Mohon tunggu...
Fathurrohman Wahid
Fathurrohman Wahid Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Fathurrohman wahid mahasiswa IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Tugas Foto Essai Mahasiswa IAI Syarifuddin tentang Pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye)

20 Desember 2023   16:04 Diperbarui: 20 Desember 2023   16:07 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
APK yang di paku pada batang pohon, 13 Desember 2023 (Dokpri)

Perencanaan kampanye pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, peserta pemilu memanfaatkan tahapan ini untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat secara langsung ataupun melalui bahan atau alat peraga kampanye (APK).

Ada regulasi secara khusus terkait penggunaan bahan kampanye atau APK yang mengatur tentang penempatan atau penempelan APK.

Sebagai mana yang tertera dalam pasal 70 dan 71 undang-undang (UU) 7 tahun 2017 tentang pemilu.

APK di lampu merah sukodo Lumajang, 13 Desember 2023
APK di lampu merah sukodo Lumajang, 13 Desember 2023

pada pasal 71 tersebut disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yaitu, tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman dan pepohonan.

Sementara pada pasal 71 itu pula tentang APK dilarang dipasang pada tempat-tempat yang ter tera di atas disebabkan dapat menggangu ketertiban umum.

Penempatan APK di jalan umum daerah Jatiroto, 14 Desember 2023
Penempatan APK di jalan umum daerah Jatiroto, 14 Desember 2023

Pada pasal 19 ayat 1 Huruf A menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas dan fasilitas umum, nah pada tahap pelanggaran ini dapat dikenakan sangsi berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan itu hanya berlaku untuk satu pelanggan di satu titik saja.

Oleh sebab itu,pihak yang berkampanye/pihak yang mencalon pemilu ini seharusnya lebih menyimak dan memperhatikan lebih detail lagi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan adanya penempelan APK dan berdampak apa yang mungkin akan ditimbulkan. Karena kampanye tidak dihitung dari seberapa banyak APK yang tersebar, melainkan seberapa banyak efek APK tersebut.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun