapkan keberlanjutan pembangunan dan perhatian khusus terhadap tantangan yang mereka hadapi.
Di tengah masa transisi ini, BNPP dihadapkan pada tantangan untuk memastikan agar momentum pembangunan dan pengelolan kawasan perbatasan yang telah dimulai oleh pemerintahan Jokowi tidak terhenti. Pengelolaan perbatasan yang kompleks memerlukan pendekatan lintas sektoral dan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, perlu ada keberlanjutan dalam program-program yang telah berjalan, seperti PLBN dan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan, agar masyarakat di perbatasan tidak merasa terpinggirkan.
Selain persoalan keberlanjutan pembangunan PLBN dan kawasan perbatasan, salah satu isu mendasar yang belum banyak disentuh dalam masa pemerintahan Jokowi adalah penguatan kelembagaan BNPP itu sendiri. Sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan negara, BNPP memerlukan otoritas yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai. Sayangnya, hingga saat ini, BNPP masih sering kali berada di bawah bayang-bayang kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan, yang membuat peran dan otoritasnya kurang optimal.
Penguatan kelembagaan BNPP perlu menjadi salah satu prioritas di masa depan, terutama mengingat peran strategis perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperjelas kewenangan BNPP dalam hal pengelolaan perbatasan, termasuk pengawasan keamanan, pengembangan ekonomi, serta koordinasi antar-lembaga. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, BNPP diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam menghadapi tantangan perbatasan yang semakin kompleks.
Masalah kelembagaan yang dihadapi saat ini adalah di dalam struktur BNPP terdiri dari 4 Menko sebagai pengarah, 27 Kementerian/Lembaga dan 18 Gubernur sebagai anggota BNPP, serta Mendagri sebagai ex-officio kepala BNPP. Struktur ini sudah seperti "kabinet". Sebagai Lembaga yang lebih bersifat koordinasi seperti ini akan membatasi fleksibilitas BNPP dalam menangani isu-isu perbatasan yang kompleks. Mengingat pentingnya perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, restrukturisasi dan penguatan lembaga BNPP perlu dipertimbangkan.
Kompleksitas Masalah Perbatasan
Tantangan perbatasan di Indonesia tidak hanya terkait dengan infrastruktur dan penyelesaian batas negara semata, tetapi juga mencakup masalah tata kelola, keamanan, pertahanan, ekonomi, sosal-budaya, lingkungan, serta teknologi informasi dan komunikasi di perbatasan. Kawasan perbatasan sering kali menjadi kawasan rawan konflik, baik konflik antar-komunitas lokal maupun konflik lintas negara.Â
Selain itu, kawasan perbatasan sering menjadi jalur utama penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya. Ini memerlukan penguatan pengawasan di perbatasan, termasuk peningkatan patroli dan penggunaan teknologi canggih seperti drone dan pemantauan satelit.
Pada aspek ekonomi, kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan lintas negara. PLBN yang ada, seperti di Aruk, Entikong, Motaain dan Skouw, memiliki peluang untuk menjadi hub ekonomi yang menguntungkan bagi Indonesia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Ke depan, BNPP perlu berperan lebih aktif dalam mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal, dunia usaha, dan meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga.
Isu lingkungan juga menjadi tantangan besar di kawasan perbatasan, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Banyak kawasan perbatasan yang kaya akan sumber daya alam sering kali menjadi target eksploitasi ilegal, baik oleh individu maupun perusahaan asing. BNPP harus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal ini dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan.
