Episentrum SIAPkerja
Secara defenisi episentrum merupakan pusat atau titik gempa yang terletak dipermukaan bumi (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/episentrum), maka kehadiran platform SIAPkerja menjadi pusat getaran dalam melakukan transformasi layanan digital ketenagakerjaan di Indonesia.
Dari titik atau pusat getaran ini mampu melahirkan layanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, branding SIAPkerja diharapkan menjadi induk dari lokomotif dalam memacu kreativitas dan inovasi pada instansi pemerintah khususnya yang menjalankan layanan ketenagakerjaan dan sektor swasta yang memiliki peran penting dalam memberikan service excellent bagi tenaga kerja dan pencari kerja.
Jika dua sektor ini (pemerintah dan swasta) telah berkolaborasi akan berdampak besar bagi seluruh layanan ketenagakerjaan serta mampu memberikan feedback kepada sektor yang memiliki kontribusi terhadap layanan digitalisasi ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah mindmap dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 38 tahun 2022 tentang 9 (sembilan) lompatan Kemnaker.
Pada lompatan 8 (delapan) "Pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan" menjadi starting point dalam melakukan pengembangan SIAPkerja sebagai new baranding platform digital ketenagakerjaan.
Sebanyak 21 layanan yang dikemas dalam 4 (empat) sub platform yakni; layanan Karirhub bagi pencari kerja, kedua adalah Skillhub diperuntukan bagi pencari kerja yang ingin meningkatkan kompotensi pelatihan melalui Balai milik Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ketiga yakni Sertihub merupakan sebuah layanan yang telah berkolaborasi dengan lembaga indenpenden dalam melaksanakan sertifikasi tenaga kerja, dan keempat adalah Bizhub merupakan layanan ketenagakerjaan guna memfasilitasi tenaga kerja mandiri dalam mengembangkan kompotensinya baik personal maupun kelompok, keberadaan layanan publik ini bisa diakses melalui link https://siapkerja.kemnaker.go.id
SBPE dalam perspektif SIAPkerja
Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE telah menjadi patron bagi IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah) dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis digital, disamping itu banyak dokumen yang telah diterbikan IPPD berupa rencana induk serta dokumen perencanaan lainnya agar dapat melakukan implementasi digitalisasi layanan publik.
Berapa banyak anggaran yang telah di gelontorkan baik yang bersumber dari APBN dan APBD guna mewujudkan SPBE secara menyeluruh, data yang dirilis oleh KemenPAN RB indeks SPBE nasional terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 berada diangka 2,24 dan tahun 2022 meningkat menjadi 2,34.Â
Dari kenaikan nilai indeks ini menunjukan telah terjadi peningkatan layanan publik yang berbasis TIK pada semua sektor, namun jika ditelisik lebih spesifik, keberadaan aplikasi umum dalam klasifikasi SPBE baru 3 (tiga) aplikasi yang masuk dalam kategori aplikasi umum  yakni; aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), SP4N-LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), serta SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ketiga aplikasi ini ditetapkan sebagai aplikasi umum dengan ketentuan yang diuraikan dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 yakni aplikasi yang sama.
