Mohon tunggu...
Farid Mardin
Farid Mardin Mohon Tunggu... -

.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pengambilan Keputusan Dalam Kepanikan dan Gengsi Memperburuk Penundaan Pelaksanaan Ujian Nasional 2013

17 April 2013   15:39 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:03 424
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kisruh pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kali ini selain karena alasan teknis yang menjadi alasan Kementrian Pendidikan Nasional, juga disebabkan oleh pengambilan keputusan untuk meminimasi efek dari keterlambatan pencetakkan dan pendistribusian naskah soal dari Jakarta ke daerah.

[caption id="attachment_271058" align="aligncenter" width="288" caption="sumber : www.ujian-nasional.info"][/caption]

Khusus untuk Sulawesi Selatan, menurut jadwal yang ditetapkan, tanggal 9 April 2013 semua naskah soal UN nasional sudah harus terkirim dari Jakarta ke Makassar lalu tanggal 10 – 14 April 2013, semua naskah soal UN sudah didistribusikan dari Makassar ke Tempat Simpan Terakhir (TST) di tiap Kabupaten/Kota.

Seharusnya, dengan mengacu kepada jadwal awal yang telah ditentukan, keputusan pengunduran pelaksanaan UN bisa dilakukan jauh hari sebelumnya, bukan mendadak pada tanggal 14 April 2013, satu hari sebelum pelaksanaan ujian tanggal 15 April 2013. Sungguh alasan Kemendikbud bahwa mereka baru mengetahui keterlambatan soal pada H-2 menunjukkan ke-tidakprofesional-an mereka sebagai panitia di tingkat pusat. Seharusnya sebagai panitia, mereka harus selalu memantau perkembangan hari ke hari untuk bisa mengambil keputusan apakah rencana berjalan sesuai rencana atau harus dilakukan penyesuaian. Seharusnya sejak tanggal 9 April 2013, ketika ternyata naskah UN belum semuanya tiba di Makassar, mereka sudah harus memikirkan dan mengambil keputusan apakah jadwal harus diubah sehingga tidak harus menunggu sampai H-1 untuk mengambil keputusan pengunduran pelaksanaan UN.

Yang lebih parah lagi, pengambilan keputusan yang sudah sangat terlambat tidak didukung dengan keputusan yang baik. Terkesan sebuah keputusan yang dibuat dalam kepanikan dan tidak berdasarkan pertimbangan rasional, terlihat dari terbitnya dua keputusan berbeda dalam satu hari, awalnya pelaksanaan UN diundur ke tangal 17 April 2013, lalu tiba-tiba diundur lagi menjadi tanggal 18 April 2013, dalam hari yang sama.

Seharusnya dalam memutuskan jumlah waktu pengunduran, harus memperhitungkan keadaan di lapangan dan tetap mengacu kepada jadwal yang disusun sebelumnya. Sudah terlihat fakta bahwa pengiriman naskah UN ke Makassar terlambat 6 hari dari rencana awal karena sampai tanggal 14 April naskah UN belum sampai di Makassar, berarti setidaknya pelaksanaan UN juga diundur 6 hari, dan idealnya adalah diundur satu minggu dan dimulai Senin, 22 April 2013. Pengunduran dari tanggal 15 April 2013 menjadi tanggal 17 April 2013, lalu diubah lagi menjadi tanggal 18 April 2013 selain tidak logis dari segi waktu, juga tidak logis dari segi efisiensi waktu dan anggaran karena pelaksanaan UN terpotong oleh libur hari Sabtu dan Minggu.

Akibat pengunduran jadwal yang tidak realsitis dan tidak melihat kondisi di lapangan, banyak terjadi hal-hal yang memperburuk pelaksanaan UN. Salah satunya adalah ketidakberesan dalam pendistribusian naskah, dalam hanya 3 hari dipaksa harus mendistribusikan naskah UN yang secara normal harus membutuhkan waktu seminggu, sesuai jumlah hari keterlambatan dari jadwal. Bahkan pada tanggal 17 April 2013, sehari sebelum pelaksanaan UN yang sudah ditunda, beberapa naskah UN baru tiba di Makassar dan harus dikirim ke Kota/Kabupaten yang jauh seperti Luwu Timur dan Toraja yang membutuhkan waktu lebih dari 12 jam, bahkan untuk kecamatan tertentu, bisa sampai lebih dari 24 jam perjalanan karena buruknya sarana transportasi.

