Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan (decision).
Menurut Syamsi (1995:13) unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah: (1) tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut, (2) identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat daftar jenis-jenis tindakan yang memungkinkan untuk diadakan pemilihan, (3) perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia (uncontrollable events), (4) sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.Â
Berikut beberapa Kasus pengambilan keputusan dalam pelayanan publik di indonesia seperti,Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi Perlu Dibarengi dengan Bauran Kebijakan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai keputusan pemerintah yang telah menetapkan kenaikan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, perlu dibarengi dengan berbagai bauran kebijakan. Sebab, menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut memang dilematis, bahwa di satu sisi APBN tertekan jika harga BBM tidak dinaikkan, sementara di sisi lain kenaikan harga BBM akan picu inflasi, angka kemiskinan yang lebih tinggi. Bauran kebijakan tersebut, bukan saja untuk menambah bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi BBM dan subsidi upah, pemerintah juga disarankan menambah dana kompensasi berupa bantuan permodalan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak. "Sebab, sebesar 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM. Jadi UMKM perlu mendapat bantuan langsung agar masih bisa optimal dalam penyerapan tenaga kerja," ujar Amir dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Sabtu (3/9/2022). pada hari itu juga, Pemerintah mengumumkan kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM). Tiga jenis BBM itu meliputi pertalite, solar subsidi, dan pertamax nonsubsidi. Rincian kenaikan harga BBM itu yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter; Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter; Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Kasus selanjutnya yaitu Analisis Pengambilan Keputusan E-Parking di wilayah taman bungkul oleh pemerintah kota surabaya. Di Surabaya sering dijumpai adanya parkir liar di tepi jalan yang disebabkan karena kurangnya lahan parkir, dengan banyaknya pengguna kendaraan yang parkir di tepi jalan menimbulkan permasalahan yaitu meningkatnya kemacetan lalu lintas dan berkurangnya kapasitas jalan raya untuk menampung volume kendaraan yang melewatinya (Gandasari dkk.,, 2020). Dalam hal ini pengambilan keputusan digunakan untuk mengatasi permasalahan parkir di kota Surabaya. Untuk menentukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pemerintah kota Surabaya memberikan beberapa alternatif solusi yaitu dengan menerapkan Electronic Parking (E-Parking), yang berupa alat parkir meter untuk mengatasi permasalahan parkir di kota Surabaya. Parkir meter merupakan alat yang digunakan untuk menghitung sewa atau retribusi secara otomatis dan menerima pembayaran parkir secara elektronik. Dengan adanya parkir meter pengemudi dapat memarkirkan kendaraan di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Hasil pengambilan keputusan dari kota surabaya ini diambil berdasarkan langkah-langkah (H. Simon) yaitu Identifikasi masalah, Menghasilkan solusi alternatif, dan Memilih solusi yang terbaik untuk diterapkan. E-Parking menjadi solusi permasalahan parkir di Surabaya, mampu meningkatkan dan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masih terdapat kendala dalam penerapannya seperti matinya mesin dari parkir meter secara otomatis jika setelah dijalankan selama 24 jam meskipun tidak digunakan dalam bertransaksi.
kasus terakhir yaitu Pengambilan Keputusan Pemerintah Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2022. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan BLT BBM di tahun 2022 sebagai respons terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bansos ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan yang terdampak kenaikan harga BBM. Pemerintah menggunakan data DTKS sebagai dasar untuk menentukan penerima BLT BBM. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah. Pengambilan keputusan pemerintah dalam penyaluran BLT BBM memiliki beberapa kelebihan salah satunya adalah Menggunakan data DTKS sebagai dasar untuk menentukan penerima, sehingga diharapkan lebih tepat sasaran. lalu kekurangannya adalah Proses verifikasi dan validasi data membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. dan Ada potensi penyalahgunaan bansos oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. BLT BBM telah membantu meringankan beban masyarakat miskin dan rentan yang terdampak kenaikan harga BBM. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam proses penyaluran bansos yang perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengambilan keputusan pemerintah dalam penyaluran bansos perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti akurasi data, efektivitas mekanisme penyaluran, dan potensi penyalahgunaan bansos. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa program bansos dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
berdasarkan diatas, Solusi dari Pengambilan Keputusan Pemerintah dalam Pelayanan Publik Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pelayanan publik memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, penguatan basis data dan informasi menjadi kunci utama. Data yang akurat dan terkini tentang kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik menjadi dasar untuk formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui integrasi data antar lembaga pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data. Kedua, memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan dan hasil keputusan pemerintah terkait pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi informasi secara berkala, mekanisme partisipasi publik yang terbuka, dan pengawasan yang ketat dari lembaga independen. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penerapan platform digital dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, mengembangkan budaya birokrasi yang melayani dengan menanamkan nilai-nilai seperti empati, responsif, dan akuntabilitas kepada para aparatur pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur, serta penerapan sistem reward and punishment yang adil dan transparan. Kelima, melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik. Kolaborasi multi-stakeholder dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama.
Penerapan solusi-solusi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan akuntabel, sehingga ultimately meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
A. Prastyawan and Y. Lestari, Pengambilan keputusan, Surabaya: Unesa University Press, 2020.
Kementerian Sosial Republik Indonesia: https://kemensos.go.id/
Putri ayu, Putri wira,dkk.. (2023). Analisis Pengambilan Keputusan E-Parking di Wilayah Taman Bungkul oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Media Akademika (JMA). Surabaya, Jawa Timur.
