Pelecehan Seksual bentuk pelanggaran HAM

Peran aktif dalam mengatasi pelecehan seksual

Seluruh warga negara mempunyai peran aktif dalam memberantas pelecean seksual. Edukasi tentang kesetaraan gender, sex education sangat perlu di pelajari sejak dini dan menghormati batas-nbatas individu untuk memperkuat kesadaran betapa pentingnya hak asasi manusia. Pentingnya penyediaan layanan dukungan yng memadai bagi korban pelecehan seksual. Ini mencangkup akan seluruh akses terhadap layanan konseling, kesehatan mentaldan fisik, mendengarkan dan mempercayai pengalam korban juga penting.

Perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual dan hak asasi manusia

Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi para korban pelecehan seksual. Pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pengesahan konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).
Meskipun undang-undang tersebut tidak khusus kepada pelecehan seksual, namun salah satu bagian yang di sebut dalam undang-undang tersebut mengenai perlindungan perempuan dari pelecehan seksual. Selain itu ada beberapa undang-undang lain yang bisa digunakan untuk menindak lanjut kasus pelecehan seksual di Indonesia, seperti:

*KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) : walaupun tidak secara eksplisit mengatur pelecehan seksual, namun beberapa pasal dalam KUHP, seperti tentang pemerkosaan pasal 285 dan pasal 289 KUHP, dapat digunakan untuk menuntut pelaku pelecehan seksual

*Undang-undang perlindungan anak : undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga bisa digunakan untukmrnuntut pelaku pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak.
Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk membuat undang-undngan khusus secara terperinci mengatur tentang pelecehan seksual. Kehadihan undang-undang khusus ini diharapkan dapat melindungi dan mengurangi kasus pelecehan seksual di Indonesia, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

- farah aisyah 23010400078 

- IMM PK FISIP UMJ