[caption caption="Sumber Gambar: Beritaempat. | Kredit Buat UMKM Minimal 20 Persen"][/caption]Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun Vivere Pericoloso, tahun yang penuh marabahaya. Demikianlah yang tengah kita hadapi di tahun 2016 ini, era dimana kita memasuki rezim Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam suasana kompetisi di dunia tunggang langgang. Apabila kita bertahan dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga maka kita menjadi bangsa yang unggul. Namun apabila kita gagal, maka bangsa kita akan karam, dan rakyatnya hanya akan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa.
Untuk menghadapi persaingan di era MEA, satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah bertekad untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi Indonesia ini adalah kekuatan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) negeri kita. Setidaknya ada tiga faktor penting yang menjadikan UKM adalah kunci di zaman kompetisi yang begitu keras dan terjal ini, yakni: Pertama, jumlah UKM di Indonesia adalah jumlah UKM yang paling besar dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara.
”Secara persentase di ASEAN, 96% pelaku bisnis kita bergerak di sektor UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30-57%. Sementara keberadaan UKM mampu menyerap 50-98% tenaga kerja.” (Dhaniswara K Hardjono 2014). Kedua, sektor UKM yang merepresentasikan sektor ekonomi informal Indonesia diisi oleh pemain-pemain ekonomi yang tangguh.
Mereka adalah kekuatan ekonomi yang paling kuat ketika berhadapan dengan krisis ekonomi baik pada tahun 1998 maupun pada krisis pasca 2008. Ketiga, Sektor UKM adalah pertahanan utama dari masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput, yang menjadi ‘benteng terakhir’ ketika sektor industri dan negara tidak mampu menyerap kekuatan tenaga pekerja.
Sehubungan dengan tiga hal ini maka pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian serius terhadap UKM. Adalah tugas dari institusi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di bawah kendali Soetrisno Bachir untuk memberikan rekomendasi strategis terkait dengan bagaimana membangun pertahanan dan ekspansi ekonomi nasional dengan memberdayakan sektor ekonomi kecil dan menengah.
Sampai saat ini agaknya kita terbius oleh asumsi dominan yang dihembus-hembuskan oleh kalangan pendukung free market yang mempercayai bahwa ketertinggalan kita dari negara-negara maju terjadi akibat dari mentalitas malas dari rakyat kita terutama di sektor UKM yang tidak memiliki inisiatif kerja keras dan ketekunan dibandingkan warga di negara-negara maju.
Sehingga berdasarkan asumsi di atas, stimulus negara bagi pelaku ekonomi usaha kecil hanya akan membuat rakyat kita menjadi lebih malas dan bergantung, padahal asumsi tersebut ternyata tidak mendapat dukungan fakta di lapangan. Studi dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pada tahun 2009 justru menunjukkan sebaliknya, bahwa rakyat di negara-negara ekonomi berkembang justru memiliki karakter dan keahlian kewirausahawanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga di negara-negara maju.
Hal ini berarti bahwa hasil dari kompetisi ekonomi selama ini antara negara-negara maju dan berkembang bukanlah ekuivalen dengan pertarungan antara masyarakat dengan kapasitas entrepreneur lebih tinggi yang menang atas mereka yang malas. Hal yang berlangsung dalam pertarungan ekonomi di era globalisasi lebih kompeks dari itu. Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh untuk menyaksikan daya juang dan semangat bekerja dari masyarakat kita di level akar rumput. Apabila Shubuh tiba dan kita datang ke pasar-pasar tradisional di sekitar kita, maka kita akan menyaksikan orang-orang sudah mempersipakan lapak-lapak dagangannya, bekerja tak henti sampai malam tiba.
Kita tentu tidak cukup hanya dengan mengagumi etos mereka, negara harus memberikan solusi dan strategi ekonomi yang jitu untuk membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kadang kali persoalannya diawali dari hal yang sangat elementer dan mendasar, yaitu belum berlangsungnya redistribusi kue pembangunan nasional. Mereka yang berada pada lapisan ekonomi terbawah tidak mendapatkan insentif permodalan yang memadai dari negara.
Negara harus hadir dalam persoalan ini. Kebijakan-kebijakan terkait ekonomi harus mendukung pelaku UKM, dan institusi ‘plat merah’ harus bisa memaksimalkan sumber daya yang mumpuni untuk mendukung UKM. Masyarakat semakin optimis dengan hadirnya KEIN yang diawaki oleh orang-orang yang kompeten di bidang tersebut.
