Aroma Uang dalam Perekrutan Penyelenggara Pemilu

Dalam perbincangan di TPS bersama teman-teman yang bertugas sebagai KPPS pada pemilu Presiden yang lalu ternyata mengungkap sisi lain ketidak beresan yang terjadi pada PILEG sebelumnya. Seperti diketahui banyak temuan dari bawaslu mengenai kesalahan yang terjadi pada pengisian form C1 terutama pada penulisan dan penjumlahan angka-angka sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya kecurangan namun ternyata tidak semua kesalahan adalah akibat kesengajaaan tetapi lebih banyak diakibatkan oleh human error.

Setelah pelaksanaan PILEG pada 9 April KPU melakukan pembersihan terhadap pelaksanan pemilu ditingkat bawah mulai dari KPU propinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK , PPS bahkan sampai ke tingkat KPPS yang bermasalah banyak yang diganti terutama mereka yang dianggap atau terindikasi melakukan permainan pada saat PILEG berlangsung. Namun penggantian itu tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang melakukan kecurangan tetapi juga dilakukan terhadap penyelenggara yang dianggap kurang kompeten dalam melaksanakan tugas dan ternyata proses ini memunculkan cerita-cerita yang kurang sedap seputar masalah tersebut.

Penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan adalah Panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang proses perekrutannya dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan menurut cerita ada salah satu ketua PPK di kota kami yang ternyata tidak lancar membaca dan ketika ketahuan dan diganti sang ketua PPK tersebut kemudian bercerita bahwa ketika mendaftar sebagai anggotaPPK dia diminta membayar sebesar 5 juta oleh oknum KPU kota jika ingin lulus dan ternyata ini sudah menjadi standar kelulusan di tingkat PPK sehingga pantas saja banyak ketidak beresan terjadi karena kondisi SDM yang tidak memadai

Demikian juga dengan perekrutan ditingkat kelurahan atau PPS dilakukan dengan cara yang tidak transparan tetapi hanya mengandalalkan kedekatan dengan anggota PPK yang bertugas merekrut petugas ditingkat kelurahan. Demikian seterusnya sampai ketingkat KPPS bahkan pada saat perekrutan anggota KPU kota pun sudah beredar berita tentang adanya permainan uang yang dilakukan oleh tim seleksi.

Pemilu 2014 ini telah berlalu dan menyisakan banyak cerita yang kurang sedap sehingga hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam pelaksanaan pemilu yang akan terutam sekali pola perekrutan pelaksana pemilu ditingkat bawah perlu di rubah sehingga mereka yang terpilih memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dan bukan menjadi ajang pencarian uang bagi sebagian oknum yang akan mencederai demokrasi kita. Semoga presdien yang terpilih melalui pilpres 2014 ini dapat membawa bangsa dan Negara kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa di PEMILU berikutnya…