Mohon tunggu...
Farid Ikhwananda
Farid Ikhwananda Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Sosiologi

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dampak Oligarki Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia

5 Januari 2025   21:54 Diperbarui: 5 Januari 2025   21:54 27
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Upaya Mengurangi Dominasi Oligarki

Reformasi politik, peningkatan transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah beberapa strategi yang digunakan dalam upaya mengurangi dominasi oligarki di Indonesia. Pertama, penguatan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk memerangi praktik korupsi yang sering terkait dengan oligarki. Dengan memberikan KPK dukungan yang cukup, diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh elit. Selain itu, reformasi perlu dilakukan pada sistem pemilihan umum untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik, seperti meningkatkan ambang batas parlemen dan mengatur pendanaan partai politik secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, proses pemilihan dapat menjadi lebih adil dan kompetitif, dan oligarki tidak lagi berkuasa. Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan sektor bisnis juga merupakan langkah penting dalam memerangi oligarki. Undang-undang yang memungkinkan kebebasan informasi dan kebijakan pelaporan keuangan yang ketat akan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi operasi pemerintah dan bisnis, yang akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk memerangi dominasi oligarki, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting. Ini dapat dicapai melalui pendidikan politik dan kampanye yang mendorong keterlibatan publik dalam pemilu, serta metode partisipasi lainnya. Selain itu, media yang bebas dan independen adalah pilar penting dalam perjuangan melawan oligarki. Pemerintah harus memastikan bahwa media tidak terpengaruh oleh oligarki dengan menerapkan undang-undang yang adil dan transparan, dan memantau bagaimana kepemilikan media terkonsentrasi untuk mencegah monopoli informasi. Untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mereka yang melanggar hukum, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus ditingkatkan. Reformasi sistem peradilan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh oligarki dapat ditangani dengan tegas. Terakhir, mobilisasi kesadaran masyarakat sipil sangat penting untuk mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi publik. Mobilisasi kesadaran masyarakat sipil juga penting untuk membangun sikap menolak praktik oligarkis yang merugikan negara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih adil bagi seluruh rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun