Analisis Isu Meningkatnya Angka Pengangguran dalam Kacamata Komunikasi Pembangunan

A. Latar Belakang

Pengangguran menjadi ancaman bagi setiap daerah jika pemerintah daerah tidak memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat setempat. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini berarti jumlah lamaran pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan meningkatnya pasokan pekerjaan. Apabila masalah pengangguran tidak segera diatasi maka angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Indonesia sendiri saat ini mempunyai angka pengangguran sebanyak 7,99 juta jiwa, menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, angka tersebut mewakili 5,45% dari total angkatan kerja tahunan sebanyak 146,62 juta jiwa pekerja. Meski angka pengangguran masih banyak, namun menurut BPS jumlah tersebut masih lebih baik dibandingkan jumlah pengangguran pada tahun 2022. Berikut data 10 teratas angka pengangguran yang ada Indonesia antara lain:

1. Banten (7,97%)

2. Jawa Barat (7,89%)

3. Kepulauan Riau (7,61%)

4. DKI Jakarta (7,57%)

5. Kalimantan Timur (6,37%)

6. Sulawesi Utara (6,19%)

7. Maluku (6,08%)

8. Sumatera Barat (5,90%)

9. Aceh (5,75%)

10. Papua Barat (5,53%)

Meskipun angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, permasalahan ini kemungkinan akan terus berlanjut jika tidak diatasi sepenuhnya, karena pengangguran dapat menjadi penyebab permasalahan sosial lainnya, termasuk meningkatnya angka pengangguran, meningkatkan angka kejahatan dan menciptakan kelas sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin.

Dengan demikian komunikasi pembangunan menjadi penting dalam penyelesaian permasalahan tersebut, diantaranya pemerintah harus berperan aktif dalam mengkomunikasikan segala upaya penyelesaian permasalahan pengangguran itu sendiri membutuhkan komunikasi yang sinergi antara pemerintah dengan para pengangguran tentang apa yang diinginkan guna meningkatkan skil mereka. Komunikasi tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dengan kebutuhan yang ada.

B. Gambaran Permasalahan

Komunikasi yang dipimpin pemerintah dapat menjadi upaya revolusioner untuk mempercepat penyelesaian masalah pengangguran. Terlaksananya kegiatan komunikasi tidak lepas dari tujuan dari kegiatan komunikasi itu sendiri. Dikutip oleh Effendy (2009:8) dalam buku berjudul "Dimensi Komunikasi" Pengikut: (Pertama)", perubahan sosial/partisipasi sosial, khususnya memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan akhir memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat serta bertujuan untuk menyampaikan informasi yang diyakini; (2). Perubahan sikap, khususnya dalam kegiatan pemberian informasi yang beragam kepada masyarakat untuk kepentingan umum, perubahan sikap; (3). Mengubah sikap, termasuk memberikan  informasi yang beragam kepada masyarakat dengan tujuan akhir  mengubah opini dan persepsi masyarakat; (4) Perubahan perilaku. Tujuannya adalah membuat masyarakat mengubah perilakunya.

Tujuan komunikasi yang diuraikan di atas merupakan bagian dari konsep komunikasi perkembangan yang dikemukakan oleh Effendy. Menurut Effendi (2006: 92) dalam penelitian Mahmud (2007) menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan adalah suatu proses penyampaian pesan seseorang atau sekelompok orang kepada masyarakat guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya guna memperbaiki kehidupannya. dan kepuasan batin.. Yang menjadi tema umum di sini adalah tujuan komunikasi selama perkembangan ini fokus pada perubahan yang diinginkan  komunikator untuk komunikator (yaitu sikap, perilaku dan pendapat masyarakat). 

Penerapan komunikasi pembangunan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) memiliki empat aspek dalam pengembangan kualitas manusia. Menurut Sutaryo (2005: 279) menguraikannya sebagai berikut: (Pertama). Peningkatan kapasitas harus mencakup peningkatan kapasitas, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan mereka di masa depan; (2). Keadilan dan pembangunan harus mendorong kesetaraan dan kenikmatan  semua kelas dalam masyarakat. Perhatian yang tidak seimbang terhadap berbagai kelompok  dalam masyarakat dapat menyebabkan perpecahan sosial, menghancurkan dan melemahkan kemampuannya; (3). Pemberdayaan dan pembangunan yang bermakna akan memberikan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat apabila mereka mempunyai kewenangan yang memadai (masyarakat lemah); (4) Pembangunan berkelanjutan tidak berhenti sampai di situ. Karena pembangunan bersifat berkelanjutan, maka pembangunan harus ditinjau dan dipantau untuk memastikan keberlanjutan di masa depan. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah desa dan masyarakat lokal.

Informasi lengkap mengenai kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, ada beberapa model yang diberikan Jack Rothman dalam Suharto (2007) yang dikutip dalam artikel Gunadi (2012), yaitu: "Pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial  dan aksi sosial. Ketiga model ini saling berinteraksi, masing-masing komponen dapat digunakan tergantung kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mengembangkan komunitas lokal, adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan sosial dan perekonomian bagi masyarakat, melalui partisipasi aktif dan inisiatif para anggotanya masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat lokal lebih mengutamakan tujuan proses dibandingkan tujuan hasil atau tugas. 

b) Perencanaan sosial, mengacu pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menentukan tindakan dalam menyelesaikan beberapa masalah sosial  seperti anak terlantar dan kriminalitas pemuda, kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Selain daripada pengembangan komunitas lokal, lebih banyak perencanaan sosial tentang hasil atau tugas. Pekerja sosial berperan sebagai perencana masyarakat memandang pelanggan sebagai konsumen atau penerima jasa. 

