Dalam rangka pencegahan atas wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia pihak pemerintah mengalakukan beberapa kebijakan. Pencegahan pandemi dapat dimulai dengan optimalisasi kebijakan jaga jarak. Salah satunya pemerintah dapat memberhentikan kegiatan produksi, namun tetap memberi kompensasi biaya gaji pekerja untuk perusahaan.
Kebijakan ini dapat mengurangi kemungkinan pemecatan dan biaya mencari pekerja baru. Melalui pemberhentian produksi sementara dengan kompensasi, pemerintah dapat menjaga kelangsungan bisnis dan keselamatan para pekerja secara bersamaan.
Kebijakan diberlakukan di Indonesia untuk beberapa sektor yang dianggap bisa ditunda produksinya. Penghentian kegiatan ekonomi untuk sementara tanpa lockdown mungkin belum lazim didengar. Namun penghentian ini dapat berdampak positif untuk perekonomian jangka panjang.Â
Correia, Luck, dan Verner menemukan bahwa penghentian kegiatan ekonomi untuk sementara yang cepat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi saat masa pandemi telah usai. Pengorbanan jangka pendek diperlukan untuk keberlangsungan perekonomian dalam jangka panjang.
Langkah berikutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa suplai dan distribusi barang pokok dan obat tercukupi. Pemerintah bisa memastikan stok dengan mengecek keadaan serta mengalokasikan dana untuk memenuhi permintaan pasar dalam waktu genting.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan pasar daring untuk mencegah praktik manipulasi harga (price gouging). Pencegahan manipulasi harga diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan utama mereka dalam periode jaga jarak, yaitu masker dan makanan pokok. Pengawasan ini juga perlu diikuti dengan penegakan hukum.
Perlu ditekankan juga bahwa penjagaan kondisi masyarakat saat periode jaga jarak saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memiliki rencana ekonomi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi ini.
Hal ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan penganggaran beberapa sektor ekonomi. Contoh dari prioritas tersebut dapat dicerminkan dengan mengalokasikan pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan, terutama untuk ketersediaan barang dan kepentingan penelitian.
Selain dari pada itu dari segi pendidikan kebijakan yang di ambil pemerintah yakni meniadakan Ujian Nasional dan menyelenggarakan pembelajaran secara online tidak adanya attap muka secara langsung selama masa pandemi sampai waktu yang belum ditentukan.
Pertanyaan nya bahwa apakah dengan kebijakan pemerintah tersebut sudah memberikan dampak positif dari pandemi ini?, namun ternyata justru tidak bahkan lebih bertambah jumlah tersebarnya wabah ini.
Posisinya sebenarnya ada pada pemberhentian jalur keluar masuknya interaksi dari luar negri ataupun luar daerah ke dalam Indonesia tersebut dan tidak adanya jalur untuk menyebar pandemi ini dan kemampuan pemerintah untuk itu tidaklah dapat berjalan.
