Pasal Perzinahan KUHP dan Negara Beretika

Meskipun demikian pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah mengedukasi setiap orang agar tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekhawatiran dalam pasal ini adalah ketika pihak keluarga inti lainnya tidak berani melaporkan adanya "perzinahan" yang dilakukan pihak keluarga inti lainnya karena adanya tekanan.

Protes PBB terhadap KUHP

Protes PBB terhadap KUHP tidak seharusnya ditanggapi secara serius. Kita berulang kali mengklaim bahwa kita negara bermartabat yang memegang teguh nilai leluhur. Nilai - nilai leluhur kita berbeda dengan nilai keluhuran negara barat, misal terkait kehidupan "free sex" yang merupakan hal lumrah bagi mereka namun menjadi hal tidak bermoral bagi masyarakat kita. Begitu juga dengan kehidupan seks sejenis LGBT (Lesbi, Gay, Bisexual and Transgender).

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak melegalkan LGBT dengan mempertimbangkan dampak dari hubungan seksual yang menular bahkan mematikan. Data dan fakta memperlihatkan bahwa dampak dari kehidupan LGBT dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti HIV, sipilis, hepatitis B dan gonore (kencing nanah).

Protes PBB dikaitkan dengan menurunnya potensi bisnis perhotelan karena wisatawan mengurungkan niat untuk berlibur di Indonesia rasa-rasanya tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan masyarakat. Dan lagi, ini adalah harga diri kita, kita yang seharusnya mengatur kehidupan bernegara kita, bukan negara lain yang mengatur kemana kita akan melangkah. Dalam hal memberikan pertimbangan dan pandangan saja itu sah, namun sampai dengan memaksakan kehendak sudah melanggar hak asasi kenegaraan kita.  (FDM)