Deddy juga mengungkapkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut sebelumnya telah berdampak pada pengurangan luas daratan di pulau-pulau terluar Indonesia, sementara daratan Singapura justru bertambah. Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut pada akhirnya justru menguntungkan Singapura itu sendiri.
Tak sampai disitu saja, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan juga meminta Pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut. Dia berpendapat kebijakan itu bisa berdampak pada ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.
"Kami mewanti-wanti Pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana! Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat," kata Daniel Johan dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).
Daniel mengingatkan, penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat. Dia juga menyinggung potensi erosi pantai hingga mengganggu habitat spesies laut.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKB ini mengingatkan dampak besar lainnya dari kebijakan penambangan pasir untuk diekspor, yakni hilangnya pulau-pulau kecil Indonesia seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. "Kejadian pulau-pulau kecil akan hilang seperti 20 tahun yang lalu selama proses penambangan pasir laut yang diekspor akan terulang," imbuh Daniel.
Selain mengancam lingkungan hidup, Daniel menerangkan berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya kembali kebijakan ekspor pasir laut Indonesia.
"Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan," terang Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.
Untuk menghadapi permasalahan terkait pembukaan kembali ekspor pasir laut yang menuai penolakan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1. Kajian Lingkungan yang Komprehensif : Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai dampak lingkungan dari eksploitasi pasir laut. Kajian ini perlu melibatkan para ahli lingkungan, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menilai potensi kerusakan ekosistem serta dampaknya terhadap biodiversitas laut.
2. Penerapan Kebijakan Berkelanjutan : Jika tetap ada kebutuhan untuk mengeksplorasi pasir laut, harus diterapkan kebijakan yang mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat mencakup pengaturan wilayah penambangan yang diperbolehkan, pembatasan kuota eksploitasi, serta teknologi ramah lingkungan dalam proses penambangan.
3. Partisipasi Nelayan dan Komunitas Lokal : Penting melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait eksplorasi pasir laut. Mereka yang paling terdampak harus diajak berdialog dan diberi solusi alternatif jika mata pencaharian mereka terancam, misalnya melalui diversifikasi ekonomi lokal atau program-program pelatihan.
