Keterlibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Menuju Karbon Netral 2060 di Indonesia

Transisi energi menuju karbon netral pada tahun 2060 merupakan tantangan besar bagi Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, guna memastikan keberhasilan kebijakan transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan energi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif apabila mendengarkan suara masyarakat dalam hal mengurangi emisi karbon dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.

PBB mencatat bahwa energi fosil yang terdiri dari batu bara, minyak dan gas menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca global dan hampir 90% dari seluruh emisi karbon dioksida (CO2). Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM), potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 417,8 gigawatt (GW) dengan rincian, 32,6 GW dari bioenergy, 60,6 GW dari arus laut samudera, 23,9 GW dari panas bumi, 32,6 GW dari angin, 75 GW dai air dan dari energi matahari sebesar 207, GW. Sektor energi menjadi contributor emeisi terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Kementerian Investasi RI, 2022). Energi fosil berkontribusi sebanyak 5% untuk PDB Indonesia pada tahun 2019 dan masih menjadi sumber tama (sekitar 88%) kapasitas listrik nasional (Huang, 2022). Berdasarkan laporan PLN pada bulan juni 2022, proporsi energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12,8% (Setiawan, 2022 dalam Almattushyva, 2023).

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melalui pendidikan dan kesadaran publik mengenai isu perubahan iklim dan pentingnya energi terbarukan. Program-program edukasi yang melibatkan masyarakat dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam transisi energi. Selain itu, masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Ialnazov dan Keeley (2020) mengidentifikasi bahwa terdapa enam kategori hambatan dalam proses transisi energi di Indonesia, yaitu: 1) akses keuangan yang tidak memadai: 2) biaya energi terbarukan yang mahal: 3) kurangnya tenaga kerja terampil; 4) infrastruktur fisik yang kurang berkembang; 5) kekuatan petahana dalam melobi untuk menolak transisi energi dan 6) dukungan kebijakan yang tidak memadai (Almattushyva, 2023).

Model partisipasi masyarakat dalam pengembangan proyek energi terbarukan juga perlu dipromosikan. Misalnya, proyek energi surya atau bioenergi yang dikelola oleh komunitas lokal tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Memanfaatkan sumber daya lokal, dapat menjadikan masyarakat lebih berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pemerintah juga harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat dengan menyediakan platform bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini bisa berupa forum konsultasi publik, lokakarya, atau even lainnya yang mempertemukan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, semua pihak dapat berbagi pandangan dan membahas solusi bersama.

Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan: 1) meningkatakan wawasan dan kesadaran masyarakat tentang energi berkelanjutan dan urgensi transisi energi: dan 2) memberikan dukungan dan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kontrol atas pengembangan sumber energi. PLN perlu segera meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terberukan alih-alih menambah pembangunan PLTU batu bara yang menurut peneliti di Trend Asia diproyeksi akan menghasilkan 107 juta ton emisi CO2 per tahun (Jong dalam Almattushyva, 2023).

Selain itu, insentif ekonomi juga dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk terlibat dalam transisi energi. Subsidi untuk proyek energi terbarukan, dukungan finansial untuk usaha kecil, dan program penghargaan bagi komunitas yang berhasil mengurangi emisi karbon dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan transisi energi, mampu menjadikan Indonesia dapat menciptakan jalan yang lebih berkelanjutan menuju karbon netral 2060. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, transisi energi tidak hanya akan mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi masyarakat. Keberhasilan transisi energi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk menyatukan semua pihak dalam upaya kolektif ini.

Referensi

Almattushyva, Y. 2023. Demokrasi Energi Untuk Karbon Netral 2060: Pelibatan Masyarakat Dalam Kebijakan Transisi di Indonesia. Menuju Indonesia Bersih. 50 Karya Terbaik Kompetisi Penulisan Artikel National Energy, Climate & Sustainability (NECSC) Piala Menteri ESDM RI dan Piala Menteri LHK RI. Society of Renewable Energy (SRE) & Rakyat Merdeka (RM). RM Books

Society of Renewable Energy (SRE) & Rakyat Merdeka (RM). 2023. Menuju Indonesia Bersih. 50 Karya Terbaik Kompetisi Penulisan Artikel National Energy, Climate & Sustainability (NECSC) Piala Menteri ESDM RI dan Piala Menteri LHK RI. RM Books