Mohon tunggu...
Fariastuti Djafar
Fariastuti Djafar Mohon Tunggu... Dosen - Pembelajar

Pembelajar sepanjang hayat, Email:tutidjafar@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Mempertanyakan Pembangunan di Perbatasan Kalimantan Barat (Bagian Satu)

4 Januari 2016   06:41 Diperbarui: 4 Januari 2016   10:31 3328
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Porter sedang menuju pagar batas PPLB Entikong untuk mengeluarkan barang yang berada dekat bangunan sebelah kiri yang terlihat banyak tiangnya "]

[/caption]

[caption caption="Porter terlihat ramai di sekitar pagar pembatas PPLB Entikong untuk mengeluarkan barang dengan cara memanjat pagar."]

[/caption]Pernyataan Presiden Joko Widodo seperti yang dikutip GS: 

“PLBN Terpadu Motaain akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Sekaligus, kita menginginkan arus barang dari Indonesia ke Timor Leste jumlahnya semakin banyak. Jangan malah sebaliknya. Ini akan menjadi contoh bahwa yang namanya muka terdepan itu diperlukan. Baik sebagai kebanggaan Bangsa Indonesia, maupun dari sisi ekonomi sebagai titik pertumbuhan ekonomi guna mendorong ekspor dari Indonesia ke negara tetangga,”. (Di sini)

Tentu saja bagus jika Indonesia mampu mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Namun dalam perdagangan internasional, hubungan timbal balik adalah hal yang wajar. Malaysia misalnya tentu tidak mau terus mengimpor barang dari Indonesia jika barang mereka tidak boleh masuk ke Indonesia. Selain itu, sebagian barang impor juga diperlukan sebagai bahan baku produk Indonesia. 

Ketidakjelasan perdagangan internasional di PPLB Entikong sedikit banyak akan berdampak terhadap perekonomian daerah perbatasan khususnya dan Kalbar umumnya. Pejabat di daerah seperti hilang akal karena mereka terikat dengan peraturan sementara mereka tidak memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan. Saya hanya mampu bertanya apakah tidak ada koordinasi antara instansi terkait di pusat dan di daerah untuk mengatasi hal tersebut. Tidak ada jawaban yang memuaskan dari instansi di daerah karena semua tergantung Jakarta.

Bersambung pada Bagian Dua.

Catatan: Semua foto adalah koleksi pribadi kecuali jika disebutkan sumbernya. 

---

Referensi tanpa link:

Pemerintah Kabupaten Sanggau, Bupati Sanggau (Mei 2015). Revitalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional di Wilayah Perbatasan.

Pemerintah Kabupaten Sambas, Bupati Sambas (November 2014). Pembangunan Industri dan Mobilitas di Wilayah Perbatasan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun