Dengan demikian pemindahan Ibu Kota Negara merupakan sebuah proyek yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam pembangunan nasional yang merujuk pada faktor-faktor seperti Populasi penduduk, ekonomi, ketersediaan air bersih, dan lingkungan hidup, Purnama (2020). Di sisi lain proyek ini juga akan mempertimbangkan isu-isu lingkungan, infrastruktur, dan sosial karena di masa depan keberhasilan pemindahan IKN akan ditunjang oleh faktor-faktor tersebut.
Dalam menghadapi isu-isu lingkungan, infrastruktur, dan sosial yang kompleks ini, pemerintah perlu menjalankan peran yang proaktif dan terlibat dalam memastikan keberhasilan pemindahan Ibu Kota Negara. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, penting untuk melibatkan para ahli, serta mempertimbangkan pendekatan berkelanjutan dan berwawasan di masa depan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Menurut Utomo (2021), terdapat elemen penting yang harus ada dan berkaitan dengan ekonomi pembangunan yaitu: Pertama, pembangunan sebagai salah satu bentuk proses di mana dalam pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat ataupun bangsa sehingga setiap negara dinilai harus melakukan berbagai tahapan perkembangan atas suatu kondisi yang adil, makmur dan sejahtera untuk masyarakatnya. Kedua, Â untuk meningkatkan pendapatan per kapita sebagaimana suatu tindakan aktif yang memang harus dilakukan oleh negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Maka dari itu, bentuk partisipasi dari seluruh pihak negara harus dilakukan dengan baik hal ini dikarenakan pendapatan per kapita merupakan suatu cerminan kebaikan dan kesejahteraan.
Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah sendiri dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara untuk melihat dari berbagai sektor sehingga perencanaan ini bisa direaslisasikan. Maka dari itu, ditahun politik ini masing-masing candidat capres dan cawapres berupaya keras untuk menyuarakan janji dan opini-oponi yang mendukung dan tidak mendukung atas proyek ini. Menurut Saputera (2012), pemindahan IKN menghadirkan berbagai pandangan dan kompleksitas dalam mengambil keputusan besar seperti ini. Capres yang menolak pemindahan IKN dengan alasan biaya yang tinggi dan tantangan sosial seharusnya juga memusatkan perhatian pada perbaikan infrastruktur yang sudah ada. Bagi capres yang mendukung melihatnya sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Jakarta khususnya, sekaligus sebagai peluang untuk membangun sebuah kota yang lebih modern dan terencana.
Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada sebagaimana mestinya, tentu ide atau wancana ini mengandung banyak potensi untuk dapat direalisasikan pada masa depan. Dengan adanya investasi dan infrastruktur baru, akan tercipta peluang ekonomi baru, peningkatan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menjadi kesempatan untuk mendorong pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Dengan mengalihkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, diharapkan akan ada redistribusi investasi dan sumber daya ke wilayah sekitarnya, sehingga mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Mauleny dalam Chotib (2022), menekankan optimis sebagaimana didengungkan Menteri Keuangan, harus terus dijalankan dengan tetap mengedepankan upaya mewujudkan tahapan pembangunan dan pemindahan IKN, yang membutuhkan strategi pendanaan atau pembiayaan yang extraordinary di tengah tantangan dinamika global yang terjadi dan keharusan kembali kepada defisit di bawah 3 persen yang harus dipenuhi. Lampiran 2 Rencana Induk dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menjelaskan skema pendanaan atau pembiayaan IKN didapatkan dari kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU), dan investasi baik dari swasta maupun BUMN, termasuk pengelolaan aset di Ibu Kota baru maupun di Jakarta. Namun porsi pembiayaan yang paling banyak direncanakan dari KPBU dan investasi langsung, diperkirakan mencapai Rp340,6 triliun.
Apabila ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa diperlukan pemindahan IKN seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa proyek ini memiliki urgensi yang perlu dilaksanakan sesegera mungkin. Hustasoit mengatakan bahwa Indonesia sangat memerlukan pembangunan Growth Pole lain di luar Pulau Jawa, karena saat ini 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa. Kalimantan Timur sendiri dalam hasil kajian yang telah dilakukan Bappenas menunjukkan hasil penilaian luas deliniasi kawasan sebesar 180.965 hektar dan yang potensial sebesar 85.885,83 hektar (Surya Dwi Saputra, 2021)
Berdasarkan aspek-aspek yang menunjang pelaksanaan perpindahan IKN ke Kalimantan dapat disimpulkan bahwa tatanangan  lebih kecil di bandingkan keberhasilan. Ini dapat dilihat bahwa Kalimantan memiliki lahan yang luas dan relatif belum terlalu padat penduduknya dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal ini dapat memudahkan dalam pengadaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN tanpa menghadapi kendala pembebasan lahan yang kompleks dan konflik kepentingan yang tinggi.
Hal ini didukung oleh Bappenas dalam buku RAPIM KEMHAN 2022 yang mengatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi "The Best City on Earth" baik sebagai simbol identitas bangsa; modern dan berstandar internasional; smart green, beautiful, sustainable; tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. Dengan demikian, rencana pemindahan IKN menjadi sangat optimis dapat dilaksanakan berdasarkan tinjauan faktor-faktor yang ada, serta rencana ini merupakan kebutuhan bangsa Indonesia dimana IKN yang baru dapat menghadirkan berbagai macam manfaat dan keuntungan.
Kesimpulan
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia menjadi sebuah isu yang memicu beragam opini. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti populasi penduduk, ekonomi, ketersediaan air bersih, dan lingkungan hidup menjadi point penting yang berpengaruh. Pemindahan Ibu Kota Negara telah dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah kemacetan, kepadatan penduduk, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terlalu terpusat di Jakarta. Dengan memindahkan Ibu Kota Negara, peluang untuk meratakan pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya, dan investasi di berbagai wilayah di Indonesia dapat ditingkatkan. Ini dapat mengurangi tekanan populasi penduduk di Jakarta dan sekaligus membuka potensi pengembangan ekonomi di wilayah baru
