Fathul Bari, M.Pd
Â
PENDAHULUAN
Wilayah perkotaan saat ini mengahadapi tantangan yakni bencana alam yang sebelumya belum pernah terjadi akibat perubahan iklim. Perencanaan kota sedang dilaksanakan guna menghadapi adanya tinkatan degradasi lingkungan bahkan bencana alam. Kondisi tersebut akan lebih parah akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait seperti kota tersebut bertumbuh. Tantangan saat ini yakni generasi muda belum semuanya mengetahui nilai penting dari sebuah kota dan proses tumbuhnya maka pemuda perlu berkontribusi terkait peningkatan kualitas kota ditengah tantangan peningkatan populasi, degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
Kelangkaan sumberdaya air untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan indsurtri merupakan dampak yang diakibatkan dari perubahan iklim. Khusus di wilayah kota perubahan iklim menyebabkan kerusakan infrastrukutur seperti jalan, jembatan yang diakibatkan oleh banjir, erosi dan penurunan permukaan tanah. Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta menurut laporan BBC Asia 13 Agustus 2013 akan tenggelam paling cepat di dunia rata-rata penurunan tanah setinggi 25 cm pertahun. Perubahan konfigurasi alam terjadi akibat kemajuan teknlogi, industri dan transportasi serta pemanfaatan lahan kota terus terjadi akibat dibangunnya berbagai fasilita dan mengurangi jumlah ruang terbuka hijau. Peningkatan penggunaan alat teknologi serta penambahan jumlah jalur transportasi yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat menjadi efek bertambahnya bahan pencemar pada lingkungan.
Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin berkurang jumlahnya sehingga berdampak pada sendi kehidupan yakni terjadinya bencana banjir, longsor serta pencemaran udara akibat dari banyaknya jumlah kendaraan uang semakin padat di wilayah kota. Mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan aturan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan yang bisa bersinergi sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan berdaya guna.
Harusnya pembangunan mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UUBG, khususnya pada Pasal 25 Ayat (1) keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa luas ideal RTH minimal adalah 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Kenyataannya kota di Indonesia masih sulit untuk merealisasikan aturan tersebut akibat kebutuhan penambahan saranan dan prasarana kota akibat peningkatan jumlah penduduk.
Terdapat dua jenis ruang terbuka publik yakni ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Khusus RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang berisi tumbuhan dan tanaman serta vegetasi agar bermanfaat secara ekologis. Sedangkan ruang terbuka non-hijau merupakan ruang terbuka berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi. Oleh karena itu ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan untuk meningkatkan fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Artikel ini fokus membahas terkait dengan Ketahanan Iklim dan Perancanaan Pembangunan Kota Hijau
KETAHANAN IKLIM
