Di tengah riuhnya kalender tahun 2024, bulan September menyuguhkan sebuah untaian kisah kelabu yang mengguncang tidak hanya satu negara, tetapi juga menggoyang kestabilan regional. Dalam beberapa dekade terakhir, bulan ini sering kali menjadi latar belakang dari tragedi besar, dan yang terbaru, "September Hitam" kembali menambah daftar panjang kejadian dramatis yang menyisakan bekas mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Apakah bulan ini benar-benar menjadi saksi peristiwa kelam yang menandai titik balik dalam sejarah politik atau sosial? Atau adakah makna lain di balik kekacauan yang terjadi? Pembahasan ini akan setidaknya bisa memantik dimensi-dimensi kompleks dari lensa yang tajam yang menyebutnya sebagai "September Hitam."
Bulan ini mengingatkan kita pada serangkaian peristiwa tragis di masa lalu yang menyoroti tantangan yang masih kita hadapi dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). "September Hitam" mencakup berbagai peristiwa bersejarah yang mencerminkan pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk. Sepanjang sejarah, bulan September telah menjadi saksi berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk Tragedi 1965-1966, Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984, Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, Pembunuhan Munir Said Thalib pada 7 September 2004, Pembunuhan Salim Kancil pada 26 September 2015, dan Reformasi Dikorupsi pada 24 September 2019.
Mengapa bulan September seolah menjadi magnet bagi peristiwa-peristiwa penting dan sering kali tragis? Apakah ada pola yang menghubungkan antara tanggal-tanggal penting dan kekacauan yang mengikuti? "September Hitam" menyoroti kekuatan waktu dalam membentuk sejarah dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini membentuk kembali lanskap sosial dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk mengurai lapisan-lapisan yang menyelimuti peristiwa-peristiwa tersebut dan memahami penyebab serta akibatnya secara holistik.
Mengkaji "September Hitam" tidak hanya membuka bab sejarah, tetapi juga mencerminkan ketidakstabilan global. Peristiwa ini menggarisbawahi tragedi pelanggaran HAM yang sering diabaikan dan menuntut perhatian pada perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia di tengah konflik dan penindasan. Sepanjang bulan September, berbagai pelanggaran hak asasi, seperti kekerasan politik, penyiksaan, dan penghilangan paksa, mengingatkan kita akan dampak kebijakan represif dan konflik bersenjata yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.
Kita dapat melihat bahwa tindakan keras aparat kepolisian dalam membubarkan demonstrasi pada 22 Agustus 2024 menunjukkan gambaran sebenarnya dari pemerintahan Joko Widodo. Di satu sisi, pemerintah terlihat kehilangan dukungan publik, sementara di sisi lain, pemerintah cepat dalam menekan kritik dan meredam aksi massa. Demonstrasi ini menyebar seperti ledakan bom waktu di berbagai kota, dengan mahasiswa, pelajar, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya turun ke jalan untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas perolehan suara bagi partai politik yang ingin mencalonkan kepala daerah. Hal ini menyebabkan penolakan masyarakat terhadap upaya pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum yang berusaha membatalkan konstitusi dan mengabaikan keputusan MK.
Sehemat pengamatan penulis, di Jakarta, aparat kepolisian menunjukkan tindakan yang sangat brutal dan tidak terkendali dalam membubarkan demonstrasi. Mereka menggunakan gas air mata, meriam air, pentungan, tameng, bahkan melempar batu untuk menyerang dan memaksa mundur para pengunjuk rasa. Bahkan, beberapa aparat terlihat di kamera memukul dan menendang peserta demonstrasi yang tidak berdaya. Dampaknya, lebih dari 200 pengunjuk rasa terluka, termasuk anak-anak di bawah umur dan ibu-ibu juga terkena tindakan represif tersebut. Selain itu, polisi juga menangkap ratusan demonstran, beberapa di antaranya kemudian dijadikan tersangka.
Refleksi "September Hitam" juga mengingatkan kita pada pentingnya peran komunitas internasional dalam menanggapi dan mengatasi pelanggaran HAM. Komitmen untuk melindungi hak asasi manusia harus melampaui deklarasi dan resolusi, dan harus tercermin dalam tindakan nyata yang melibatkan investigasi independen, akuntabilitas, dan reparasi bagi korban. Kesadaran global tentang tragedi HAM ini penting untuk menciptakan tekanan internasional yang dapat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Di tengah kesadaran global yang semakin meningkat mengenai tragedi HAM, "September Hitam" juga menjadi ajang untuk refleksi kolektif dan aksi konkret. Melalui peringatan ini, kita berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak yang dilanggar, memberikan suara kepada mereka yang tidak terdengar, dan memastikan bahwa pelajaran dari masa lalu tidak diabaikan. Seperti yang di ucapkan oleh Bapak Suci, Paus Fransiskus saat mengunjungi Istana Merdeka dan berpidato didepan Jokowi yang berbunyi,
"Munculnya konflik-konflik kekerasan sebagai akibat atas keinginan untuk memaksakan kepentingan sendiri. Sehingga ketegangan dalam negara timbul karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka," Paus Fransiskus.
Jokowi Layak disebut "Insan Tanpa Kalbu"
Selama sekitar 10 tahun menjabat sebagai Presiden, setidaknya, saya ingin menyebutkan bahwa Joko Widodo Gagal Sebagai Presiden. Hal itu berlandaskan dengan cawe-cawe yang dilakukan oleh bekas Gubernur Jakarta tersebut dalam proses perjalanan Pilpres 2024. Dimana saat itu, ia dengan kloninya memaksakan agar karpet merah terbentang mulus untuk sang anak bungsu, Gibran Rakabuming Raka, Sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto, yang mencalonkan diri untuk keempat kalinya. Proses pencalonan bekas Wali Kota Solo tersebut memicu kontroversi, karena ia meminta pamannya Anwar Usman, yang juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk merevisi aturan batas usia calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 36 tahun, yang sesuai dengan usianya.