Partisipasi penerima manfaat layanan dalam proses pengembangan kebijakan, penetapan tujuan dan pemecahan masalah bukanlah prioritas, karena pengambilan keputusan  dilakukan oleh  pekerja sosial organisasi resmi. dengan). Aksi sosial, pendekatan aksi sosial ini didasarkan pada perspektif masyarakat adalah suatu  sistem  yang sering kali ditampilkan oleh pelanggan korban ketidakadilan struktural, artinya mereka miskin karena miskin, mereka tidak mempunyai kekuasaan dan mereka lemah karena dilemahkan oleh  elit sosial yang menguasai sumber daya ekonomi, politik dan sosial. 

C. Target dan Sasaran

Target atau sasaran utama dari dijalankannya program ini adalah pemerintah dimana ia adalah pemeran kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Selain pemerintah adalah pihak regulator, pemerintah juga merupakan pihak yang mempunyai wewenang yang absolut dalam menjawab permasalahan meningkatnya angka pengangguran. 

Dalam menjalankan komunikasi pembangunan dalam rangka mengatasi permasalahan atau isu mengenai meningkatnya angka pengangguran, diperlukan sebuah strategi, model, dan juga jenis pendekatan yang harus dipersiapkan. Terdapat berbagai model komunikasi pembangunan yang dapat dijalankan dalam rangka menjawab isu mengenai masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Model-model tersebut antara lain:

1. Persuasif

Model komunikasi persuasif merupakan model komunikasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku manusia untuk mendukung pembangunan. Model ini didasarkan pada teori perubahan sikap yang menyatakan bahwa perubahan perilaku dapat terjadi melalui perubahan sikap.

1. Pemberdayaan

Model Komunikasi Pembangunan Pemberdayaan merupakan suatu metode komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Model Komunikasi Pembangunan Pemberdayaan menekankan pada komunikasi dua arah dan dialog  partisipatif. Komunikasi tidak hanya informatif tetapi juga kolaboratif dan dialogis. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi namun juga sebagai pengambil keputusan dan pelaksana pembangunan.

1. Dialogis

Model komunikasi pembangunan dialog merupakan metode komunikasi yang menekankan pada dialog dan diskusi  terbuka antar berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Model komunikasi dialog pembangunan  bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesepakatan bersama di antara berbagai pemangku kepentingan mengenai isu-isu pembangunan dan solusinya. Model ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

D. Analisis

Dalam hal menjawab isu meningkatnya angka pengangguran terutama di Indonesia, peran komunikasi yang dilakukan pemerintah sangatlah sentral. Dengan kata lain, penggunaan strategi komunikasi pembangunan yang tepat serta teori yang benar akan mampu mempermudah pihak pemerintah dalam menjawab isu tersebut. Selain itu, dengan diadakannya perencanaan strategi yang matang, pihak pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan juga akurat.

Kami memiliki rekomendasi salah satu teori komunikasi pembangunan yang dapat digunakan dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Teori tersebut adalah teori komunikasi pembangunan sebagai perubahan sosial. Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi:

1. Komunikasi merupakan suatu metode yang kompleks dimana hal ini melibatkan banyak elemen (komunikator, pesan, media,dan juga komunikan.

2. Komunikasi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi sikap/watak dan nilai sebuah masyarakat.

3. Pembangunan merupakan sebuah cara dalam perubahan sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teori komunikasi pembangunan sebagai proses perubahan sosial berpendapat bahwa komunikasi pembangunan dapat berperan dalam mendorong perubahan sosial. Komunikasi pembangunan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan menyusun kebijakan dan program  pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, komunikasi untuk pembangunan dapat menjadi alat penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan uraian target/sasaran, dengan menggunakan pendekatan/strategi komunikasi pemberdayaan dimana model komunikasi ini menggabungkan model persuasif/partisipatif dengan dialogis. Selain itu, model komunikasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan itu sendiri, antara lain:

1. Kesadaran, Pihak masyarakat mempunyai kesadaran mengenai kebutuhan dan potensinya sendiri.

2. Kemampuan, Pihak masyarakat mempunyai kemampuan dalam rangka mengambil keputusan serta tindakan untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Kontrol, Pihak masyarakat mempunyai kontrol akan proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Data menunjukan bahwa model ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut adalah contoh dari program komunikasi pembangunan dan perubahan sosial dengan menggunakan metode pemberdayaan ini:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri)

Dalam program ini, pemerintah selaku penyelenggara strategi menggunakan model komunikasi partisipatif pemberdayaan dalam rangka melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan juga pelaksanaan program.

1. Program Keluarga Berencana (KB)

Melalui program KB ini, pemerintah menggunakan model komunikasi dialogis pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam program keluarga berencana ini.

1. Program Gerakan Nasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (GNP EM)

Pemerintah melalui program GNP EM ini menggunakan model/pendekatan komunikasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.

Ditulis oleh:
Fasya Yasin Nurahman (1910411239)

Prada Surya P. 

Sumber

Adhi, S., & Rustika, R. (2019). Komunikasi pembangunan: Teori dan praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qadir, A., & Khumaedi, T. (2022). Model Komunikasi Pembangunan Dalam Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung At-Tawasul: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 44-49.

Rogers, E. M. (1985). Diffusion of innovations. New York: The Free Press.

Suharto, E. (2023). Komunikasi Pembangunan: Peran dan Strategi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Westley, B. H., & MacLean, M. (1997). Strategic communication: Lessons from the past, insights for the future. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.