Hukum Perdata

Pembagian hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

• Buku I : Hukum Perorangan/ Hukum Pribadi;
• Buku II : Hukum Benda;
• Buku III : Hukum Perikatan; dan
• Buku IB : Hukum Bukti dan Daluwarsa.

Sejarah Hukum Perdata 

Regulasi swasta(privat)di Eropa Barat diisolasi menjadi regulasi umum dan regulasi bisnis. Pembagian ini dikenal sebagai peraturan umum dan peraturan bisnis.

Kodifikasi peraturan umum Prancis dibuat semata-mata setelah Kerusuhan Prancis. Pada tanggal 12 Agustus 1800 membuat pengaturan untuk kodifikasi: Portalis, Tronchet, Biased person de Premaneu dan Malleville. Mata air dari kodifikasi hukum adalah: peraturan Romawi seperti yang ditunjukkan oleh pengadilan Prancis dan menurut pemahaman yang ditetapkan oleh Pothier dan Domat, peraturan standar Prancis (Coutume de Paris). Peraturan dan pedoman yang kami sebut (Ordonansi) dan peraturan yang dibuat pada saat Transformasi Prancis (peraturan mediator atau peraturan singkat). 

Kodifikasi peraturan umum dilakukan pada Walk 21, 1804. Pada tahun 1807, kodifikasi peraturan umum, yang diberi nama Code Common des France, didirikan kembali dengan nama "Code Napoleon". Kode Napoleon masih penting di Prancis, lebih tepatnya Kode Umum Prancis. Pada tahun 1807 diadakan pula kodifikasi peraturan bisnis dan peraturan pidana.

Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia

 Pengaturan bersama di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik, strategi ini dikenal dengan de bewuste rechtpolitiek. Tahun 1840-1860 merupakan tahun yang merupakan bagian lain dalam pengaturan provinsi di Indonesia, khususnya pendekatan untuk mendorong permintaan tata hukum kolonial.

Pengertian dan Pembagian Hukum Perdata

• Perdata adalah semua jenis pedoman hukum yang mengatur hubungan yang sah antara satu individu dengan individu lainnya.
• Prof. R Soebekti, S.H. Peraturan perdata adalah setiap peraturan penting yang mengendalikan kepentingan individu.
• Pasal 163 IS yang memisahkan jumlah penduduk di Hindia Belanda dilihat dari titik tolaknya menjadi tiga golongan, yaitu:
• 1) pertemuan Eropa adalah:
• - semua belanda
• - orang Eropa yang tersisa
• - setiap individu Jepang
• - semua individu yang berasal dari berbagai tempat di negara mereka bergantung pada peraturan keluarga yang pada dasarnya didasarkan pada standar yang sama dengan peraturan Belanda
• - anak-anak asli atau yang dipersepsikan menurut undang-undang, dan anak-anak yang disebutkan dalam sub b dan c yang dilahirkan ke dunia di Hindia Belanda
• 2) Kelompok Bumi Putra sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal dengan orang-orang Indonesia pertama, yang tidak berubah ke kelompok lain dan orang-orang yang awalnya memiliki tempat dengan kelompok lain yang telah berbaur dengan orang-orang Indonesia pertama.
• Pertemuan timur asing, sebagian besar individu yang bukan dari pertemuan Eropa dan anak-anak dari kelompok bumi.
• Luasnya pengisian ulang regulasi prosedural Perdata yang harus dipertimbangkan mencakup sekitar tiga hal esensial, khususnya pembentukan kembali substansi filosofis, yuridis (pengaturan) dan humanistik. 
• 
  
• Pemugaran substansi filosofis direncanakan untuk mengaudit pentingnya ide-ide esensial dan standar peraturan prosedur umum, pengisian ulang konten yuridis (standardisasi) diharapkan untuk menilai substansi standar atau aturan positif saat ini yang sah, sementara pembentukan kembali Substansi humanistik diharapkan dapat membuat pedoman peraturan baru tidak mendapat ujian dari daerah setempat.
• 
  
• Pengisian ulang peraturan prosedur perdata memerlukan penjabaran standar penting peraturan prosedur umum sesuai dengan cara berpikir kehidupan negara Indonesia. Dengan standar peraturan strategi umum publik, setiap perkembangan hukum harus diatur ke standar hukum ini untuk memiliki opsi untuk membuat peraturan yang melindungi tanpa segregasi dan lebih jauh lagi melindungi masyarakat umum dari intervensi kekuatan, peraturan dengan komponen pemerataan dan regulasi. Menerima kekhasan yang berbeda dari kemajuan dan bentrokan yang ada dalam kehidupan individu. 
• 
  
• Dengan standar peraturan perdata teknik umum, setiap perkembangan hukum harus diatur ke standar yang sah ini untuk memiliki pilihan untuk membuat peraturan yang melindungi tanpa pemisahan dan lebih jauh lagi melindungi masyarakat umum dari intervensi kekuatan, peraturan dengan komponen pemerataan dan regulasi. Menerima berbagai kekhasan kemajuan dan bentrokan yang ada dalam faktor-faktor nyata kehidupan individu.

Asas-Asas Hukum Perdata

Pedoman proporsionalitas dalam kontrak bisnis (hal. 104-171), Agus Yudha Hernoko menjelaskan standar regulasi perjanjian sesuai UNIDROIT (The Global Establishment for the Unification of Private Regulation), yang meliputi:

• Pedoman Peluang Kesepakatan Apa yang dimaksud dengan peluang kesepakatan harus terlihat jelas dalam Pasal 1338 ayat (1) Common Code yang meliputi:

A. Memutuskan atau memilih alasan persetujuan dibuat;