Kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang SPP Gratis Menimbulkan Kesenjangan Antara Sekolah Negeri dan Swasta

Kesenjangan pendidikan masih menjadi momok yang menakutkan di Indonesia Khususnya di Jawa Barat . Tak bisa dipungkiri, kualitas yang berbeda antar sekolah menjadikan tidak semua tunas bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pendidikan. Berdasarkan statusnya, secara umum sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta.

Sekolah negeri merupakan sekolah yang penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebaliknya, sekolah swasta, sesuai dengan namanya merupakan sekolah yang penyelenggaraanya dilakukan oleh swasta/non pemerintah, biasanya dalam bentuk yayasan.

Menyikapi pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengenai kebijakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Jabar, Fathurrohim selaku Sekretaris  PC. PERGUNU Kota Banjar sangat menyangankan akan kebijakan tersebut, karena sangat mendiskriminasikan Lembaga Lembaga Swasta yang mana di Kota Banjar SMA/SMK Negeri kebanyakan peserta didiknya adalah dari Masyarakat Ekonomi Menengah keatas, sedang bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian besar ada dilembaga-lembaga swasta.

" Para siswa yang perlu di Gratiskan adalah para siswa yang ada di sekolah/Madrasah swasta karena untuk berangkat kesekolah saja mereka kesusahan karena penghasilan orang tua mereka sangat rendah,hanya sebagai kuli bangunan atau buruh tani" ungkap beliau.

Sebagai penutup, tentu kita berharap pemerintah dapat memberikan akses pendidikan yang sama rata bagi semua sekolah di Indonesia. Sekolah swasta, terutama yang masih terbelakang, selayaknya juga diberikan subsidi untuk dapat berdiri mandiri. Bukankah pengalaman bangsa Jepang membuktikan bahwa untuk maju harus dimulai dengan pendidikan yang berkualitas?

Pada akhirnya, kita hanya berharap tidak ada lagi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kalau tidak, kata-kata "sekolah hanya menjadi lembaga reproduksi kesenjangan sosial" yang dilontarkan Pierre Bourdieu, seorang sosiolog berkebangsaan Prancis, semakin benar adanya.