Membangun Demokrasi yang Bersih

MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERSIH

Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi yang memberikan kekuasaan,hak suara kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan mengawasi para pemimpinnya. demokrasi akan berjalan dengan baik manakala warga negaranya secara konstitusi diberikan "kebebasan" sistem kebebasanpers itu sendiri adalahmerupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, ialah sistem kemerdekaan untuk "mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945.   

Di Negara barat disebut "freedom of expression". untuk berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik negara.Dengan kata lain, negara harus bisa menjamin hak pada diri warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, dengan mengedepankan kesetaraan (equality) dimata hukum dan kebebasan, yang keduanya merupakan ciri utama demokrasi.  

Disamping itu, kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud jika warga masyarakat mampu mendukung demokrasi dengan mengedepankan sifat toleran,saling menghargai dalam perbedaan pendapat, anti kekerasan dan dengan senantiasa mencarisolusi bersama-sama terhadap bersama dengan damai, dan mendahulukan kepentingan bersamadiatas kepentingan golongan.Oleh karena itu, demokrasi harus berjalan secara bersih dan transparan agar masyarakat dapat mempercayai jalannya pemerintahan dan partisipasinya di dalamnya.

Dalam praktiknya, demokrasi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi dan praktik-praktik politik yang tidak etis. realitas menunjukkan bahwa praktik-praktik koruptif masih kerap terjadi di lembaga-lembaga negara dan proses politik yang berkaitan dengan demokrasi. Praktik korupsi ini dapat merusak kredibilitas institusi-institusi publik serta menjadikan pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan objektif atau kepentingan masyarakat, melainkan demi tujuan-tujuan pribadi. 

Oleh karena itu, membangun demokrasi yang bersih menjadi sangat penting. Untuk membentuk sebuah demokrasi yang bersih, maka perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara intensif oleh seluruh elemen bangsa. Penegakan hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu bagi siapa pun pelakunya sehingga efek jera bisa dirasakan oleh semua orang. 

Pendidikan yang memadai akan mendorong manusia untuk berpikir rasional sehingga tidak mudah dibujuk oleh ekstremitas yang dikembangkan oleh para demagog. Dengan kata lain, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan memadai cenderung menentukan pilihannya secara rasional dalam memilih partai politik maupun pemimpin politik Pendidikan dapat mengarahkan masyarakat untuk menjadi "pemilih rasional" (rational voters), yakni pemilih yang menggunakan kalkulasi rasional dalam menentukan pilihan politik sehingga dapat meredam sentimen-sentimen primordialyang dapat merusak esensi demokrasi. Pilihan rasional juga dapat menjamin terpilihnya para pemimpin politik yang kompeten.

Kedua, pendidikan yang merata dapat menentukan terbentuknya masyarakat sipil yang memiliki kesadaran politik (politically vibrant civil society) yang mampu mengontrol jalannya pemerintah melalui mekanisme di luar parlemen dengan berbagai tulisan kritis, seminar, demonstrasi, protes, dll. Di banyak negara demokratis, tingkat kedewasaan demokrasinya seringkali ditentukan oleh ada-tidaknya masyarakat sipil yang memiliki kesadaran politik untuk melakukan partisipasi politik.   

Ketiga, pendidikan yang memadai cenderung membentuk kelompok berketrampilan cukup yang menjadi pekerja (salary earners) baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Mereka inilah yang menjadi komponen utama kelas menengah (middle class). Kelompok ini oleh Lipset disinyalir sebagai kelompok yang mempunyai dorongan partisipasi politik tinggi karena mereka merasa perlu ikut menentukan arah kebijakan politik pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap kepentingan sosial, ekonomi dan politik mereka

Penerapan good governance juga menjadi kunci penting dalam pembangunan sebuah demokrasi yang bersih. Good governance mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta responstivitas terhadap aspirasi masyarakat.  Dalam konteks Indonesia misalnya telah dibentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memerangi korupsi. 

Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen melalui Reformasi Birokrasi dan Open Government Partnership untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.  Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik sangatlah penting guna menegakkan kejujuran di lingkungan sekitarnya. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka adalah pemilik kedaulatan negara sehingga perlu turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan terhadap program-program pembangunan yang sedang berlangsung.

•      Asshiddiqie, J. (2005). Negara
•  Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha. Jakarta
•     Membangun Demokrasi Yang Bersih: Tantangan Bagi Indonesia" oleh Didik J Rachbini dari situs web Kompas.com
•   . Pasal 28 UUD 1945.   Di Negara barat disebut "freedom of expression".
•    "Good Governance : Pengertian dan Prinsip-prinsipnya" selengkapnya.                 
• https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya
•   "Demokratisasi dan Good Governance" oleh Hadi Soesastro (2007).