Membangun Masa Depan Ekonomi Perbatasan melalui PLBN

Hari Rabu (2/10) di bulan terakhir masa pemerintahannya, presiden Joko Widodo meresmikan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang dipusatkan di PLBN Napan, di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur dan secara simbolis meresmikan 6 PLBN yang lain, yaitu PLBN Serasan (Natuna, Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat), PLBN Sei Nyamuk (Nunukan, Kalimantan Utara), PLBN Long Nawang (Malinau, Kalimantan Utara), PLBN Labang (Nunukan, Kalimantan Utara), dan PLBN Yetetkun (Boven Digoel, Papua Selatan).

Peresmian ini merupakan penantian panjang pembangunan PLBN tahap kedua (pembangunan 11 PLBN) yang dimulai tahun 2019 (2020-2024) dan menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan perbatasan Indonesia. Dari tahun 2015-2024, telah dibangun 15 PLBN dari 18 PLBN yang dicanangkan di beberapa kawasan perbatasan Indonesia dengan tetangga. 

Peresmian 7 PLBN ini sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Pembangunan PLBN tahap I), dan juga selaras dengan Inpres Nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Pembangunan PLBN tahap II).

Pembangunan PLBN ini diharapkan tidak hanya mempermudah pelintas batas, tetapi juga memfasilitasi perdagangan lintas batas negara yang semakin intensif. Selain berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar, PLBN ini juga diharapkan mampu menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Presiden Joko Widodo menargetkan PLBN tidak lagi sekadar pos pemeriksaan, tetapi sebagai pusat pengembangan ekonomi yang mampu mendorong perdagangan lintas negara.

 

PLBN sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Peran PLBN sebagai penghubung antara wilayah Indonesia dengan negara tetangga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang semakin memadai memungkinkan proses administrasi lintas batas yang lebih cepat dan efisien, baik untuk kepentingan sosial, budaya, maupun perdagangan. Di sinilah PLBN dapat berperan lebih jauh sebagai pusat ekonomi kawasan.

Dengan pengembangan yang tepat, wilayah di sekitar PLBN dapat dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan industri kecil. Penduduk setempat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengakses pasar internasional dan mempromosikan produk lokal. Melalui konektivitas ini, diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia serta adanya arus masuk barang-barang dari negara tetangga yang akan memperkaya pasar domestik.

Selain itu, keberadaan PLBN juga membuka peluang bagi peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi wisma negara/penginapan di area PLBN. Sinergi antar instansi seperti pengelola PLBN (BNPP), Imigrasi, Karantina, Bea Cukai, dan POLRI/TNI juga diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan lintas batas yang aman dan terintegrasi.

PLBN Sota (Koleksi Pribadi)

Urgensi Regulasi Pendukung Perdagangan Lintas Batas

Meskipun PLBN sudah diresmikan dan infrastruktur sudah cukup memadai, optimalisasi perdagangan lintas batas masih terkendala oleh regulasi yang sering kali rumit dan tidak sinkron. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan kebijakan yang mendukung aktivitas ekonomi melalui PLBN. Aturan terkait perdagangan lintas batas berskala besar (ekspor-impor), prosedur bea cukai, standar kualitas produk, hingga akses ke pasar internasional harus disiapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha di perbatasan.

Fleksibilitas regulasi juga sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Insentif fiskal bagi pelaku usaha di perbatasan, serta kemudahan akses ke pasar global, harus menjadi bagian dari kebijakan yang komprehensif. Dengan begitu, aktivitas perdagangan di perbatasan tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. 

Digitalisasi juga dapat menjadi kunci dalam mendukung kelancaran proses lintas batas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, sistem pengawasan dan administrasi dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien.

 

Masa Depan Ekonomi Perbatasan Indonesia

Operasionalisasi dan optimalisasi 15 PLBN, termasuk di wilayah strategis seperti Aruk, Entikong, Skouw dan Motaain, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan perbatasan sebagai titik sentral pengembangan ekonomi. Keberadaan PLBN ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat hubungan diplomatik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan mempercepat arus perdagangan antarnegara.

Dengan dukungan regulasi yang tepat dan infrastruktur yang terus diperbaiki, PLBN dapat menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam mengelola perbatasan. Perbatasan tidak lagi dilihat sebagai wilayah terluar yang terpinggirkan, tetapi sebagai gerbang menuju peluang ekonomi baru yang menjanjikan. 

Namun demikian, harapan itu bisa juga sirna jika PLBN tidak dikelola dengan baik. Jangan sampai PLBN hanya sekedar proyek mercusuar yang tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

 

Penutup

Transformasi PLBN dari sekadar pos lintas batas menjadi pusat ekonomi kawasan adalah sebuah tantangan besar. Namun dengan dukungan regulasi yang memadai, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perbatasan, PLBN dapat menjadi kunci dalam membangun masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Mari kita dukung pengembangan PLBN sebagai wujud nyata dari pemerataan pembangunan dan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dan perdagangan yang unggul di kawasan menuju Indonesia Emas 2045.