Analisis Implementasi Akuntansi Ijarah pada Pembiayaan Sewa di Bank Syariah Indonesia Berdasarkan PSAK 407

Penulis:

1. Fathiah Rizqi Anandya

2. Dr. Sigid Eko Pramono, CA.

Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Tazkia

Pengertian Akad Akuntansi Ijarah

Akad syariah adalah perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ijarah, akad ini merujuk pada perjanjian sewa-menyewa di mana pemilik aset (mu'ajjir) memberikan hak kepada penyewa (musta'jir) untuk memanfaatkan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Barang yang disewakan dapat berupa aset tetap seperti properti, kendaraan, atau alat berat. Selain itu, akad ijarah juga sering digunakan untuk pembiayaan operasional, seperti penyewaan peralatan produksi atau jasa tenaga kerja. Keunikan ijarah adalah fleksibilitasnya yang dapat mencakup aset berwujud maupun tidak berwujud selama memenuhi syarat dan prinsip syariah.

Permasalahan dalam Implementasi Akuntansi Ijarah

Dalam praktiknya, implementasi ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti Bank Syariah Indonesia atau Unit Usaha Syariah bank konvensional, sering menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

1. Kurangnya Pemahaman Akad: Banyak pihak, baik internal maupun eksternal LKS, belum sepenuhnya memahami prinsip dan mekanisme akad ijarah. Hal ini sering kali menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan aset.
2. Kesesuaian Aset dengan Prinsip Syariah: Tidak semua aset yang disewakan memenuhi kriteria syariah, seperti kejelasan kepemilikan dan kegunaan. Misalnya, aset yang digunakan untuk aktivitas non-halal tidak diperkenankan dalam akad ijarah.
3. Kompleksitas Perhitungan Biaya dan Penyusutan: Perhitungan biaya sewa yang melibatkan penyusutan aset sering kali membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, terutama dalam menentukan nilai manfaat yang dapat diakui secara periodik.
4. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi: Standar akuntansi syariah yang kompleks sering kali sulit diimplementasikan secara konsisten oleh LKS, terutama bagi yang baru mengadopsi sistem keuangan berbasis syariah.

Dasar Fatwa Ulama

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menjadi acuan utama dalam penerapan akad ijarah pada LKS. Fatwa ini mengatur prinsip-prinsip utama, seperti:

1. Objek ijarah harus halal, jelas, dan dapat dimanfaatkan.
2. Penentuan biaya sewa harus berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur gharar (ketidakjelasan).
3. Penyedia aset bertanggung jawab atas perawatan yang diperlukan untuk menjaga fungsi barang yang disewakan.
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dituangkan secara jelas dalam akad.

Fatwa ini memberikan kerangka dasar yang membantu LKS untuk memastikan transaksi ijarah dilakukan sesuai prinsip syariah.

Standar Akuntansi Syariah

Penerapan ijarah dalam akuntansi diatur oleh Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 407. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam akad ijarah, di antaranya:

1. Aset ijarah diakui sebesar nilai perolehan awal.
2. Pendapatan sewa diakui selama masa sewa sesuai dengan pola manfaat yang diterima oleh penyewa.
3. Pengungkapan mencakup informasi terkait aset ijarah, nilai sewa, dan masa sewa.

Analisa Implementasi Akuntansi Ijarah

Dalam praktiknya, banyak LKS yang sudah menerapkan PSAK No. 407 dalam laporan keuangannya. Namun, beberapa kendala tetap muncul, seperti:

1. Kurangnya Standarisasi: Interpretasi standar sering kali berbeda-beda, sehingga mengurangi konsistensi laporan keuangan.
2. Minimnya SDM yang Kompeten: Tidak semua LKS memiliki staf akuntansi yang memahami prinsip syariah dan standar akuntansi terkait. Hal ini menyebabkan pengakuan dan pengukuran aset ijarah tidak optimal.
3. Pengawasan yang Lemah: Pengawasan terhadap pengelolaan ijarah masih kurang optimal, terutama dalam hal transparansi pelaporan dan pengelolaan aset yang sesuai syariah.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diusulkan adalah:

1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan: LKS perlu mengadakan pelatihan berkala bagi stafnya mengenai prinsip syariah dan standar akuntansi syariah. Pelatihan ini juga harus mencakup simulasi praktik pencatatan dan pengelolaan aset ijarah.
2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Otoritas terkait harus memperkuat pengawasan terhadap penerapan ijarah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK No. 407.
3. Pengembangan Teknologi Informasi: Implementasi sistem informasi akuntansi berbasis syariah dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan, termasuk otomatisasi pencatatan aset ijarah.
4. Sosialisasi kepada Masyarakat: LKS perlu aktif mensosialisasikan akad ijarah kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye digital.
5. Kerjasama dengan Akademisi: Melibatkan akademisi dalam pengembangan dan evaluasi standar akuntansi syariah dapat memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Kesimpulan

Meskipun akad ijarah sudah diatur dalam prinsip syariah Islam melalui fatwa DSN-MUI dan PSAK No. 407, implementasinya di lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman, kesulitan dalam perhitungan biaya, dan pengawasan yang lemah. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan pelatihan bagi sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan akad ijarah di lembaga keuangan syariah.