Di TV One malam ini berlangsung talk show Indonesia Lawyers Club dengan topik "Perppu Pilkada, KMP Terbelah".Salah seorang peserta diskusi, Nurdin Halid dari Partai Golkar, menyampaikan alasan Golkar untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD seperti pada zaman Orde Baru. Konon, menurut Nurdin, dalam Munas Golkar di Bali baru-baru ini para ketua DPD Partai Golkar mengeluhkan sulitnya bagi mereka untuk dicalonkan sebagai kepala daerah karena Golkar menetapkan aturan yang sangat ketat. Salah satunya calon dari Golkar harus memiliki elektabilitas yang tinggi yang diperiksa melalui survey.
Dengan pemilihan langsung, para ketua DPD Golkar tersebut sering kali tak lolos untuk dicalonkan karena elektabilitas mereka rendah, baik dibandingkan dengan kader Golkar yang bukan ketua maupun dengan kader partai lain. Mereka melihat jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, maka peluang untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan memenangkan pemilihan akan sangat tinggi. Ini didasarkan asumsi, Koalisi Merah Putih (tempat Golkar bergabung) yang menguasai sebagian besar daerah akan solid untuk membagi-bagi kekuasaan di dalam kelompok mereka.
Nurdin Halid berkilah bahwa DPRD adalah wakil rakyat, sehingga pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang diinginkan oleh Partai Golkar adalah juga demokratis. Keinginan ini kabarnya diamini oleh semua peserta munas Golkar, dan karenanya mereka merekomendasikan agar Perppu yang membatalkan UU Pilkada Langsung ditolak oleh para wakil Golkar di DPR.
Mendengarkan alasan tersebut saya hanya bisa geleng-geleng kepala dan memindahkan channel televisi, karena saya tak bisa memahami logika partai yang jadi penguasa di zaman Orde baru ini.
Bayangkan saja : elektabilitas yang rendah menunjukkan bahwa Ketua DPD yang ngebet maju dalam Pilkada tersebut tidak mendapat dukungan rakyat. Sadar peluang dipilih oleh rakyat sangat rendah, maka mereka mencari jalur pemilihan "dari anggota DPRD oleh anggota DPRD untuk anggota DPRD". Bukankah itu hebat sekali ? Mereka yang di"tolak" rakyat sebagai pemimpin (ternyata dari elektabilitas yang rendah) akan diloloskan dan dinobatkan oleh para wakil rakyat di DPRD sebagai kepala daerah. Dan itu mereka sebut demokratis.
Sungguh logika yang juling!
