Menyikapi hal ini pemerintah mojokerto berupaya meminimalisirnya dengan pembukaan wisata yang berbasis konversi lahan. Langkah ini dinilai efektif agar dapat mencegah pengembangan wisata yang tidak dapat dikendalikan. Selain itu, upaya ini juga agar kerusakan lingkungan yang terjadi tidak semakin parah, sehingga dapat fokus pada penyelesaian masalah. Â Dengan adanya wisata berbasis konversi tersebut diharapkan kebutuhan akan sektor pariwisata dapat terpenuhi namun juga dapat meminimalisir kerusakan alam.
Terkait kebijakan lahan di Mojokerto tentang izin pendirian bangunan haruslah diperhatikan dengan seksama supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sudah semestinya pemerintah mencanangkan kebijakan yang tidak membawa kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Tak hanya itu kebijakan yang dibuat haruslah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H