Korban PT ACK Bersatu Memperjuangkan Keadilan Didampingi LBH Mata Elang
Sejumlah korban yang telah membeli rumah di Perumahan Punsae, Ungaran, mengambil langkah tegas untuk mendapatkan keadilan dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan developer PT. ACK ke Polda Jawa Tengah. Tindakan ini diambil setelah mereka merasa dirugikan oleh perusahaan developer tersebut.
Para korban didampingi langsung oleh Bapak Deny Anuru, S.H. (Wakil Ketua LBH Mata Elang) dan Senior Paralegal Bapak Ananta Granda Nugroho bersama Bapak Menanti Bakara yang sekaligus berperan sebagai perwakilan dari rekan media (pers). Dengan dukungan penuh dari tim LBH Mata Elang, para korban berharap laporan mereka akan membuka jalan menuju penegakan hukum yang adil.
Kronologi Kejadian dan Pelanggaran
Pada tahun 2017, seorang ibu dengan inisial NR, salah satu korban menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh oknum notaris berinisial "BR" di Semarang. PPJB tersebut mencantumkan keterangan bahwa sertifikat tanah akan dipecah oleh "BR" sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun bukannya melakukan pemecahan sertifikat tanah, "BR" justru mengembalikan sertifikat tersebut ke PT. ACK yang pada akhirnya digadaikan ke salah satu Bank BUMN.
Tindakan PT. ACK ini menyebabkan kerugian bagi lebih dari 60 konsumen. PT. ACK dan oknum Notaris PPAT berinisial "DM" di Ungaran diduga memberikan keterangan palsu dalam akta autentik PPJB, dengan menyatakan bahwa tanah tidak digadaikan ke bank. Begitu pula dengan oknum Notaris PPAT "BR" di Semarang yang menjanjikan akan mengurus pemecahan sertifikat induk, namun faktanya sertifikat tersebut diserahkan kembali ke PT. ACK.
Tindakan Hukum dan Pendampingan
Laporan yang diajukan ke Polda Jawa Tengah oleh LBH Mata Elang menegaskan bahwa tindakan PT. ACK dan oknum-oknum Notaris PPAT tersebut adalah pelanggaran serius. Dengan adanya laporan ini, para korban berharap keadilan dapat ditegakkan dan hak mereka sebagai konsumen dapat dipulihkan.
"Bersama laporan ini, kami berharap pihak berwenang dapat melihat pelanggaran ini dan memberikan efek jera kepada para pelaku," kata Bapak Deny Anuru, S.H.
Pesan Kepada Masyarakat
