Demokrasi yang Ada di Indonesia

Demokrasi  Indonesia,  demokrasi berbasis Pancasila, masih berkembang, dan ada berbagai interpretasi dan pandangan tentang karakteristiknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa nilai inti demokrasi konstitusional secara jelas tercantum dalam UUD 1945. Definisi umum demokrasi  adalah sistem pemerintahan yang memberikan pilihan kepada semua warga negara. Dimana keputusan mempengaruhi kehidupan semua orang. 

Implikasi lainnya adalah masyarakat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif. Partisipasi ini dapat dinyatakan atau dilakukan secara langsung dalam pembentukan, perumusan,  dan penegakan peraturan perundang-undangan. Setiap ahli memiliki interpretasinya sendiri tentang demokrasi. Meski terangkum dalam satu tujuan yang sama.

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi  berdasarkan Pancasila, yang ciri dan cirinya memiliki penafsiran dan pandangan yang berbeda-beda dan masih terus berkembang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar Demokrasi Konstitusional 1945 termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berakar pada sejarah Yunani kuno. Namun, demokrasi pada saat itu memberi sangat sedikit pria dewasa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal bagi para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.

Demokrasi berkembang semakin pesat dan diterima oleh semua bangsa, terutama setelah Perang Dunia II. "Untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi adalah nama terbaik dan paling tepat untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diadvokasi oleh  pendukung berpengaruh," menurut sebuah studi UNESCO tahun 1949. Sampai saat ini, demokrasi telah dianggap dan diterima sebagai sistem politik yang sangat baik untuk menjamin kesejahteraan negara. Hampir semua negara modern ingin disebut demokrasi. Sebaliknya,  dicegah untuk  disebut sebagai negara yang "tidak demokratis".

Masalah yang menentukan demokrasi di Indonesia  adalah kurangnya masyarakat sipil kritis terhadap kekuasaan, kelahiran kembali yang buruk dari partai politik, hilangnya partai oposisi, pemilu yang tinggi karena kebijakan moneter skala besar dalam pemilu, berita palsu dan berita palsu. Masyarakat sipil, pelanggaran HAM di Indonesia, masa lalu yang belum terselesaikan, kebebasan bermedia dan berkumpul, kebebasan  berserikat,  intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung (melalui perwakilan) oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum,  rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan. Dengan kata lain, konsep demokrasi dan kebebasan tidak sama, saling memahami. Demokrasi adalah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (Konstitusi).

Asas kebebasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari praktik demokrasi, dan mereka yang berkuasa (pemerintah dan rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pusat-pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak seenaknya, tetapi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan demokrasi tidak memberikan kebebasan tanpa batas bagi semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Demokrasi konstitusional sering disebut sebagai Pemerintahan Konstitusional karena peraturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan pemerintahan ini tertuang dalam Konstitusi. Mengingat demokrasi  sering disamakan dengan kebebasan, maka keberadaan pembatasan dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional menjadi sangat penting. Indonesia sebagai rezim demokrasi juga erat kaitannya dengan berbagai jenis  pelanggaran demokrasi. Terkadang seperti pada empat contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Yang pertama yaitu politik uang. Kebijakan politik uang sepertinya selalu sejalan dengan setiap  pemilu. Mereka mudah diakses dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cukup kecil. Kebijakan moneter atau visceral adalah suatu bentuk menyuap atau menjanjikan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama pemilihan umum. Anda dapat membelinya dengan uang atau barang. Kebijakan moneter merupakan bentuk pelanggaran kampanye. Kebijakan moneter biasanya diterapkan oleh simpatisan, eksekutif, dan bahkan manajer partai sebelum hari-H pemilihan federal.

Praktik kebijakan politik uang dilakukan dengan memberikan masyarakat makanan pokok seperti uang,  beras, minyak dan gula, dengan tujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat agar dapat memilih partai yang bersangkutan. Politik uang sendiri merupakan hal yang sering kita jumpai di setiap pemilu. Semakin banyaknya kasus kebijakan moneter itu sendiri menunjukkan bahwa negara sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama di kalangan kandidat.