Politik Kusut hingga Demokrasi Turun, Ada Apa dengan Indonesia?

Belum selesai isu pembahasan UU ITE serta fakta penurunan demokrasi yang ada, kali ini masyarakat kembali dikejutkan dengan peristiwa kudeta. Kudeta yang terjadi bukanlah kudeta terhadap pemerintahan yang sah namun kudeta dalam partai politik. Partai Demokrat sebagai partai penguasa tahun 2004-2014 harus menjadi korban dari kudeta tersebut. Mirisnya kudeta tersebut melibatkan pejabat negara atau pejabat pemerintah yang saat ini masih menjabat. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang menuai banyak pertentangan dari elite maupun kader partai Demokrat dari kubu AHY.  

Keputusan KLB itu cukup menuai banyak tanggapan berbagai pihak. Sebab, Moeldoko sendiri adalah pemegang  jabatan pemerintah di lingkaran istana dan bukan anggota dari Partai Demokrat sendiri. Dilansir dari MSN.com pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan tak boleh ada pembiaran dari pihak istana. Menurutnya, fenomena Moeldoko menjadi Ketum akan mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah, baik istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun dilansir dari beritajatim.com mengatakan " ini terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September lalu ". 

Selain itu dia juga berpendapat ""Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya".  

Analisa serupa dikemukakan Syarwi Pangi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting. Pangi berpendapat bahwa dalam kasus KLB ilegal ini tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa. Apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024.

 Baik Ubedilah Badrun maupun Pangi Syarwi sepakat bahwa upaya KLB ilegal Partai Demokrat bukanlah semata-mata persoalan Partai Demokrat, tapi bentuk yang telanjang dan intervensi kekuasaan untuk melemahkan oposisi, apalagi jika bercampur dengan ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong pemilu 2024. 

Berbagai fakta dan analisa yang ada membuat situasi politik nasional yang semakin rumit. Poros oposisi yang makin menyempit dengan bergabungnya Gerindra dalam parlemen hingga kudeta yang terjadi dalam partai Demokrat membuat situasi politik nasional akan semakin tidak jelas arahnya. Hal itu tentunya bisa membuat situasi demokrasi akan semakin memburuk jika tidak ada keseimbangan di dalam pemerintahan maupun politik.

Oleh karena itu tidak salah jika masyarakat bertanya "Ada Apa Dengan Indonesia?" karena dibalik permasalahan pandemi yang belum teratasi dengan baik ternyata kehidupan demokrasi dan politik nasional juga dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja dan jika tidak bisa teratasi maka kehidupan demokrasi dan politik akan berada dalam situasi yang kritis.

Refrensi :

Skor Demokrasi Indonesia Turun, Terendah dalam 14 Tahun Terakhir