Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut OPM merupakan suatu gerakan separatis bersenjata yang beroperasi di Papua, gerakan ini juga sering disebut dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). OPM sendiri telah melakukan berbagai aksi terorisme yang sangat meresahkan dan dapat mengguncang stabilitas negara Indonesia. Berbagai macam aksi telah mereka laksanakan sejak lama, namun masih belum diringkus tuntas hingga saat ini.
Contoh tindak terorisme yang dilakukan oleh organisasi ini adalah penyerangan terhadap prajurit TNI di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu tanggal 15 April 2023 yang dilakukan oleh Panglima Komando Daerah Petahanan (Kodap) III Ndugama Derakma, Egianus Kogoya. Juru bicara OPM, Sebby Sambom mengatakan, bahwa pihaknya berhasil menembak mati 9 anggota TNI, juga berhasil merampas sembilan pucuk senjata api pihak TNI.
Jika kita mengamati kejadian diatas dengan konsep wawasan nusantara, yakni suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, baiknya kita kelompokkan ke dalam beberapa bidang, yakni bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Dalam bidang ideologi, Indonesia menganut pancasila sebagai dasar negaranya dan sebagai ideologi negaranya. Pancasila sendiri memiliki semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' yang berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Hubungan yang dapat kita lihat dari semboyan ini dengan kasus diatas adalah bahwa pada dasarnya warga negara Indonesia itu berbeda, baik dari ras, suku, maupun agama, namun masih merupakan suatu satu kesatuan yaitu Indonesia. Â Upaya separasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka merupakan suatu gerakan yang tidak dapat ditolerir karena tidak sesuai dengan semboyan negara, serta tidak sesuai juga dengan bunyi pancasila sila ke-3 yaitu 'Persatuan Indonesia'.
Dalam bidang politik, Organisasi Papua Merdeka sendiri sudah didirikan sejak Desember 1963. Awal mula pendirian OPM adalah adanya penolakan pembangunan oleh kelompok yang menganut gerakan spiritual kargoisme, mereka menginginkan negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari Indonesia. Papua New Guinea berhasil berpisah dengan Indonesia, namun Papua Barat masih merupakan provinsi yang menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
OPM melakukan pendekatan agresif dalam menyalurkan agendanya, dengan menghalalkan berbagai cara yang bahkan terhitung sebagai tindakan yang keji. Stabilitas politik Indonesia terus terguncang akibat gerakan separatis OPM ini, maka dari itu kasus ini baiknya cepat diselesaikan, baik dengan cara diplomatik maupun beralih ke cara yang lebih keras jika diperlukan.
Dari sudut pandang ekonomi, jika aksi terorisme yang dilancarkan Organisasi Papua Merdeka masih terus berlanjut, ini juga dapat mengganggu jalannya perekonomian Indonesia. Pembangunan dapat terhambat, serta kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan perekonomian dapat terganggu. Potensi-potensi kekayaan negara Indonesia yang seharusnya dapat digali demi kemajuan perekonomian jadi terhambat, mengingat kekayaan wilayah Papua Barat yang sangat melimpah.
Di bidang sosial-budaya, gerakan separatis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dapat mengakibatkan disintegrasi sosial yang berarti sesama masyarakat Indonesia tidak dapat menjalin kerukunan dan kebersamaan. Image buruk yang ditimbulkan oleh OPM dapat berakibat ke seluruh warga negara dari Papua mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa saling menguatkan solidaritas dan selalu gotong royong antara satu dengan yang lain.
Budaya masyarakat Indonesia sendiri bermacam-macam, meski begitu, bukan menjadi alasan  untuk melakukan tindakan separatisme. Indonesia menaungi budaya apapun yang masih termasuk serumpun serta tidak melenceng dari pancasila. Patutnya perbedaan budaya ini kita jadikan sebagai alasan untuk mengikat tali persaudaraan lebih jauh, bukannya untuk memutusnya.
Dan yang terakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini, aksi-aksi terorisme yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka jelas mengancam pertahanan serta keamanan Indonesia. Tindakan keji yang mereka lakukan seperti pada contoh kasus diatas harus segera ditindak tegas oleh pemerintahan Indonesia.
