Pembentukan Pansus Pemilu, Perlukah?

Pelaksanaan Pemilu 2019 boleh jadi dikatakan sebagai pelaksanaan pemilu terpilu sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 ini rupanya juga menyebabkan kematian serentak pada sejumlah masyarakat. Hingga saat ini, tercatatat terdapat 469 Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan 4.602 petugas yang dilaporkan sakit. Jumlah tersebut juga dikabarkan berpotensi meningkat.

Kepiluan pemilu tersebut kemudian menimbulkan tanya bagi sejumlah pihak, tak terkecuali para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Rabu lalu, dua Fraksi mengusulkan pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk menyelidiki pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Adapun kedua fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS.

Kedua fraksi tersebut memandang pembentukan Pansus Pemilu sangat dibutuhkan untuk mengawasi serta menyelidiki kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat proses rekapitulasi suara berlangsung. Fraksi Gerindra dan PKS juga menilai bahwa terdapat indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam penginputan data. Oleh sebab itu, pembentukan Pansus Pemilu ini harus segera dilakukan.

Pembentukan Pansus pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan hak angket yang dimiliki oleh DPR. sesuai dengan amanat Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945. Pansus dapat dibentuk untuk sejumlah kepentingan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan DPR. Ketiga fungsi tersebut memberikan tugas yang berlainan terhadap Pansus yang akan dibentuk. Dalam hal ini, penggagasan Pansus Pemilu berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR. Pada pembentukan Pansus ini, DPR harus membentuk Panitia Angket yang bersifat sementara untuk menindaklanjuti Hak Angket DPR. Karena pembentukan Pansus Pemilu ini condong ke arah fungsi pengawasan DPR, maka DPR harus melakukan penyelidikan.terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, penggunaan hak angket dilakukan untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang muncul yang diduga bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun rencana penggunaan hak angket ini bukanlah yang pertama kali diusungkan oleh DPR. Sebelumnya, DPR pernah membentuk Pansus dalam kasus Bank Century serta Pansus terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Pansus terhadap Bank Century menghasilkan kesepakatan untuk melakukan proses hukum terhadap para pejabat yang namanya disebutkan dalam temuan DPR, sementara pembentukan Pansus terhadap KPK resmi dibubarkan karena dianggap tidak sah. Dalam pembentukannya, Pansus KPK memang sempat menimbulkan pro kontra di antara elit politik.

Pro Kontra Pansus Pemilu

Sama seperti pembentukan Pansus KPK, gagasan pembentukan Pansus Pemilu menimbulkan berbagai reaksi di kalangan elit politik. Sebagian pihak, yakni pihak oposisi, mendesak agar gagasan tersebut segera dieksekusi karena dikhawatirkan kejanggalan-kejanggalan yang ada akan menciderai makna demokrasi bila tidak segera diusut, sementara sebagian yang lain menganggap pembentukan Pansus tidaklah diperlukan.

Penolakan terhadap Pansus Pemilu datang dari kubu koalisi termasuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri. KPU berpandangan bahwa Pansus Pemilu tidak diperlukan karena proses perhitungan suara resmi sudah mencapai 76,65% dari 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU juga beranggapan bahwa proses Pemilu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun mengenai kesalahan penginputan data, KPU menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koreksi di tingkat Kecamatan. Tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU, hal tersebut murni kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja, sedangkan mengenai kematian petugas KPPS, KPU menyatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat beban kerja yang terlalu berat sehingga menyebabkan kelelahan yang berujung pada kematian.

Kubu Koalisi pun menyatakan pendapat yang serupa dengan KPU. Fraksi Nasdem dalam Sidang Paripurna DPR menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu secara serentak sudah dibicarakan dan dibahas bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Pemilu tersebut haruslah dikawal dengan baik tanpa ada unsur kecurigaan terhadap lembaga negara.

DPR hanya perlu menunggu sampai hasil perhitungan suara selesai, DPR harus mempercayai KPU sebagai lembaga yang independent dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Kubu koalisi juga mempercayai bahwa kematian para petugas KPPS murni disebabkan oleh rasa lelah, dan kematian ini bukanlah akibat perencanaan dari pihak manapun.

Bukan Pansus, tapi TPF

Pelaksanaan Pemilu serentak ini memang banyak menimbulkan kejanggalan. Kematian petugas KPPS yang mencapai ratusan jiwa tersebut rasanya tidak mungkin apabila hanya disebabkan oleh faktor kelelahan. Oleh sebab itu, pengusutan terhadap pelaksanaan Pemilu ini memang harus segera dilakukan. Namun, bukan melalui pembentukan Pansus, melainkan melalui Tim Pencari Fakta (TPF). TPF haruslah diisi oleh para professional yang bersifat netral tanpa mewakili kepentingan pihak manapun. Dalam hal ini, tugas TPF berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena Bawaslu hanya akan mengawasi kesesuaian prosedur pelaksanaan pemilu tanpa berwenang menyelidiki penyebab kematian para petugas KPPS yang ada. Tugas menyelediki penyebab kematian dan indikasi kecurangan yang ada biarlah menjadi kewenangan TPF yang bersifat independent.

TPF ini tentu berbeda dengan Pansus. Pembentukan Pansus dikhawatirkan akan mempolitisasi penyelidikan yang ada. Sebab, belum terbentuk pembentukan Pansus saja pun, pernyataan-pernyataan politis mengenai kematian petugas KPPS sudah tersebar dimana-mana. Bukan tidak mungkin nantinya bahwa penyebaran hoax akan terjadi selama proses penyelidikan berlangsung. Penolakan pembentukan Pansus bukan disebabkan karena adanya ketidakpercayaan terhadap DPR, melainkan tidak dapat dipungkiri bahwa DPR merupakan lembaga politik yang seringkali menghasilkan keputusan yang bersifat politis. Oleh sebab itu, tim penyelidik haruslah terisi oleh orang-orang yang tidak mewakili kepentingan pihak manapun. Kepentingan bangsa dan negaralah yang harus diutamakan dalam hal ini.

Pengumuman hasil rekapitulasi suara tinggal menunggu beberapa hari lagi. Semua pihak tentu berharap agar hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU memang merupakan hasil yang murni tanpa ada rekayasa sedikitpun. Penerapan asas JURDIL dalam Pemilu haruslah kita pegang, jangan sampai pelaksanaan Pemilu yang seyogianya merupakan pesta demokrasi rakyat justru terciderai karena adanya kepentingan pihak tertentu.

Kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Pemilu kali ini haruslah dicarikan solusinya dan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu ke depan. Dengan demikian, pelaksanaan pesta demokrasi rakyat bisa berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.

Kedepannya, Kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Pemilu kali ini haruslah dicarikan solusinya dan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu ke depan. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu juga harus lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertahankan integritasnya sebagai lembaga yang mandiri. Dengan demikian, kecurigaan terhadap lembaga negara tidak akan muncul dan pelaksanaan pesta demokrasi rakyat bisa berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.