Indonesia saat ini telah dihadapkan pada isu kegagalan dalam pengelolaan lingkunan. Dimana pemerintah meletakkan kepentingan ekonomi bisnis diatas kepentingan lingkungan. Tidak sedikit kasus menyatakan pemerintah dinilai lalai dan gagal dalam dalam membuat dan merelisasikan hukum dan kebijakan pengelolaan pasca eksplorasi sebagai tanggung jawab pengembaliaan fungsi ekologi. Banyak perusahaan swasta yang telah usai kontaknya meninggalkan bekas eksplorasi tanpa tanggung jawab pengembalian fungsi ekologi. Hal tersebut dinilai sebagai tindakan tidak bijak dan tidak bertangggung jawab atas segala bentuk kerusakan yang telah dibuat.
Dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa sawit adalah tumbuhan yang banyak menyerap unsur hara dan banyak mengkonsumsi air yang berdampak pada kerusakan kontur tanah. Dari perspektif lingkungan tentu hal tersebut dinilai sangat merugikan, karena untuk mengembalikan fungsi lingkungan perlu perhatian khusus dan waktu yang tidak sebentar. Perusahaan dan pemerintah yang telah menjalin kontrak perlu serius melakukan tanggung jawab untuk mengembalikan fungsi ekologi lahan.
Apakah sawit mengesampingkan kepentingan rakyat?
Pertanyaan di atas menggambarkan pandangan masyarakat atas fenomena dan dampak yang ditimbulkan Pabrik Kelapa Sawit. Tidak dapat disangkal selain berdampak positif pada ekonomi pembukaan lahan Perkebunan Kelapa Sawit seringkali menimbulkan bentrok yang berakibat pada perampasan paksa lahan masyarakat, konflik lahan, bahkan tidak jarang terdapat kriminalisasi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat yang menetap diareal perkebunan. Tidak jarang kasus perampasan hak milik tanah tidak diimbangi dengan pemindahan tempat tinggal sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal.
Tanaman Sawit akan bernilai ekonomis apabila nilai moral tidak dikesampingkan. Pentingnya perusahaan untuk mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat, bukan malah melakukan tindakan pemaksaan atau malah melakukan tindakan represif. Tanaman sawit harus dieksplorasi untuk kepentingan ekonomi rakyat.Â
