Menjadi orang miskin adalah suatu kesalahan yang tidak dikehendaki, tidak ada satupun manusia yang memilihi untuk hidup miskin, terus membicarakan angka kemiskinan setiap tahunya akan terus naik, semakin banyak angka kemiskinan yang terjadi di negara, semakin sulit negara tersebut untuk maju dan berkembang, sebenernya negara telah memberi sistem jaminan sosial bagi masyarakatnya melalui program yang sudah diatur oleh Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2004 dan Nomor 24 Tahun 2011. Negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep jaminan social dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini SJSN belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang mengemuka selama ini adalah tidak adanya validitas data masyarakat di Indonesia, contohnya terdapat perbedaan data masyarakat miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga berdampak pada tidak akuratnya data kepesertaan penerima jaminan sosial itu sendiri dan berpotensi melanggar hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi.
Pengertian kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Maksudnya adalah sebagian anggota masyarakat tetap miskin, walaupun sebenarnya total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut jika dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural sering terjadi di Indonesia. Indonesia kaya akan hasil alam, namun yang menikmati hasil alam tersebut bukan warga sekitar. Hanya kalangan tertentu saja yang menikmati hasil alam Indonesia. Indonesia yang berpredikat negara demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh asing yang mengembangkan logika ekonomi kapitalisme yang mendikte keputusan politik yang menguntungkan kepentingan kapitalis. Menurut Karl Marx, negara demokrasi identik dengan negara kapitalis, dimana yang diuntungkan umumnya adalah para pemilik modal yang lazim disebut kapitalis atau investor. Sedangkan rakyat kecil berada dalam lingkup kemiskinan yang sulit dihilangkan dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Bahkan dalam perjalanannya, kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin melebar (gap) antara si kaya dan si miskin. Itu semua merupakan dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia rakyat sering kali mengalami kemiskinan, kelaparan bahkan kekerasan. Semua ini terjadi akibat pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Kekayaan yang dimiliki Indonesia seperti pertanian yang subur, laut yang melimpah dan kekayaan hutan, ternyata hanya untuk kepentingan kapitalis dan investor asing.
Sebagian besar menyalahkan kemiskinan karena individu yang malas, tidak mampuh mencari kerja, kurang deket dengan tuhan. Hal hal seperti ini hanya pandangan subjektif memandang kemiskinan, struktural masyarakat tidak mampuh untuk berpikir secara materialis memandang kemiskinan yang terjadi atau menimpah mereka. Terus bagaimana dengan pemerintah yang memiliki dosa paling besar dalam memelihara kemiskinan ini, jika kita lihat Indonesia merupakan Negara yang masih berada dalam sistem setengah jajahan, setengah feodal. Penghambaan negara terhadap imperialisme yang melanggengkan kemiskinan struktural itu terus langgeng bahkan menambah, krisis multisektoral yang tumbuh dinegara imperilis seperti AS, UK dan China melimpahkan beban permasalahan krisisnya terhadap negara setangah jajah, setengah feodal. Ini merupakan permasalahan utama dari kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia. Dalam permasalah ini ada struktrula yang terjadi dalam permasalahan kemiskinan ini :
1. Lapangan Kerja tidak berkembang
Lapangan kerja yang hadir dinegara setengah jajahan, setengah feodal ini pada dasarnya tidak berkembang masih mengadalkan teknologi yang tidak berkembang yang mana tenaga manusia yang diandalkan sedangkan upah buruh murah. Indonesia adalah negara yang berpenduduk terpadat keempat di indonesia. Karena penduduk di Indonesia sangat padat dan lapangan kerja yang tidak menjangkau jadi pengangguran di Indonesia bertambah banyak. Sebagian besar tenaga kerja kehilangan pekerjaannya didaerah pekotaan karena krisis moneter begitu juga di daerah pedesaan  terutama dibidang pertanian kerena tidak memiliki lahan.
2. Diskriminasi Kelas
Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dituliskan jika diskrimasi adalah segala bentuk pembatasan, pelecehan ataupun pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak, yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Hidup tanpa diskriminasi dari pihak manapun menjadi hak asasi setiap manusia. Namun, terkadang bisa ditemui perbuatan diskriminasi terhadap kaum atau pihak tertentu. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi kurang harmonis, aman dan nyaman hal ini yang melanggengkan dalam masalah kemiskinan yang struktural.
3. kurang akses edukasi dan kurangnya akses kesehatan
menurut Daisy Indira Yasmine, S.Sos., M.Soc. Sci., Sosiolog serta Pengamat Sosial Anak dari Universitas Indonesia, masalah nutrisi dan pendidikan adalah kunci dari generasi maju untuk mengembangkan potensinya secara keseluruhan. "Dalam upaya menciptakan generasi maju harus dimulai dari pengembangan kualitas hidup seorang anak sejak dini dan didukung oleh lingkungan sosial sekitar secara kolektif dan masif," namun kenyataan akses pendidikan dan kesehatan adalah salah satu faktor yang mendapatkan privatisasi oleh negara, pendidikan yang mahal yang menjadikan masyarakat tidak mampuh untuk melanjutkan ke jengjang yang lebih tinggi dan kesehatan juga yang mengakibatkan banyak masyarakat kurang mampuh yang malnutrisi dalam perkembangannyapun terhambat.
4. Sistem ekonomi yang lebih menitiberatkan konsumsi dan perkembangan ekonomi yang tidak mudah diakses oleh semua golongan kelas
sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial, politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu sama lain dan ditujukan ke arah pemecahan problem-problem, produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Sistem ekonomi yang tumbuh di indoensia merupakan sistem kapitalisme yang mana orientasi sistem perekoniamnya pada pasar imperialisme. Karena faktor tersebut yang sulitnya golongan kelas bawah dalam mengakses perekonomian tersebut.
