[caption caption="Sumber: news.metrotvnews.com"][/caption]
Belakangan ini kita dipertontonkan dengan pertunjukan terhebat di tahun ini, sidang MKD. Kenapa saya sebutkan terhebat, ada beberapa indikator logis yang membuat penulis berkesimpulan demikian. Beberapa diantaranya adalah karena sidang MKD, rakyat diberikan pertunjukan memalukan tentang perilaku para wakil rakyatnya dan pejabat - pejabatnya yang itu dipertontonkan ke hadapan publik secara terbuka. Tujuannya sih baik, untuk membuka secara transparan sidang tersebut di depan publik, tapi secara tidak sadar, bangsa ini telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik terkait busuknya pengelolaan pemerintahan di negara yang ternyata dipenuhi mafia - mafia rakus.
Ketika pertunjukan telah ditampilkan secara gamblang dihadapan media - media publik, secara sendirinya pasti pihak - pihak luar (negara asing) tentunya juga turut mengetahui isi borok negeri ini. Dan bisa jadi diantara mereka ada yang ketawa - ketawa sendiri melihat tingkah konyol para pejabat kita yang bermain diatas panggung dagelan tersebut.
Cukup sampai disitu saja, tidak! Sidang MKD yang sedang hangat - hangatnya ini secara tidak langsung semakin memperkuat konfrontasi diantara masyarakat yang memiliki pandangan pro dan kontra terhadap sidang tersebut. Terlebih lagi, bayang - bayang rivalitas Pemilu 2014 masih belum hilang dalam benak sebagian masyarakat. Setiap yang pro dengan sidang tersebut dianggap sebagai barisan "Cebong" (meminjam istilah populer di media sosial) untuk pendukung Jokowi dan kubu KIH, kemudian ketika ada yang kontra dengan sidang tersebut lantas disebut belum move on, orang - orang kalahan, barisan sakit hati karena setiap yang membela SN beserta barisannya di KMP maka akan dikaitkan dengan keberpihakan politik ke kubu KMP (yang dulunya mendukung Prabowo). Dimulai dari sinilah sebenarnya ironi ini berawal, masyarakat diberikan sebuah pertunjukan secara gamblang, ditanggapi dan berkonfrontasi (beradu domba) satu sama lain.
Ironi dimana masyarakat seperti sengaja disetting untuk terus beradu domba dan saling menyerang satu sama lain. Setiap hari, bukanlah pemandangan yang mengherankan jika setiap anda membuka twitter, maka akan ada hestag para pendukung KIH dan KMP yang berebut trending topic guna menunjukkan eksistensinya siapa yang terhebat. Ada argumentasi sampai menggunakan kata - kata makian dan cacian di Facebook, berdebat panjang sampai ribuan comment.
Sebenarnya apa sih yang dikejar dari perdebatan ini, toh, permasalahan negeri ini tidaklah akan selesai dengan hanya berdebat. Dan tahukah anda, siapakah yang paling dirugikan dari pertentangan abadi pasca Pemilu 2014 ini kalau bukan rakyat Indonesia sendiri. Ibaratkan orang makan nangka, awak yang kena getahnya, seperti itulah sebenarnya gambaran Indonesia hari ini.
Rakyat yang berdebat, begaduh dengan argumen - argumennya, sementara pejabat - pejabat yang anda bela selama ini sedang enak - enaknya menikmati berbagai fasilitas mewah yang didapat dari uang negara, jalan - jalan keluar negeri, dapat tunjangan memuaskan, dapat posisi - posisi strategis di berbagai BUMN, menikmati weekend bersama keluarga, dapat saham dan banyak lagi.
Sementara kita, apa yang didapat? yaa, palingan habis berdebat panjang di Warung Internet, Cafe (untuk numpang Wifi-an), akan datang tagihan pembayaran jasa internet dan uang minum. Belum lagi sampai rumah, keluarga minta uang belanja yang semakin hari semakin naik ditengah meningkatnya harga sembako, datang ke kantor dimarah - marahi atasan dan dapat gaji kecil, sampai rumah, tagihan listrik harus dibayar karena sudah mau habis. Setiap hari yang anda hadapi adalah masalah, iyaaa, andalah yang merasakan efek dari kebobrokan sistem di negara ini, bukan mereka para pejabat. Jadi, sadarlah mulai dari sekarang.
Nah, masih berbicara mengenai dagelan MKD yang belum selesai - selesai sampai sekarang. Sesuatu yang sebenarnya paling krusial yang tidak kita sadari sampai hari ini adalah, siapakah sebenarnya yang paling diuntungkan dari pertentangan mengenai Freeport melalui sidang MKD ini. Tahukah anda, bahwa proses negoisasi kontrak Freeport yang akan diperpanjang hingga 2041 sedang berjalan antara pihak pemerintahan dengan Freeport, dan wacana itu luput dari pandangan masyarakat (baca: Kompas dan IMA-API.com), dan proses negoisasi tersebut Freeport diberikan deadline hingga 14 Januari 2016 (baca: Kompas - 14 Januari 2016 "deadline" Freeport Tawarkan Divestasi).
Padahal, menggaungnya isu MKD akhir - akhir ini justru dilandasi pada keinginan rakyat yang menginginkan agar sumber daya emas di Papua dapat dikelola sendiri oleh Bangsa Indonesia, jadi tidak perlu menggunakan perusahaan asing lagi. Nah, secara tidak sadar, fokus kita teralih dari isu tersebut, dan tergantikan dengan sidang kode etik MKD yang justru menampilkan kebobrokan sistem ini dengan begaduhnya para elemen pemerintahan di panggung publik, yang itu justru akan diketahui juga oleh publik internasional. Dan sudah bisa ditebak, siapakah sebenarnya yang dirugikan dan diuntungkan dari menggaungnya isu sidang kode etik ini?
Eits, jangan lupa juga, dipenghujung tahun seperti ini, apa yang biasanya dibahas oleh pemerintah? Nah, jawabannya adalah APBN, iya, membahas uang rakyat yang sebagian besar berasal dari pajak - pajak kita, tapi sangat sedikit sekali diantara kita yang memperhatikan wacana krusial seperti ini. Cukup sampai disitu, belum lah! ada rencana pemerintah yang akan menambah hutang negara sebesar Rp. 300 miliar lebih ke pihak asing pada tahun depan (baca: Finance.Detik.com).
