4. Hak Politik
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang memberi Anda kebebasan untuk berpartisipasi secara bebas dalam politik. Mereka dapat membentuk partai politik, mencalonkan diri, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan mengajukan petisi dan rekomendasi penting dengan hak yang sama. .
6. Hak Prosedural
Akhirnya, Setiap orang berhak atas perwakilan hukum dan pembelaan dari retribusi pemerintah. Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil selama penggeledahan, penangkapan, dan pembelaan hukum, serta hak atas hak asasi manusia.
Ketimpangan dalam membela keadilan dan hak asasi manusia sering kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia terkadang dihormati sementara hukum ditegakkan, dan sebaliknya. Terkadang hukum ditegakkan sementara hak asasi manusia tidak. Karena mereka adalah bagian dari sistem, maka ketika itu terjadi, masyarakat juga dalam bahaya selain penegakan hukum. Isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia harus dikaji baik secara normatif maupun empiris.
Pokok-Pokok Reformasi Penegakan HAM di Indonesia: Pertama, segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban memenuhi syarat sebagai badan hukum. Seseorang dan badan hukum dianggap sebagai dua komponen dari badan hukum.
 Orang sebagai subjek hak memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan haknya sedemikian rupa sehingga melanggar hak orang lain. Selain itu, ada juga kemungkinan ia tidak akan memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi sehingga mengakibatkan hilangnya hak-haknya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban diharapkan seimbang, seperti dua sisi mata uang yang saling menentukan. Hak dihormati ketika kewajiban dipenuhi dan sebaliknya. Badan hukum berikut adalah badan hukum yang pada dasarnya terdiri dari sekelompok orang yang berkumpul dalam suatu forum untuk mencapai tujuan bersama.
Saat ini, peran badan hukum dan partisipasinya dalam proses pembelaan hak asasi manusia di Indonesia sangat besar. Kedua; Dalam praktik kepolisian, seringkali petugas polisi yang melanggar hukum dan memahami hukum. Situasi seperti itu membuat hukum Indonesia jelek. Tak jarang, hal itu berujung pada ketidakpedulian masyarakat terhadap tindakan polisi. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap anggota polisi harus memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab setiap individu.
Jalan politik dan hukum dapat digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia. Artinya, setiap orang yang menyaksikan pelanggaran HAM harus bertindak tegas untuk menghentikan para pelanggarnya. Akibatnya, kita harus mengakui dan menghormati upaya yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut:
 a) Ikut serta sebagai saksi dalam pembelaan hak asasi manusia.
 b) Membantu mereka yang mengalami pelanggaran HAM dalam memperoleh restitusi, kompensasi, dan reintegrasi.
