Krisis Kepercayaan Masyarakat Indonesia Terhadap Partai Politik di Era Digital

Nama Penulis: Fara Aneska Putri Wibowo (202110415093)

Nama Dosen Pengampu: Saeful Mujab, S.Sos, M.I.Kom

Abstrak

Transisi demokrasi Indonesia pasca reformasi telah mengubah corak politik Indonesia apalagi di era digital seperti sekarang ini. Pada masa Orde Baru, kekuatan politik mengalami penurunan atau krisis kepercayaan oleh masyarakat Indonesia. 

Berbagai persoalan demokrasi sering muncul akibat pelaksanaan tugas partai politik yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Partai politik tampaknya sengaja menumpulkan fungsinya, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai. 

Penelitian ini menggunakan metode studi Kepustakaan yang memfokuskan analisis pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya dan didukung dengan sumber lain yang berasal dari laporan jurnalistik. 

Data dianalisis berdasarkan persepsi tentang fungsi ideal partai politik dengan menggunakan berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peran partai politik sebagai penggerak demokrasi akan menjadi maksimal jika didukung oleh berbagai pihak, yakni pemerintah dan masyarakat. Tidak akan sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh satu pemain. Literasi demokrasi dan politik serta pembangunan integritas partai politik di Era Digital ini sangat jelas kepentingannya. 

Penting bagi negara untuk hadir melalui peraturan mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan persatuan partai politik di Era Digital. Dalam rangka mengatasi krisis kepercayaan ini, solusi dan rekomendasi yang diusulkan termasuk peningkatan transparansi partai politik, penanggulangan penyebaran berita palsu dan hoaks, serta peningkatan keterlibatan masyarakat melalui media sosial dan platform digital. 

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran politik masyarakat, mempromosikan pendidikan politik yang kritis, serta memperkuat hubungan antara partai politik dan masyarakat. Artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di era digital. 

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi krisis kepercayaan dan solusi yang dapat diimplementasikan, diharapkan upaya yang kolaboratif dari partai politik, pemerintah, dan masyarakat dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia.

Latar Belakang

Ketidakpercayaan publik terhadap partai politik semakin meningkat menjelang pemilihan umum Indonesia tahun 2024. Bagi masyarakat umum, partai politik tidak memiliki manfaat positif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan negara di era digital seperti sekarang ini, tetapi menghancurkan supremasi hukum dan demokrasi serta menciptakan situasi politik yang tidak teratur. 

Di bawah krisis kepercayaan di era digital adalah buruknya kinerja partai politik, tercermin dari banyaknya kader partai yang terlibat kasus korupsi, kader partai yang tidak ikut rakyat dan melakukan perbuatan asusila. 

Partai politik yang mengabaikan perannya dan bertindak sebagai pejuang aspirasi rakyat, yang mengabaikan demokrasi dan kebijakan moneter langsung, merendahkan rakyat dan negara. Buruknya kinerja kader partai membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi. 

Padahal, kader partai politik harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di mana pun dan kapan pun, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota parlemen (DPRD, DPD, DPR RI, pimpinan daerah). Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipasi, keadilan dan taat hukum harus menjadi pedoman perilaku dan definisi kebijakan publik. (Jainuri, Dosen Ilmu Pemerintah UMM). 

Dalam praktiknya, seperti terlihat dari hasil survei LSN tersebut di atas, partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai dasar atau pedoman berpolitik, melainkan menghadirkan kepentingan politiknya sendiri yang berlandaskan pada kesejahteraan pribadi. kader dan lembaga partai, sehingga mereka sendiri tidak menempatkan kebijakan publik di pihak masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga demokrasi terpenting seperti partai politik, DPR, DPD, dan MPR relatif rendah dibandingkan dengan lembaga demokrasi lainnya. 

Menurut Lembaga Survei Nasional (LSN), 53,9% orang mengatakan tidak percaya. Percaya pada kejujuran partai politik. Rendahnya tingkat kepercayaan ini tentunya menjadi masalah serius bagi pengurus partai politik. Karena wajah demokrasi terletak pada partai politik. Untuk mengatasi krisis, partai politik harus menerapkan manajemen krisis dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik dan kualifikasi partai pada Pemilu 2024 dengan mengoptimalkan kegiatan kemasyarakatan mereka, mengupayakan pembaruan dan penataan sumber daya keuangan yang lebih baik, dan batasan waktu dan ruang elit berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik.

Kehidupan demokrasi di suatu negara ditentukan oleh partisipasi politik warga negaranya. Partisipasi terjadi ketika masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik. Misalnya dalam pemilihan presiden, pengurus daerah atau saat memilih wakilnya di parlemen, baik di pusat maupun di daerah. 

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 196,7 juta orang. 

Kondisi ini membuat partai politik berlomba membangun kekuatan baru di dunia digital. Mereka kemudian menggunakan berbagai platform media sosial yang ada untuk mendapatkan simpati para pakar teknologi. Hillary Brigitta Lasut mengetahui manfaat menggunakan media sosial untuk kepentingan politik. Anggota DPR RI terbaru ini menggunakan berbagai platform media sosial sebagai tempat untuk kampanye pemilihan umum 2019. 

Selain lebih terjangkau, media sosial juga bisa menjangkau lebih banyak pemilih, menurut anggota DPR asal Sulawesi Utara ini. daerah pemilihan . Brigitta juga mengakui keberadaan media sosial sangat penting di masa pandemi saat ini untuk berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Teknologi digital juga memudahkan partai politik untuk menjangkau kadernya di seluruh negeri.

