Terbukti banyak petinggi-petinggi negara yang mempercayakan vaksin ketiganya pada Terawan, seperti Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan banyak lagi anggota DPR lainnya. Mereka percaya dengan vaksin nusantara karena bersifat pribadi, tidak diproduksi massal, sesuai dengan sel tubuhnya, apalagi adanya kormobid, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya reaksi negatif dari tubuh.
Terawan masih menuai kontroversi, salah satunya terkait vaksin Nusantara yang ia kembangkan, hingga akhirnya mengantarkan pada rekomendasi pemecatan IDI, sebab dianggap telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai.
Masyarakat memilih jalannya, sebab  mereka tak memerlukan segala macam teori, yang mereka mau hanya bukti. Perdebatan ramai tentang vaksin nusantara tak seharusnya dilanjutkan, sebab meskipun pakar medis menyebutkan segala macam teori penentangannya, toh vaksin ini tidak untuk diproduksi massal, hanya untuk kalangan tertentu, yang tentunya lebih memahami kondisi kesehatannya serta resiko pilihannya sendiri.Â
Nasib getir Terawan
Kini Terawan tidak memegang jabatan lagi, mungkin itulah saat yang ditunggu-tunggu IDI untuk mengadilinya, sebab tidak ada lagi kekuatan besar di belakangnya, itulah kenapa pemecatan kali ini benar benar permanen, terkesan membunuh karir selama selamanya, seumur hidupnya, mengebiri Terawan agar tak memiliki ruang gerak lagi, hidup segan mati tak mau. Meskipun kabarnya pemecatan tersebut belum final karena harus menunggu keputusan pimpinan tertinggi, namun jelas bertujuan mengakhiri karir Terawan, agar tak bisa bergerak kemana-mana lagi membawa-bawa kebesaran nama dokternya padahal penemuannya belum sesuai kaidah medis.
Semua kembali pada Terawan, akankah dengan hukuman pemecatan itu berpengaruh? Seandainya pun ia tidak boleh membawa gelar dokternya dalam rangka pengobatanya, tetap saja ia masih bisa mengobati pasien-pasiennya, karena kepercayaan publik dan nama besar yang telah disandangnya.Â
Terawan dipecat karena penelitiannya tidak sesuai kaidah medis dan kurang memenuhi standar klinis yang ditentukan dunia kesehatan, itu wajar. Namun jika ia dipecat karena banyak pasien memilihnya dan berkiblat pada pengobatan medisnya, itu tidak wajar.
Jika kemudian IDI mengarahkan pelurunya pada Terawan, itu adalah hak prerogatif mereka sebagai pemilik perkumpulan para dokter seluruh Indonesia, namun janganlah pengebirian Terawan mengorbankan hak kesehatan rakyat, sebab rakyat perlu bukti, bukan hanya teori.
Sumber:
Kompas.com, Tempo.co.id, Tirto.id