Dan walau pun pada beberapa kota/kabupaten naskah UN sudah terkirim, ternyata banyak kasus naskah UN yang terkirim tidak lengkap, ada beberapa SMA yang belum mendapatkan naskah dan ada beberapa SMA yang sudah mendapatkan naskah UN tapi tidak lengkap.Bahkan ada beberapa naskah UN untuk kabupaten tertentu malah terkirim ke kabupaten lain. Hal ini karena pihak percetakan juga harus bekerja tidak dalam kondisi normal sehinga banyak membuat kekeliruan.

Keputusan berdasarkan kepanikan membuat masalah semakin memburuk. Manajemen mitigasi yang diambil untuk mengantisipasi perubahan jadwal terbukti sangat buruk. Keterlambatan dan pengunduran dari jadwal yang direncanakana adalah hal biasa terjadi, dan untuk alasan tertentu bisa dimaklumi, tapi bila reaksi tehadap keterlambatan itu berupa keputusan yang tidak rasional dan terkesan panik, malah akan memperburuk akibat yang hanya diakibatkan oleh keterlambatan. Apalagi setelah membuat keputusan panik dan tidak rasional sampai 2 kali, lalu tidak berani merubah keputusan walau pun sudah nyata keputusan itu tidak rasinonal, hanya karena ego dan gengsi akibat sudah membuat dua kali keputusan yang salah dan malu untuk meralat kembali. Yang terjadi pelaksanaan UN memang berjalan sesuai jadwal yang sudah ditunda 2 kali, tapi sangat compang camping

Sebagai wakil kordinator pemantau independen dari UNHAS untuk pelaksanaan UN di Kota Palopo, saya sudah berada di Kota Palopo sejak tanggal 13 April 2013 sehingga melihat dan mengalami sendiri bagaimana “tersiksanya” panitia pelaksana UN di lapangan akibat keputusan di tingkat nasional yang sangat tidak rasional tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan serta lebih mementingkan gengsi dan mental asal bapak senang, tapi bawahan dan murid yang jadi korban akibat ketidakjelasan dan rasa was-was karena belum tibanya naskah UN di kabupaten dan kecamatan sampai dengan H-1, tanggal 17 April 2013. Siang hari ini di Mapolres Kota Palopo saya juga mengikuti telekonferensi antara Mapolda Sulselbar dengan seluruh Mapolres di Sulawesi Selatan, ternyata masalah yang dialami oleh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang lain juga relatif sama dengan yang terjadi di Palopo.

Kalau ini terjadi di Jepang, saya yakin menteri dan pejabat terkait sudah tidak bisa menanggung rasa malu dan akan mengundurkan diri, bukan dengan mencari-cari alasan pembenaran dan menyalahkan pihak percetakan dan menganggap hal ini merupakan kesalahan teknis semata, padahal jelas ini kesalahan manajemen terutama yang berhubungan dengan teori manajemen proyek. Bukan pula dengan cara bercanda yang sangat tidak lucu dengan berjalan mundur 2 langkah dengan senyum seolah tak bersalah ketika ditanya oleh wartawan tentang kemungkinan sang menteri untuk mengundurkan diri.

Update :

Hasil rapat bersama Wakil Walikota, DPRD, Kadis Pendidikan, Kapolres dan Pengawas Sekolah  beserta para Kepala Sekolah yang dilakukan malam ini di Mapolres Palopo, diputuskan untuk 4 SMA dan MA yang belum mendapat naskah UN, ujiannya diundur siang hari untuk menunggu ujian di sekolah lain dan menggunakan soal bekas yang dipakai oleh sekolah lain, tanpa lembar jawaban, langsung dijawab di lembar soal. Benar-benar amburadul hanya karena memaksakan jadwal besok UN harus tetap dilaksanakan.

Sejak hari Minggu lalu saya sebenarnya yakin, berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa pengunduran pelaksanaan UN yang paling ideal adalah satu minggu ke tanggal 22 April 2013. Sampai sore ini, 4 SMA di Kota Palopo belum mendapat kiriman naskah UN dari Jakarta, padahal UN harus dilaksanakan esok pagi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun