INDONESIA harus kembali ke UUD '45! Itulah salah satu statemen yang mengemuka di acara dialog refleksi akhir tahun Gentari (Generasi Cinta Negeri) bertajuk Indonesia Milik Kita, Atau Milik Siapa?
Statemen itu dikemukakan dengan tegas oleh  Rachmawati Soekarnoputri di acara yang diselenggarakan di sebuah resto di bilangan Warung  Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).Â
Menurut tokoh  politik perempuan yang juga Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini, kerusakan yang terjadi di negeri Indonesia sekarang ini adalah bersumber dari amandemen UUD 45. "Segala sesuatu diubah sesuai kepentingan mereka. Pancasila kehilangan nilainya."
Sementara Fadli Zon yang juga hadir sebagai pembicara, lebih melihat permasalahan  berdasarkan nilai standar keberhasilan sebuah  negara dengan mengutip prinsip tokoh founding father Mohammad Hatta. Realitanya, menurut Fadli Zon, saat ini memang Indonesia belumlah menjadi milik kita sendiri.
Kebutuhan sandang, pangan dan papan rakyat banyak belum terpenuhi secara layak. Ini sangat menyedihkan. Pembicara lain Salamuddin Daeng, secara lugas dan tegas menyatakan bahwa negara ini milik Taipan. Â Mengingat hampir seluruh sektor telah dikuasai mereka.
Pernyataan Salamuddin Daeng dibantah keras oleh penanggap dari kalangan aktifis Doly Yatim. Menurutnya, Indonesia adalah milik kita dan akan tetap milik kita.
"JIka saat ini mereka menguasai kita maka itulah yang harus kita perjuangkan untuk merebutnya kembali. Dan yang jelas bahwa tatanan negara kita adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 45, maka kita harus kembali ke UUD 45," tegasnya dan disambut sorak sorai setuju 300 ratusan audiens yang mayoritas adalah Emak Emak.
Sementara pakar geopolitik Hendrajit tidak secara eksplisit menyatakan kepemilikian. Ia menyuguhkan fakta sosio kultural hingga situasi kondisi negara secara keseluruhan untuk bisa dipahami sebagai realitas yang kita semua harus menghadapinya.Â
Dan sebagai penyelenggara diskusi, GENTARI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya - Habib Umar Al Hamid, dengan tegas menyatakan refleksinya bahwa saat ini iklim demokrasi belum menjamin sepenuhnya atas hak warganegara menyampaikan pendapatnya di muka umum, banyak pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi, maraknya politik adu domba serta politik belah bambu.
Menurut Habib Umar, Indonesia harus berperan aktif dalam isu-isu dunia, harus menjadi pelopor perdamaian dunia atas tragedi-tragedi yang menimpa umat Islam di dunia mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.Â
Diskusi sekitar empat jam itu dipandu dan dimoderatori sekaligus oleh SekJen GENTARI, Aminuddin dan berlangaung sangat interaktif namun santai walau kadang sangat menggebu penuh semangat merespons statemen-statemen yang dikemukakan narasumber. Diskusi kerakyatan seperti ini memang sangat cocok dengan penganan gahwa dan rebusan kacang dan singkong ala rakyat. (*)