      Jika kita tercemati pendidikan-pendidikan di dunia, termasuk Indonesia, telah bertransformasi secara perlahan dengan paham neoliberalisme seiring dengan kuatnya arus globalisasi. Pandangan yang dikenal sebagai neoliberalisme menekankan pentingnya perdagangan bebas dan pasar bebas. (Ostercy, 2024) Ideologi ini muncul pada akhir abad ke-20 dan merupakan kebangkitan dari konsep kapitalisme pasar bebas dari abad ke-19. Istilah "neoliberalisme" sering digunakan untuk merendahkan dan memiliki banyak definisi yang berbeda. Dalam konteks akademis seringkali tidak mendefinisikan istilah ini dengan jelas atau menggunakannya untuk menggambarkan berbagai fenomena, tetapi umumnya digunakan untuk menggambarkan transformasi masyarakat yang disebabkan oleh reformasi berbasis pasar.
      Menurut Henry Giroux menyatakan bahwa terjadi tren korporatisasi dan komersialisasi universitas publik di Amerika Serikat yang berdampak pada terhalangnya aksesibilitas peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Sebelumnya, konsep privatisasi sektor pendidikan telah dilakukan oleh Amerika Serikat juga dengan mengubah bentuk universitas publik menjadi badan hukum dan memberikan wewenang otonomi pengelolahan (Charis, 2019). Sejak universitas di Amerika Serikat menjadi badan hukum pada tahun 1970 hingga 2012, privatisasi mengakibatkan peningkatan biaya pendidikan di level pendidikan tinggi sebesar 1120%. Pada tahun 2012.
      Dalam tuntutan persaingan global ini, neoliberalisme seolah mendorong dan memaksa negara berkembang untuk mengadopsi system pendidikan di barat. Meskipun Pendidikan barat terbilang sangat baik untuk dijadikan contoh, namun seringkali implementasi pada negara berkembang seringkali tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya material dan finansial. Hal ini tentu mengakibatkan adanya inefesiensi terhadap perkembangan Pendidikan di Indonesia.
Konsekuensi ini turut diperparah dengan adanya budaya korupsi yang marak pada Pendidikan tinggi di Indonesia. Proses birokrasi yang panjang diikuti dengan pengawasan yang kurang terhadap dinamika ekonomi di sektor Pendidikan juga menjadi factor yang bertanggung jawab dalam maraknya korupsi. Â Berdasarkan data yang diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2021 (Kanyadibya, 2024), mereka menemukan 20 kasus korupsi perguruan tinggi yang merugikan negara antara tahun 2016 sampai 2021 senilai Rp 789,8 miliar.
      Banyak dampak neoliberalisme yang menggeser ensansi dari tujuan Pendidikan yang sebenarnya, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa" seperti yang tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
      Konsekunsi yang timbul berupa adanya marketisasi pada pendidikan, seperti yang kita lihat,  pendidikan dijadikan seperti pasar persaingan yang memperebutkan reputasi dan menarik sebanyak-banyaknya mahasiswa. Hal ini dapat berdampak baik karena menstimulus perguruan tinggi untuk berinovasi dan berkembang. Namun, disisi lain PT yang tidak memiliki banyak dana akan tersingkirkan dari persaingan dan menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan.
      Kesenjangan ini turut diperkuat dengan berkurangnya peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan dan pada akhirnya suatu PT lebih mengandalkan investasi dan maupun bantuan dari pihak swasta. Selain itu kesenjangan juga disebabkan karena tidak semua masyarakat mendapat hak yang sama dalam pendidikan. Seorang mahasiswa yang berasal dari orang terpandang akan mendapatkan pendidikan dan fasilitas dari universitas favorit. Sebaliknya mahasiswa dari keluarga menengah-kebawah akan seperti tersisihkan.
      Masih banyak PR kita sebagai bangsa Indonesia dalam mengatasi dampak negatif neoliberlisme pada pendidikan tinggi kita. Jika kita ingin mengimplementasikan dan mencontoh sistem pendidikan di barat, hendaknya kita tetap menghitung dan menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Selain itu perkembangan sistem pendidikan di Indonesia harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan pendistribusian dana yang tepat sasaran sehingga kesenjangan dapat berkurang.
      Serta masih diperlukan adanya peningkatan kurikulum yang holistik untuk mendorong pengembangan dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, dan moral. Kurikulum yang tepat dapat menciptakan sumber daya manusia yang kritis, adaptif, dan siap bertanggung jawab pada dunia kerja.
      Partisipasi, saran, dan kritik dari masyarakat juga turut berperan dalam meningkatkan pendidikan tinggi di Indonesia. Peran ini berfungsi dalam memastikan bahwa masyarakat dan mahasiswa menjadi prioritas utama, bukan keuntungan pribadi semata.
                Â
REFERENSI:
Ostercy, (2024, 22 Mei). Neoliberalism: Revision history. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalism&action=history
Subarchaa, Charis. (2019, 27 April). Pengaruh & Dampak Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Tinggi. https://www.indonesiana.id/read/104031/pengaruh-dampak-neoliberalisme-terhadap-pendidikan-tinggi
Wicaksana, Bintang S. (2020, 17 Juli). Konsep Pendidikan Indonesia: Utopia Neoliberalisme. https://ibtimes.id/konsep-pendidikan-indonesia-utopia-neoliberalisme/
Prasetyo, Kanyadibya Cendana. (2024, 31 Maret) Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 3(1): 1-11
Poppysw, (2011, 24 Desember). Melacak Asal-Usul Neoliberalisme. https://poppysw.staff.ugm.ac.id/melacak-asal-usul-neoliberalisme/
Subarchaa, Charis. (2019, 27 April). Pengaruh & Dampak Neoliberalisme terhadap Pendidikan Tinggi. https://www.indonesiana.id/read/104031/pengaruh-dampak-neoliberalisme-terhadap-pendidikan-tinggi
