Mohon tunggu...
Farabi Ferdiansyah
Farabi Ferdiansyah Mohon Tunggu... penulis buku, skenario dll dan fotografer freelance -

Aku adalah penulis muda dan penikmat/pembuat produk jurnalistik. Berusaha mencerahkan umat dengan karya jurnalistiknya (buku, skenario dan foto) Jabat tanganku, dan kita akan berkawan. Abhie_by@yahoo.com worldabhie.blogspot.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Wabah Kleptokrasi, Krisis Moral dan Etika Politik

19 Januari 2012   13:44 Diperbarui: 25 Juni 2015   20:41 590
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Suatu warisan yang tak kunjung putus nasabnya dari ke tahun ke tahun untuk Indonesia adalah praktik korupsi.Banyak residu korupsi yang meninggalkan bercak hitam dari tahun ke tahun. Sebut saja kasus Gayus Tambunan yang tidak pernah terungkap big fish-nya, kasus Nazaruddin yang semakin pelik, dan kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Miranda Goeltom yang sudah berjalan lebih dari lima tahun tak kunjung usai. Kasus-kasus tersebut tak kunjung tuntas karena melibatkan para petinggi negeri ini.Banyaknya campur tangan elit politik dan persekongkolan partai politik merupakan refleksi atas nyatanya praktik kleptokrasi di Indonesia.

Ada dua kemungkinan pemicu terjadinya praktik kleptokrasi yang hampir membudaya ini. Pertama, krisis moral dan etika berpolitik yang buruk.Moral biasanya dikaitkan dengan sistem/ nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik.Tentunya untuk memiliki moral baik, seseorang harus memahami ajaran agama yang dianutnya dan tahu betul identitas budayanya. Kedua, etika politik. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap, bertindak secara tepat guna dan bermanfaat.

Mengintisarikan pendapat Dr Haryatmoko, etika politik tidak lain upaya mendorong terciptanya kehidupan harmonis antarsesama, bebas dalam membangun institusi yang adil.Bebas di sini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya sikap kritis dan menjamin terciptanya democraticliberties,kebebasan berpendapat,kebebasan pers,dan lainnya.

Menurut Paul Ricoeur,etika politik bertujuan untuk kehidupan bersama dan untuk orang lain, dalam rangka lingkup kebebasan, dalam rangka membangun institusi-institusi yang adil (1990). Etika politik bukanlah sarana perjuangan primordialitas, tetapi penjamin kebaikan untuk sesama.

Dengan begitu, etika politik mendorong terciptanya cinta pada sebuah dimensi publik, di mana saling melihat satu sama lain, bukan sebagai musuh, melainkan subjek politik yang setara,guna menciptakan stabilitas politik yang mapan.

Kedua hal ini tentu akan menjadi suatu pekerjaan rumah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Moral dan etika tidak terbentuk secara instan,tapi membutuhkan suatu proses evolutif, di mana dukungan keluarga, lingkungan, agama, dan budaya saling terkait untuk menciptakan suatu moral dan etika yang mapan.

Dengan memiliki moral dan etika berpolitik yang mapan, seseorang akan mampu membawa pemerintahan ini dengan bijak, adil,dan antikorupsi.

*Tulisan ini dimuat di Koran Seputar Indonesia tanggal 27 Desember 2011.

Farabi Ferdiansyah
Mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta
Peneliti di Komunitas Djuanda,
Pembelajaran media sosial bagi masyarakat Tangerang Selatan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun