Mohon tunggu...
FATHURROHIM
FATHURROHIM Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Penjaga Rumah

Pejuang Ridho Illahi

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang SPP Gratis Menimbulkan Kesenjangan Antara Sekolah Negeri dan Swasta

1 Januari 2020   10:38 Diperbarui: 1 Januari 2020   10:41 333
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Kesenjangan pendidikan masih menjadi momok yang menakutkan di Indonesia Khususnya di Jawa Barat . Tak bisa dipungkiri, kualitas yang berbeda antar sekolah menjadikan tidak semua tunas bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pendidikan. Berdasarkan statusnya, secara umum sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.

Sekolah negeri merupakan sekolah yang penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebaliknya, sekolah swasta, sesuai dengan namanya merupakan sekolah yang penyelenggaraanya dilakukan oleh swasta/non pemerintah, biasanya dalam bentuk yayasan.

Menyikapi pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengenai kebijakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Jabar, Fathurrohim selaku Sekretaris  PC. PERGUNU Kota Banjar sangat menyangankan akan kebijakan tersebut, karena sangat mendiskriminasikan Lembaga Lembaga Swasta yang mana di Kota Banjar SMA/SMK Negeri kebanyakan peserta didiknya adalah dari Masyarakat Ekonomi Menengah keatas, sedang bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian besar ada dilembaga-lembaga swasta.

" Para siswa yang perlu di Gratiskan adalah para siswa yang ada di sekolah/Madrasah swasta karena untuk berangkat kesekolah saja mereka kesusahan karena penghasilan orang tua mereka sangat rendah,hanya sebagai kuli bangunan atau buruh tani" ungkap beliau.

Sebagai penutup, tentu kita berharap pemerintah dapat memberikan akses pendidikan yang sama rata bagi semua sekolah di Indonesia. Sekolah swasta, terutama yang masih terbelakang, selayaknya juga diberikan subsidi untuk dapat berdiri mandiri. Bukankah pengalaman bangsa Jepang membuktikan bahwa untuk maju harus dimulai dengan pendidikan yang berkualitas?

Pada akhirnya, kita hanya berharap tidak ada lagi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kalau tidak, kata-kata "sekolah hanya menjadi lembaga reproduksi kesenjangan sosial" yang dilontarkan Pierre Bourdieu, seorang sosiolog berkebangsaan Prancis, semakin benar adanya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun