Mengurangi jejak karbon dalam pemilu menghadapi tantangan signifikan, terutama karena ketergantungan yang masih tinggi pada material fisik seperti kertas dan plastik untuk surat suara dan alat kampanye. Meskipun digitalisasi telah mulai diterapkan, banyak negara belum sepenuhnya beralih dari penggunaan material yang memicu emisi karbon tinggi. Selain itu, mobilitas dan transportasi yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil menambah beban lingkungan, terutama karena infrastruktur ramah lingkungan belum merata. Rendahnya kesadaran akan dampak lingkungan dari pemilu serta minimnya kebijakan yang mendorong praktik ramah lingkungan semakin memperparah tantangan ini.
Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi perlunya reformasi mendalam dalam pelaksanaan pemilu, yang harus dimulai dari pengurangan ketergantungan pada material fisik menuju pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas. Perubahan kebijakan yang tegas diperlukan untuk mendorong adopsi praktik ramah lingkungan, mulai dari transportasi hijau hingga pengelolaan energi terbarukan selama proses pemilu. Tanpa upaya ini, pemilu akan terus menjadi sumber signifikan dari kerusakan lingkungan, yang ironisnya justru merusak fondasi keberlanjutan yang seharusnya diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri.
Â
Pendekatan Ekologis untuk Pemilu Ramah Lingkungan
Untuk mengatasi tantangan dalam mengurangi jejak karbon pemilu, pendekatan ekologis harus diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pemilu. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi proses pemilu, seperti yang berhasil dilakukan di Estonia dengan e-voting sejak tahun 2005, yang terbukti mengurangi penggunaan material fisik dan emisi karbon (Turoff et al., 2019). Selain itu, penggunaan material ramah lingkungan seperti kertas daur ulang atau bahan biodegradable untuk surat suara dan alat kampanye dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Tidak hanya itu, tinta yang ramah lingkungan juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi potensi polusi.
Selanjutnya, transportasi berkelanjutan dan energi terbarukan juga harus menjadi prioritas. Mendorong penggunaan transportasi berbasis listrik atau transportasi massal selama pemilu akan signifikan dalam mengurangi emisi karbon. Contoh lainnya adalah dengan menerapkan kebijakan lingkungan yang mewajibkan penggunaan energi terbarukan di kantor pemilu dan tempat pemungutan suara, seperti pemasangan panel surya. Akhirnya, penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, yang mengharuskan penyelenggara dan peserta pemilu mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap tahapan pemilu, menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah lingkungan.
Studi Kasus: Pemilu Ramah Lingkungan di Beberapa Negara
Beberapa negara telah memulai langkah-langkah menuju pemilu yang lebih ramah lingkungan. Contohnya India di dalam pemilu 2019, Komisi Pemilihan India mengadopsi langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai selama kampanye. Mereka juga mendorong partai politik untuk menggunakan bahan kampanye yang dapat didaur ulang (Sharma, 2020). Estonia juga telah memimpin dalam penggunaan e-voting, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi jejak karbon yang terkait dengan penggunaan material fisik (Turoff et al, 2019). Selanjutnya, Brasil telah mengimplementasikan sistem pemungutan suara elektronik sejak tahun 1996, yang mengurangi kebutuhan akan kertas dan logistik distribusi surat suara (Santos & Coutinho, 2017).
Jejak karbon kampanye pemilu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahan dan metode yang digunakan dalam kampanye, terutama melalui penggunaan peralatan dan praktik kampanye. Dampak ini diperparah oleh dinamika politik dan kebijakan lingkungan di negara ini. Peralatan Kampanye memiliki beberapa dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh tim sukses kandidat serta tim yang ada di partai. Salah satunya kampanye sering kali bergantung pada bahan fisik seperti spanduk, poster dan barang-barang promosi lainnya, yang berkontribusi terhadap limbah serta emisi selama produksi dan pembuangan. Selain itu, penggunaan jaringan informal melalui tim sukses untuk manajemen kampanye dapat menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya, karena tim-tim ini sering menggunakan kendaraan untuk transportasi, yang selanjutnya menambah emisi karbon (Fossati, 2016).
Insentif politik sering kali berkontribusi pada degradasi lingkungan, karena politisi cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada praktik berkelanjutan, terutama selama siklus pemilihan (Balboni et al. 2021). Meskipun ada pergeseran menuju kampanye digital melalui media sosial yang berpotensi mengurangi beberapa dampak lingkungan, metode kampanye tradisional masih mendominasi, yang menyebabkan jejak karbon tetap signifikan (Maulana & Kartinah, 2024). Di sisi lain, sementara upaya untuk mengurangi emisi dari sektor lain, seperti bahan bakar memasak, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, proses pemilihan tetap menjadi area kritis yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya meminimalkan dampak lingkungan (Permadi et al, 2017).
Analisis ini menggarisbawahi ketegangan antara kebutuhan politik jangka pendek dan kepentingan lingkungan jangka panjang, di mana insentif politik sering kali mendorong keputusan yang merugikan lingkungan. Meskipun adopsi teknologi digital dalam kampanye dapat mengurangi sebagian jejak karbon, dominasi metode tradisional tetap menimbulkan tantangan besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya kebijakan yang tegas dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan keberlanjutan, proses pemilihan akan terus menjadi sumber signifikan dari kerusakan lingkungan. Lebih jauh, upaya mitigasi di sektor-sektor lain perlu diimbangi dengan perhatian yang setara pada proses pemilihan, agar dampak negatifnya tidak mengikis pencapaian lingkungan di bidang lainnya.
