 Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan, keseimbangan, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.Dalam pengelolaan sumber daya, Ki Ageng menganut konsep "Sugih tanpa bandha, yaitu kaya tanpa memiliki harta yang berlebihan", yang merupakan manifestasi dari kebijakan ekonomi yang adil dan merata. Ini adalah prinsip ekonomi yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Prinsip ini menghindarkan pemerintah dari praktik korupsi dan ketidakadilan sosial yang sering kali terjadi ketika kekayaan dikonsentrasikan di tangan segelintir individu atau kelompok.
Ki Ageng juga memperkenalkan konsep "Menang tanpa ngasorake", yang berarti meraih kemenangan tanpa merendahkan orang lain. Dalam konteks pemerintahan, ini bisa diartikan sebagai pemimpin yang mampu membuat kebijakan yang menyejahterakan tanpa harus menindas atau merugikan pihak lain. Konsep ini sangat relevan dalam pencegahan korupsi karena mendorong pemimpin untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya segelintir orang.
Selain itu, Ki Ageng menekankan pentingnya "Ngluruk tanpa bala", yang dapat diinterpretasikan sebagai kepemimpinan melalui keteladanan, bukan kekuatan atau intimidasi. Seorang pemimpin harus mampu memimpin dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan etis, bukan dengan mengandalkan kekuasaan atau paksaan. Ini adalah prinsip yang mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan membangun kepercayaan, yang keduanya adalah elemen penting dalam membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Ki Ageng Suryomentaram memahami bahwa tata kelola yang baik dimulai dari pemimpin yang baik. Pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan komitmen terhadap keadilan akan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ini adalah dasar dari pencegahan korupsi dan merupakan prasyarat untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemikiran dan praktik Ki Ageng Suryomentaram dalam tata kelola pemerintahan menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia modern. Dalam menghadapi tantangan korupsi yang merajalela, pendekatan Ki Ageng menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai integritas, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Mengadopsi dan menyesuaikan prinsip-prinsip kepemimpinannya dapat menjadi fondasi dalam membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia hari ini.
Pemikiran Ki Ageng Suryomentaram tentang tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip-prinsip yang menggali lebih dalam dari sekadar aturan formal atau sistematis; ia mendalami esensi etika dan moralitas yang harus menjadi pusat dari segala praktek pemerintahan. Di Indonesia, di mana korupsi sering kali dilihat sebagai manifestasi dari kegagalan struktural dan moral, pendekatan Ki Ageng menawarkan suatu cara untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan dalam sistem pemerintahan.
Pemikiran Ki Ageng yang menekankan pada integritas menuntut pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Integritas dalam pemerintahan bukan hanya tentang menghindari korupsi, tetapi juga tentang menjalankan kekuasaan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan transparan. Ini berarti membangun sistem dimana akuntabilitas bukan hanya suatu kewajiban, tetapi menjadi bagian integral dari budaya kerja sehari-hari.
Prinsip pelayanan publik Ki Ageng menekankan bahwa setiap aspek tata kelola pemerintahan harus dilakukan dengan niat untuk melayani rakyat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan rakyat, serta memastikan bahwa pelayanan publik disediakan dengan efisien dan adil. Kembali kepada pelayanan publik berarti menghilangkan praktik-praktik yang mengutamakan keuntungan individu atau kelompok dan menggantinya dengan etos kerja yang mendorong partisipasi dan kesejahteraan kolektif.
Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Ki Ageng membawa kita kepada pengertian bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu mendistribusikan sumber daya dan peluang secara merata. Ini berarti bahwa kebijakan dan program pemerintah harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan. Keadilan sosial juga berarti memperjuangkan kesetaraan dalam pengaksesan layanan publik dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam praktik pemerintahan.
Adopsi dan adaptasi dari prinsip-prinsip kepemimpinan Ki Ageng Suryomentaram memerlukan pemimpin yang bersedia untuk mengevaluasi dan mengubah sistem yang ada. Ini membutuhkan keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan, serta komitmen untuk melakukan perubahan jangka panjang yang mungkin tidak selalu populer atau menguntungkan secara politis. Transformasi ini juga memerlukan pendekatan yang holistik, menggabungkan reformasi hukum dan kebijakan dengan pengembangan kapasitas, pendidikan, dan perubahan budaya.
Dalam konteks Indonesia saat ini, di mana korupsi masih menjadi isu yang mendesak, mengintegrasikan prinsip-prinsip Ki Ageng ke dalam tata kelola pemerintahan dapat memberikan landasan yang kuat untuk reformasi. Pemimpin yang mengadopsi filosofi ini dapat menginspirasi perubahan yang positif, menanamkan nilai-nilai etis di antara pejabat pemerintah, dan memimpin dengan contoh yang baik. Dengan demikian, warisan Ki Ageng Suryomentaram tidak hanya dipelajari sebagai bagian dari sejarah tetapi diterapkan sebagai bagian dari solusi nyata terhadap tantangan pemerintahan di era modern. Ini adalah langkah penting menuju pembentukan sistem pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan dihormati oleh rakyatnya.
