Peningkatan Limbah Elektronik dan Basel Convention
Seiring kemajuan teknologi, limbah elektronik telah menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 70% limbah elektronik dunia berakhir di China. Kota Guiyu di Provinsi Guangdong menjadi lokasi utama pembuangan limbah elektronik dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.
Konvensi Basel, yang mulai berlaku pada 1992, bertujuan mengendalikan perpindahan limbah berbahaya antarnegara untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia. Dengan 190 negara anggota, konvensi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam kerangka kerja internasional di bawah naungan United Nations Environment Programme (UNEP).
Kondisi di Guiyu menunjukkan dampak nyata dari pengelolaan limbah yang buruk. Jalanan dipenuhi tumpukan perangkat elektronik, sementara buruh menggunakan metode tradisional seperti membakar kabel dan mencuci logam, yang menyebabkan kontaminasi tanah dan air. Polusi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang menderita gangguan pernapasan akibat paparan logam berat.
Penerapan konvensi ini di lapangan pada era modern ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu contohnya adalah aliran limbah elektronik ilegal dari negara lain seperti yang dialami China. Limbah ini sering kali diangkut secara ilegal meskipun ada larangan yang ditetapkan oleh konvensi.
Kebijakan Responsif: Operation Green Fence dan National Sword
Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah China mengadopsi dua kebijakan utama: Operation Green Fence (2013) dan National Sword (2018).
- Operation Green Fence bertujuan memperketat pemeriksaan impor limbah untuk mengurangi sampah plastik dan limbah lainnya yang masuk ke China. Dalam empat bulan pertama penerapannya, impor limbah plastik turun sebesar 5,5%
- National Sword melarang impor 24 kategori limbah padat, kemudian diperluas menjadi 32 kategori, termasuk plastik, logam, dan perangkat elektronik. Kebijakan ini berhasil memangkas impor limbah dari 600.000 ton per bulan pada 2016 menjadi hanya 30.000 ton per bulan pada 2018.
Langkah Kebijakan China
Pemerintah China telah merespons permasalahan limbah elektronik dengan mengimplementasikan kerangka ekonomi nasional yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial guna mencapai efisiensi sumber daya. Undang-undang Peningkatan Ekonomi Sirkular (Circular Economy Promotion Law/CEPL) mulai diberlakukan di China. Tidak seperti kebijakan serupa di negara lain, kebijakan ini berfokus pada pendekatan ekonomi, bukan lingkungan, dan berada di bawah pengelolaan Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC), bukan di bawah Lembaga Pengendalian Lingkungan Negara (State Environmental Protection Administration/SEPA). Undang-undang ini mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan dari seluruh siklus produk, mulai dari penggunaan bahan baku dalam proses produksi, distribusi, konsumsi produk, hingga potensi penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan limbah.
CEPL juga mengadopsi konsep Perluasan Tanggung Jawab Produser (Extended Producer Responsibility/EPR) untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan dan pembuangan limbah elektronik. Meski demikian, seperti yang terlihat dari pengalaman negara-negara Uni Eropa, diperlukan studi lebih lanjut terkait konsep ini, yang melibatkan tanggung jawab produsen, konsumen, dan pemerintah. CEPL merupakan hasil dari proses panjang pemerintah yang mengganti pendekatan pengendalian pencemaran di akhir siklus produk dengan pengelolaan menyeluruh sepanjang siklus hidup produk.
Berdasarkan isi kebijakan (Content of Policy), implementasi Konvensi Internasional Basel dalam menangani impor sampah di China bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas lingkungan hidup dengan menghentikan impor sampah dari negara-negara eksportir. Tujuan ini diwujudkan melalui kebijakan Operasi Pagar Hijau (Green Fence) dan Kebijakan National Sword. Kedua kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, yaitu:
- Peningkatan jumlah produksi sampah plastik akibat meningkatnya daya beli masyarakat.
- Ketidakmampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengolah sampah karena fokus pengelolaan hanya pada sampah impor.
- Meningkatnya biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah.
- Tingginya tingkat polusi air, udara, dan tanah di China.
