Kenaikan PPN 12% di Indonesia: Kaum Menengah Jadi Korban?

Kebijakan kenaikan PPN ini juga dapat memicu fenomena yang lebih serius: penurunan kelas sosial. Ketika kelas menengah kehilangan daya beli mereka, pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi jangka panjang menjadi terancam. Akibatnya, mereka bisa jatuh ke dalam kategori miskin.  

Selain itu, penurunan daya beli ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah adalah kelompok yang berkontribusi besar terhadap konsumsi domestik, yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Jika konsumsi menurun, roda ekonomi nasional pun berpotensi melambat. 

 

Kritik dan Rekomendasi

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa langkah berikut untuk meminimalkan dampak negatif kenaikan PPN:  

1. Evaluasi Kategori Barang Mewah
Barang dan jasa apa saja yang masuk kategori mewah perlu dievaluasi ulang. Barang yang sebenarnya sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat kelas menengah seharusnya tidak dikenakan tarif tinggi.  

2. Subsidi untuk Kelas Menengah Rentan
Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif pajak kepada kelas menengah yang terdampak langsung oleh kenaikan PPN.  

3. Transparansi Penggunaan Pajak
Salah satu alasan masyarakat merasa terbebani pajak adalah kurangnya transparansi dalam penggunaannya. Jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk program pembangunan yang efektif, dukungan publik terhadap kebijakan pajak akan meningkat.  

4. Belajar dari ASEAN
Indonesia bisa meniru langkah Vietnam atau Thailand yang tetap fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat dengan menjaga tarif PPN tetap rendah untuk sektor tertentu.  

Harapan bagi Anak Muda

Sebagai generasi yang akan mewarisi perekonomian negara, anak muda perlu memahami dan mengkritisi kebijakan seperti kenaikan PPN ini. Jangan hanya diam—gunakan media sosial, forum diskusi, atau petisi untuk menyuarakan pendapat. Kritik yang membangun adalah bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi.  
Kenaikan PPN memang tak terhindarkan dalam situasi ekonomi yang kompleks.

Namun, dengan perencanaan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, kita dapat memastikan bahwa kelas menengah tidak menjadi korban, melainkan tetap menjadi motor penggerak ekonomi bangsa.

Referensi: