Ancaman Bangsa, Datangnya dari Bangsa Kita Sendiri

Sudah 74 tahun bangsa ini merdeka, namun tanpa kita sadari kita sedang terjajah walaupun kita sudah merdeka. Mereka tidak menjajah kita seperti pada masa kolonial zaman dahulu, akan tetapi mereka menjajah kita lewat pemikiran-pemikiran yang merongrong budaya kita, seperti cara kita berpakaian, pola hidup dsb. 

Akan tetapi bukan hal itu saja yang menjadi acaman bangsa kita saat ini. Ancaman lain datang dari para wakil rakyat kita. Yang mana pada waktu masa kampanye pemilihannya dia berjanji untuk mensejahterakan rakyat, memberantas korupsi dari muka bumi Indonesia, namun nyatanya mereka adalah pelaku utama dalam korupsi yang terjadi di negara ini. 

Mereka membodohi kita dengan kekusaannya. Dana bantuan daerah kerap menajdi korban penggelapan oleh oknum-oknum pemerintah, sehingga menyebabkan dana yang sampai tidak mampu memenuhi kesejahteraan rakyat. Lalu dimanakah janji mereka untuk mensejahterakan rakyat?. 

Kita para rakyat meraung-raung meminta keadilan dan hak kita, namun hanya di anggap angin lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka para koruptor bukanlah orang bodoh, mereka adalah orang-orang pintar yang lulus dari universitas ternama, akan tetapi mereka tetap melakukan hal yang pada hakikatnya mengancam negara sendiri. 

Mereka para koruptor tentunya nyaman dengan gelimangan harta yang diperoleh dari uang rakyat, yang haknya masih tidak terpenuhi. Seperti kendala yang akhir-akhir ini hangat di perbincangkan, pemerintah ingin membangun jalan tol untuk menghindari kemacetan yang kian parah di kota-kota besar khususnya Jakarta yang pada akhirnya berakhir pada penggusuran tanah warga. Dan yang menjadi tanda tanya adalah tidak adakah alternatif lain untuk menghilangkan kemacetan yang ada, selain penggusuran tanah warga? Jawabannya ada banyak. Akan tetapi untuk melakukan alternatif tersebut memperlukan dana yang tidak sedikit. Sedangkan dana infrastruktur yanga ada saat ini tidak cukuo untuk melakukan alternatif lain,  apalagi harus mendatangkan alat-alat dan bahan dari luar negeri karena minimnya alat yang ada di Indonesia sudah barang tentu harus mengeluarkan dana yang lebih besar lagi.

Maka masalah utamanya adalah tetap pada "uang". Namun hal ini menimbulkan tanda tanya yang lain, yaitu bukankah negara kita ini kaya? Bukankah kita sudah membayar pajak ? Dan lain sebagainya, apakah masih tidak cukup?  Lalu kemanakah uang-uang itu jika tidak masuk ke kantong-kantong para tikus pemerintah?. 

Merajalelanya korupsi di Indonesia bukan tanpa sebab. Di pandang dari segi historisnya dapat kita lihat bagaimana korupsi sudah ada semenjak Indonesia ini belum merdeka yaitu pada masa kerajaan -kerajaan, dan semakin di permudah pada zaman penjajah karena mereka mengajari kita bagaimana kita menyeludupkan barang-barang hasil pajak pada zamn dahulu dan hal itu berlanjut hingga dewasa ini. 

Para penegak hukum juga ikut andil dalam hal ini. Karena kurang tegasnya mereka dalam menghukum para koruptor. Seperti orang yang mencuri sandal yang harganya sepuluh ribu rupiah harus mendekan di penjara selama 12 tahun, sedangkan para koruptor yang menggelapkan uang negara hingga triliunan hanya di penjara selama 3 tahun dan membayar denda yang nilainya tidak ada apa-apanya dengan uang yang mereka ambil. 

Bukan hanya itu rahasia umum lainnya adalah tempat tinggal mereka yang akan mereka tempati tidak jauh berbeda dengan yang ada di rumah mereka ada tv, kasur, kulkas bahkan mereka dapat memegang hp yang bisa membuat mereka dapat berkomunikasi dengan siapapun. Sungguh fasilitas yang sangat nyaman sekali untuk seorang narapidana. Dan mereka masih dapat tersenyum bahagia di depan kamera setelah keluar dari meja hijau. 

Bukankah sangat miris hal ini terjadi di negara kita, dimana para pelaku kejahtannya malah di perlakukan sedemikian bak raja sedangkan para rakyatnya harus banting tulang hanya untuk sesuap nasi. Dan hal ini pulalah yang membuat para koruptor masih dengan bebasnya berkeliaran dimana-mana. Dan hal ini menjadi ancaman bagi bangsa kita sendiri, dan menjadi pr bagi para wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengatasi hal ini.