Mencari Jalan Alternatif Demokrasi

Bagaimana jika suatu negara yang berlatarkan demokrasi sedang mengalami titik jenuh, landasan jenuh yang diakibatkan maraknya praktik anti demokrasi. Demokrasi yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam membangun negara, namun disuatu negara yang katanya demokrasi rakyatnya hanya dijadikan alat politik borjuasi, rakyat bukan lagi pemimpin kedaulatan yang seharusnya rakyatlah yang mengambil alih jalannya negara namun kehendak itu mengalami kudeta oleh para kaum kapitalis birokrat yang merupakan boneka imperialis.

Democratic Reggression" (kemunduran demokrasi) dan "kegagalan konsolidasi demokrasi" , baik oleh Aspinal di Australia maupun oleh professor Paige Johnson Tan, Radford University, USA, menunjukkan demokrasi kita setelah dua puluh tahun ini tidak berhasil. Eve Warburton dan Tom Power membantah bahwa ada kecenderungan analisa pada negara gagal (failed state) ataupun "dictatorship" di kalangan cendikiawan barat saat ini. Demokrasi global terus mengalami penurunan pada tahun 2020, menurut laporan terbaru Indeks Demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit. 

Survei tahunan itu, yang menilai keadaan demokrasi di 167 negara berdasarkan lima ukuran  proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik demokratis, dan kebebasan sipil menemukan bahwa hanya 8,4% dari populasi dunia yang tinggal di demokrasi penuh sementara lebih dari sepertiganya hidup di bawah pemerintahan otoriter. Skor global 5,37 dari sepuluh adalah yang terendah yang tercatat sejak indeks dimulai pada 2006.  Penguncian wilayah yang diberlakukan pemerintah dan tindakan pengendalian pandemi lain menyebabkan kemunduran besar-besaran kebebasan sipil pada tahun 2020, menyebabkan penurunan peringkat di sebagian besar negara.

Kemunduran demokrasi menjadi topik yang beberapa tahun terakhir terus mengusik kehidupan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang tidak adil dan ketakutan menyatakan pendapat secara terbuka disinyalir menjadi salah satu faktor semakin mundurnya demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi dapat dipahami sebagai penurunan kualitas demokrasi secara bertahap yang mengakibatkan sebuah negara kehilangan kualitas demokrasinya dan menuju pada ciri rezim otoriter. 

Kemunduran demokrasi disebabkan karena melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi di suatu negara, seperti pemilu yang tidak kompetitif, pembatasan partisipasi, lemahnya akuntabilitas pejabat publik, penegakan hukum yang tidak adil, dan lain sebagainya. motif kekuasaan negara demokrasi yang setiap harinya cenderung semakin menunjukkan pergeseran kekuasaan kepada suatu kelompok, sudah diprediksi oleh kalangan akademis politik. Profesor politik asal Universitas Warwick, Colin Crouch menyebut fenomena ini dengan istilah post-democracy. 

Crouch berpendapat dalam post-democracy, muncul sebuah kelas masyarakat baru dari kalangan yang sadar akan pentingnya tatanan politik. Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, kalangan ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah.

Filsuf modern ternama asal Slovenia, Slavoj iek berpendapat bahwa pada dasarnya kapitalisme dan demokrasi ditakdirkan untuk terpisah. Ia menilai praktek kapitalisme global saat ini telah melampaui demokrasi dengan terlalu cepat, sehingga pelibatan rakyat dalam tataran domestik negara semakin terkikis. Negara semakin dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat tanpa menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pertimbangan utama karena harus mengejar ketertinggalan di panggung internasional. 

Di sisi lain, iek juga melihat gesekan antara kapitalisme dan demokrasi bukanlah mengenai kesalahan salah satu sistem, tetapi memang perkawinan yang kontradiktif. Tentu, demokrasi adalah sistem yang tepat untuk mencapai kepentingan bersama. Dibarengi dengan kapitalisme, demokrasi telah membawa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negara ataupun individu. Tetapi, lambat laun sistem ini disertai dengan munculnya kesenjangan kekayaan dan perusakan lingkungan alam.

Melihat kondisi demokrasi dunia saat ini sedang mengalami krisis multisektoral, yang diakibatkan oleh krisis ditubuh Imperialisme AS. Krisis ini mengakibatkan permasalahan yang sangat besar bagi negara ketiga atau negara setengah jajahan, setengah Feodal seperti Indonesia ini, melihat krisis yang sangat akut perlukan ada jalan alternatif baru bagi demokrasi, perlukan ada perubahan mengenai demokarsi atau mengembalikan arti demokrasi yang sesungguhnya, dimana rakyatlah yang mengambil alih demokrasi tersebut. 

Ketika demokrasi menekankan soal kedaulatan dan peranan penting masyarakat, oligarki lebih mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Sarjana utama yang mengemukakan soal konsep oligarki dalam studi politik Indonesia adalah Robison dan Hadiz (2004, 2014). Mereka menjelaskan politik Indonesia sebagai 'system of power relations that enables the concentration of wealthy and authority and its collective defence' (Robison & Hadiz, 2014).

Sarjana lain yang juga membahas tentang oligarki adalah Winters (2011) yang mendefinisikan oligarki sebagai 'actors who command and control massive concentrations of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth or exclusive social position [through a system of] the politics of wealth defence by materially endowed' (Winters, 2011).