Sejarah Panjang yang Tidak Ada Kebenaran 01

Sejarah Panjang yang tidak ada kebenaran

Sebuah catatan untuk mendorong terbentuknya komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

Oleh Faraby

MASA lalu dalam perspektif waktu sering diartikan sebagai suatu masa yang terpisah dari masa kini. Akan tetapi, dalam perspektif kesejarahan, masa lalu bisa jadi ada di depan mata ketika orang tidak mampu (dan tidak mau) belajar dari sejarah. Ketidakmampuan belajar dari sejarah membuat bangsa ini terus-menerus menyangkali kesalahan yang pernah dilakukan sehingga kesalahan yang sama cenderung untuk terus-menerus diulang. Keadaan ini menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya situasi gridlock atau kemacetan total di semua bidang kehidupan berbangsa sekarang ini. Seperti hal konflik yang terjadi di masa lalu telah menyisa semua persoalan yang entah harus dilupakan atau ingin diungkapkan kebenaran dari konflik tersebuk.

Banyak yang memandang konflik sebagai sesuatu yang salah dan menakutkan, hal demikian sangatlah wajar karna didalam konflik sering terjadi kekerasan misalnya intimidasi, teror, pelecehan seksual, pembunuhan dan peperangan. Satu gambaran yang tidak bisa kita lupakan, konflik selalu meninggalkan cerita terhadap kejahatan kemanusiaan. sehingga tidak ada konflik yang bersenjata yang tidak meninggalkan peristiwa kemanusiaan.

Periode konflik dan kekerasan dalam lingkaran sejarah

Aceh merupakan daerah yang paling barat pulau Sumatra, mempunyai sejarah sangat komplek dalam kehidupan social politiknya. Hal ini tidak terlepas dari sering bergejolak atau konfliknya aceh semenjak aceh menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Periode konflik di aceh dimulai pada masa penguasa Orde lama .

• 
  
• perang cumbok tepatnya 15 September 1945, yang di pelapori oleh Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra Ulee balang Desa Cumbok menentang kemerdekaan RI di Aceh. Kejadian ini dikenal dengan "Peristiwa Cumbok".
  
• Konflik itu mulai berlanjut dengan dengan Daud Bereuehmemproklamirkan Darul Islam setelah kongres ulama di Titeue Pidie pada tanggal 21 September 1953. Hasrat untuk mendirikan Negara islam, perlawanan ini di respon oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan pasukan dengan sandi operasi 19 agustus pada tanggal 27 september 1955. Setahun sebelumnya telah terjadi pembantai terhadap warga sipil pada tanggal
  

• 
  
• 15 Februari 1958, Daud Beureueh bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta serta memutus hubungan dengan Kartosoewirjo. PRRI, Permesta dan DI/TII di Aceh mengadakan operasi bersama menumpas orang Soekarno dengan sandi Operasi Sabang-Merauke.
  
• Tepatnya 15 Desember 1961, Daud Beureueh memproklamirkan Republik Islam Aceh di Aceh Utara.
  

Setelah masa penguasa Orde lama berakhir, dan dilanjutkan rezim Orde Baru berkuasa persoalan Aceh masih terus membayangi pemerintahan Soeharto ini. Bahkan tindakan represif yang diberlakukan di tanah rencong ini makin nyata melalui beberapa operasi militer yang digelar di Aceh. Perlawan aceh terhadap pemerintahan Indonesia terus berlanjut ;

• 
  
• pada Sabtu pagi tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro Mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Gunung Tjokkan. Sejak saat itulah beberapa operasi militer di gelar di Aceh sebagai responsive untuk menumpas pemberontakan yang di deklarasi oleh Hasan Tiro dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah OperasiMiliter (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah yang di mulai dari 1989 sampai 1998.
  

Tumbangnya Peguasaan Suharto yang berkuasa selama 32 tahun, dan wajah baru yang di beri nama reformasi menjadi sebutan orde selanjutnya. Konstelasi social politik di aceh juga mulai berimbas, sehingga pada tanggal 7 agustus 1998 oleh Menhankan/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan segera menarik pasukan luar dari Aceh sebagai mengakhiri operasi militer. Dengan kata lain DOM dicabut. Ia juga minta maaf kepada rakyat Aceh atas tindakan kasar aparat ABRI. Dan juga pada tanggal 17 Agustus 1998 Presiden Habibie minta maaf kepada rakyat Indonesia atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam menumpas gerakan separatis.

Pencabutan DOM dan pergantian rezim dan juga pemintaan maaf, belom menjamin aceh terbebas dari sirklus kejahatan kemanusiaan. namun pemerintah Indonesia tetap melakukan operasi untuk menumpas gerakan aceh merdeka. Mulai dari operasi wibawa dan cinta menasah dan berbagai bentuk sandi operasi sehingga Sehingga pada puncaknya aceh ditetapkan sebagai daerah dalam status darurat militer melalui Keppres No. 28 tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003 dan di lanjutkan dengan Inpres No.1 tahun 2004 tentang status darurat sipil untuk aceh. Dalam periode 1999 sampai 2005, eskalasi kekerasan terhadap masyarakat sipil di aceh berlanjut. Bahkan menjadi peningkatan dalam jumlah korban.

Bersambung ke Sejarah Panjang yang tidak ada kebenaran 02