Kembali ke HAM, pada 2020, Jokowi menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan martabat. "Kita harus bekerjasama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menkopohulkam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu agar terus dilanjutkan yang hasilnya dapat diterima semua pihak serta diterima dunia internasional," ucapnya yang kala itu menghadiri Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI secara virtual, Kamis (10/12/2020).
Menurut situs resmi Komnas HAM, Ayah dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep ini mengatakan bahwa pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dianggap sebagai fondasi esensial bagi perkembangan Indonesia menjadi negara yang lebih beradab, bertanggung jawab, dan maju. Ini karena Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam konstitusi dan regulasi nasional serta meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.
Namun, hingga saat ini, Jokowi belum memenuhi janjinya, sehingga julukan "King Lips of Service" tampaknya pantas disematkan kepada si Raja Jawa itu. Hal ini diperkuat dengan adanya kembali unjuk rasa yang dikenal sebagai "Aksi Kamisan," yang diadakan untuk memperingati Munir Said Thalib. Sejak 20 tahun lalu, siapa pelaku dan otak di balik pembunuhan pejuang HAM tersebut pada 7 September 2004 masih belum terungkap. Aksi Kamisan, yang telah dilaksanakan sebanyak 830 kali hingga tulisan ini dibuat dan akan terus berlanjut hingga hak-hak pejuang HAM ditegakkan dan pelaku ditangkap.
Selama dua dekade terakhir, meski telah terjadi pergantian dua presiden dan empat priode pemerintahan, keadilan untuk aktivis HAM, terutama Munir, belum terwujud. Ironisnya, di masa Presiden Jokowi, penyelesaian kasus Munir malah semakin terhambat. Pemerintah tidak hanya gagal menangkap pelaku, tetapi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga menolak mempublikasikan Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dapat mengungkap misteri kasus tersebut, yang sebelumnya disebut oleh Presiden SBY sebagai ujian sejarah bangsa.
Perlu dicatat bahwa pada Rabu, 11 Januari 2023, di Istana Negara, Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan berkomitmen untuk menyelesaikannya segera. Ia berjanji untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan memerintahkan 17 kementerian dan lembaga non-kementerian untuk menangani pelanggaran HAM tersebut. Selain itu, Jokowi berencana mengunjungi lokasi-lokasi terkait pelanggaran HAM berat, menyelesaikan masalah secara yudisial dan non-yudisial, serta membentuk satuan tugas baru untuk mendukung penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun, semua janji ini tampaknya hanya ilusi belaka, karena hingga akhir masa jabatannya, kasus-kasus HAM tersebut belum ada tindak lanjut atau penyelesaiannya.
Ya, sungguh unik negeri para pesulap ini. Sejak dulu, Para pendiri bangsa Indonesia memiliki cita-cita besar untuk memerdekakan dan membangun negara dengan keringat dan nyawanya. Mereka menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Soekarno dengan semangat nasionalisme untuk membangun negara merdeka. Mohammad Hatta menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di seluruh pelosok tanah air, sementara Sutan Sjahrir memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi negara. Haji Agus Salim berfokus pada penerapan demokrasi dan hak asasi manusia, dan Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan dan pembangunan ekonomi sebagai kunci untuk kemajuan dan kualitas hidup rakyat. Visi dan cita-cita ini mencerminkan harapan para pendiri bangsa untuk menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, demokratis, dan sejahtera.
Namun, Jokowi dengan para kloninya, tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Ia hanya memikirkan bagaimana keluarganya bisa hidup nyaman serta bergelimang tahta dan harta. Menempatkan orang terdekatnya di berbagai posisi pemerintahan, dan sangat fulgar dalam mengrogoti konstitusi untuk memuluskan kepentingannya. Ini menjadi warisan yang sangat berharga bagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang pada 20 Oktober nanti, mereka akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari apa yang telah dilakukan oleh Jokowi.
Dengan besarnya hutang negara, kacaunya sistem pemerintahan, demokrasi yang semakin kritis, masyarakatnya jauh dari kata sejahtera dan tidak merasakan sedikitpun keadilan, dan tumpulnya hukum bagi si kaya tapi begitu tajam bagi si miskin. Dengan jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 277 juta jiwa, tentu tidak lah mudah bagi siapapun untuk naunginya, namun dengan karakter gotong royong dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya bangsa ini bisa melakukan apapun dengan semua kekayaan alam dan manusianya. Semoga, ibu pertiwi tidak meneteskan air matanya terus menerus. Ini tentu menjadi Peringatan Darurat untuk kita semua, teruslah berjuang dan melawan serta kritis terhadap pemerintah.
Munir pernah berkata, Manuver politik yang berkembang di sekitar elite politik justru merupakan ancaman paling besar atas kerja membangun struktur dan sistem kekuasaan yang demokratis. Mereka membuka pintu yang luas bagi masuknya agen-agen dan seperangkat nilai Orba berkonsolidasi serta masuk kembali keruang kendali kekuasaan dengan basis legitimasi baru. Hidup Mahasiswa, Hidup Perempuan yang melawan, Hidup Buruh, Hidup Rakyat Indonesia, Merdeka!!!