Pertanyaan  

• Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam era digital? 
• Bagaimana partai politik dapat merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam era digital untuk memperbaiki krisis kepercayaan? 

Tujuan Penulisan

• Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang berkontribusi pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam era digital
• Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana era digital mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini dapat membantu masyarakat, partai politik, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam era digital.

Tinjauan Pustaka

Penulisan ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terlebih dahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian yang menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap keterlibatan politik dan kepercayaan politik di Indonesia. Ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik.  Krisis kepercayaan ini terjadi karena adanya ketidaktransparanan dari pihak partai politik dalam menyampaikan informasi dan keputusan politik mereka. Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. 

Metode Penulisan (Kepustakaan)

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam  menjelaskan permasalahan  yang menjadi inti dari kajian penelitian, peneliti menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya sebagai data literatur dan didukung dengan  data-data sekunder  dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia. Kemudian, data tersebut dianalisis berdasarkan konsep peran dan fungsi ideal partai politik dari berbagai teori yang relevan guna memperkuat analisis yang diberikan.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik. Berita palsu, hoaks, dan konten negatif dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat. Ketidaktransparanan partai politik merupakan faktor penting dalam krisis kepercayaan ini. 

Masyarakat mengharapkan partai politik untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang pembiayaan, keputusan politik, dan agenda mereka. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi partai politik, seperti publikasi laporan keuangan dan mekanisme pelaporan yang lebih terbuka. Keterlibatan langsung masyarakat dengan partai politik melalui media sosial dapat memperkuat kepercayaan jika partai politik mampu merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan baik. Partai politik harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Perilaku politik yang tidak etis dan kampanye hitam di media sosial memperburuk krisis kepercayaan. Partai politik harus menjunjung tinggi etika politik dan berkomitmen untuk melakukan kampanye yang sehat dan membangun, mengedepankan isu dan program kerja, bukan serangan pribadi atau konten negatif. Peran media dalam mengatasi penyebaran berita palsu dan hoaks sangat penting. Media harus memainkan peran aktif dalam memverifikasi dan menyebarkan informasi yang akurat, serta meningkatkan literasi media masyarakat agar dapat mengidentifikasi berita palsu. Kemitraan antara media, pemerintah, dan partai politik juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini. 

Pendidikan politik dalam era digital harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, mekanisme demokrasi, dan cara mengakses informasi yang akurat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap partai politik. 

Penting untuk diingat bahwa mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di era digital membutuhkan upaya yang komprehensif dari partai politik, pemerintah, media, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan kerjasama dan langkah-langkah konkret yang diambil, kita dapat memulihkan kepercayaan dan membangun sistem politik yang lebih responsif dan transparan di Indonesia. 

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, partai politik perlu melakukan perubahan dalam pendekatan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat di era digital. Transparansi harus ditingkatkan dalam semua aspek kegiatan politik, termasuk pembiayaan dan keputusan politik. Partai politik juga harus lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, partai politik harus mendorong budaya politik yang etis dan mempromosikan diskusi yang sehat dan konstruktif di media sosial. Dengan langkah-langkah yang tepat, partai politik dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat di era digital dan memulihkan legitimasi mereka sebagai wakil rakyat. Perbaikan ini akan menjadi landasan yang kuat bagi demokrasi yang sehat dan partisipasi publik yang lebih baik di Indonesia.

Simpulan 

Krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai politik di era digital merupakan fenomena yang kompleks dan serius. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, ketidaktransparanan partai politik, keterlibatan masyarakat yang ambigu, dan perilaku politik yang tidak etis menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik. 

Hal ini mengakibatkan turunnya kepercayaan publik dan merusak legitimasi partai politik sebagai wakil rakyat. Dalam menghadapi krisis kepercayaan ini, perlu adanya upaya serius dari partai politik dan pemerintah untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam pendekatan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat di era digital.

Saran

Partai politik harus menjadi lebih terbuka dan jujur mengenai pembiayaan, keputusan politik, dan agenda mereka. Melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan mempublikasikan informasi yang relevan secara terbuka dapat membangun kepercayaan masyarakat. 

Partai politik perlu mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara aktif. Mereka harus merespons umpan balik masyarakat dengan serius dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini dapat meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat hubungan antara partai politik dan masyarakat. 

Partai politik harus mendorong budaya politik yang etis dan mempromosikan diskusi yang sehat dan konstruktif di media sosial. Kampanye hitam, serangan pribadi, dan konten negatif harus dihindari untuk menjaga integritas politik dan meningkatkan kualitas debat publik. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman yang baik tentang politik dan literasi digital. 

Pendidikan politik yang inklusif dan pendidikan literasi digital yang lebih luas akan membantu masyarakat memilah informasi yang akurat dan memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam proses politik. Media memiliki peran penting dalam mengatasi penyebaran berita palsu dan hoaks. 

Media harus memainkan peran aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat tentang isu politik, dan melakukan penelusuran fakta yang cermat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum disiarkan. Diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di era digital. Hal ini akan memperkuat demokrasi, membangun partisipasi publik yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas perwakilan politik di Indonesia.

Daftar Pustaka

Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, 4(2), 128-145.  

Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN. Advanced In Social Humanities Research, 1(4), 435-444.

Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. Jurnal PolGov, 1(2), 157-197.